Jurnalis Senior Lukas Luwarso: Prabowo dan Gibran Berpotensi ‘Bersaing’ pada Pemilu 2029!

DEMOCRAZY.ID – Jurnalis senior Lukas Luwarso menyebut hubungan politik Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi diwarnai persaingan menjelang Pemilu 2029.

Dia menggambarkan pemerintahan keduanya seperti berada di ruang tunggu menuju kontestasi politik berikutnya.

Dalam podcast Abraham Samad SPEAK UP, dia menyebut hubungan Prabowo dan Gibran merupakan pasangan politik yang tidak lazim karena keduanya berpotensi memiliki kepentingan berbeda pada pemilu mendatang.

“Jadi, Presiden dan Wapres sekarang ini memerintah di Indonesia di ruang tunggu. Ruang tunggu untuk menyambut Pemilu 2029 yang mereka akan bersaing, bertarung,” kata Lukas, dikutip Senin (26/10).

Dia menduga orientasi elektoral dapat memengaruhi hubungan kedua pemimpin tersebut.

Dalam analisisnya, kepentingan untuk mengumpulkan dukungan dan modal politik menuju 2029 berpotensi menggeser perhatian dari persoalan pemerintahan yang harus diselesaikan saat ini.

“Jadi, yang dipikirkan hanya elektoral-elektoral,” beber dia.

Lukas juga menilai posisi Gibran dalam pemerintahan belum terlihat jelas karena pembagian tanggung jawab dan portofolio wakil presiden belum terkomunikasikan secara terang kepada publik.

Dia menyebut kondisi tersebut membuat relasi Prabowo dan Gibran rentan menimbulkan spekulasi mengenai peran masing-masing dalam pemerintahan.

“Kalau menurut penilaian saya tidak ada karena tidak diberi tugas yang jelas juga dengan Prabowo,” tegas Lukas.

Lukas kemudian mengemukakan dua kemungkinan dalam hubungan politik tersebut.

Pertama, Gibran dapat menjadi figur yang meneruskan pengaruh politik ayahnya Joko Widodo.

Kedua, Prabowo justru berpotensi hanya menjadi figur yang tampil di depan, sementara Jokowi tetap memainkan peran politik di belakang layar.

“Saya malah khawatir Prabowo itu menjadi kameo politik Jokowi,” beber dia.

Lukas memperingatkan apabila persaingan politik makin dominan, masyarakat berpotensi dirugikan karena perhatian pemerintah dapat terpecah kepentingan elektoral.

Dia mengkritik situasi politik yang menurutnya lebih berorientasi pada penguatan posisi dan jaringan kekuasaan dibanding penyelesaian persoalan publik.

Artikel terkait lainnya