DEMOCRAZY.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya menjadi sorotan karena pelaksanaannya, tetapi juga karena peluang bisnis yang menyertainya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengaku pernah mendapat tawaran untuk membuka dapur penyedia makanan bagi program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Tawaran itu, menurut Ahok, disertai iming-iming keuntungan yang cukup besar.
Namun, ia mengaku tidak tertarik untuk terlibat dalam bisnis yang berkaitan dengan penyediaan makanan bagi penerima manfaat MBG.
Politisi PDI Perjuangan itu menceritakan pengalaman tersebut ketika mengungkap adanya pihak yang mengajaknya membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), fasilitas yang menyiapkan makanan untuk program MBG.
“Ada yang lebih lucu lagi. Orang nawarin gue. Lu mau gak buka dapur untuk makan gizi? Bergizi Gratis,” ujar Ahok, dikutip Senin (26/10/2026).
Menurut Ahok, orang yang menawarinya menyebut peluang bisnis tersebut cukup menjanjikan karena pemerintah berencana membuka banyak dapur untuk memenuhi kebutuhan program.
“Nawarin gua untungnya lumayan loh, dia bilang gini. Ini kita mau buka banyak ini,” ucapnya.
Namun, tawaran itu justru memunculkan pertanyaan bagi Ahok.
Ia merasa pihak yang mengajaknya seharusnya memahami sikap kritisnya terhadap proyek-proyek yang dinilai bermasalah.
“Itu gue bilang, lo gimana? Kenapa lo gak pernah lihat gue ngoceh-ngoceh?” katanya.
Ahok mengaku selama ini kerap menyampaikan kritik terhadap proyek yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.
Karena itu, ia mempertanyakan alasan dirinya diajak masuk ke dalam bisnis yang berkaitan dengan program pemerintah tersebut.
“Gue paling marah itu soal proyek itu, gue bilang. Masa gue mau ngomongin gitu?” tukasnya.
Ia juga menepis anggapan bahwa tawaran keuntungan menjadi alasan yang cukup untuk membuatnya tertarik.
“Ya gue gak miskin-miskin amat juga lah,” imbuhnya.
Bagi Ahok, persoalannya bukan semata-mata soal besarnya keuntungan yang ditawarkan, melainkan prinsip yang ia pegang.
“Kita juga gak sehinah itu loh. Kita protes kenapa kita mesti ikutan,” tegasnya.
Pernyataan Ahok tersebut menyoroti sisi lain pelaksanaan MBG, yakni terbukanya peluang usaha bagi pihak yang terlibat dalam penyediaan makanan.
Di sisi lain, program berskala nasional ini juga menghadapi tuntutan agar pengelolaan anggaran, kualitas makanan, serta pengawasan pelaksanaannya berjalan secara transparan dan akuntabel.
Pengakuan Ahok mengenai tawaran membuka dapur MBG memperlihatkan bahwa peluang keuntungan menjadi salah satu aspek yang menyertai program tersebut.
Namun, besarnya peluang usaha tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran atau penyimpangan.
Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan setiap pihak yang terlibat menjalankan tugas sesuai ketentuan, sementara pemerintah mampu mengawasi penggunaan anggaran dan menjamin keamanan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat.
Insiden yang diduga melibatkan keracunan siswa juga menegaskan pentingnya evaluasi berbasis hasil investigasi, bukan sekadar saling menyalahkan.
Penentuan penyebab dan pihak yang bertanggung jawab harus dilakukan berdasarkan bukti.
Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari banyaknya dapur yang dibuka atau jumlah makanan yang dibagikan.
Keamanan pangan, kecukupan gizi, ketepatan distribusi, dan akuntabilitas pelaksanaan menjadi ukuran penting untuk memastikan program tersebut benar-benar mencapai tujuannya.