PDIP dan PKS Berpeluang Jadi ‘Penggerak’ Pansus Ijazah Gibran: Nama Jokowi Turut Disinggung!

DEMOCRAZY.ID — Peta politik parlemen terkait wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk menyelidiki keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian memanas.

Peneliti Senior Citra Institute, Efriza, memetakan bahwa PDI Perjuangan dan PKS berpotensi kuat menjadi lokomotif penggerak di Senayan untuk membongkar skandal kebohongan publik tersebut.

Efriza menilai, dinamika oposisi dan pergeseran konstelasi politik pasca-Pilpres 2024 menjadi bahan bakar utama yang mendorong parpol-parpol di DPR untuk mengambil sikap kritis.

PDIP Punya Insentif Politik Hantam Dinasti, PKS dan PKB Siap Mengintai

Efriza menjelaskan bahwa PDIP memiliki kepentingan dan insentif politik paling besar untuk bersikap keras menghantam keluarga Jokowi.

Memburuknya hubungan antara Banteng Moncong Putih dan trah Solo usai pendaftaran Pilpres menjadi fondasi utama bagi PDIP untuk mengeksekusi Hak Angket.

Baca Juga

Pengamat Ramal Kejutan Besar di Pilpres 2029: Figur Baru Ini Diprediksi Mampu Ubah Peta Persaingan lawan Prabowo!

Sementara itu, PKS bersama PKB diprediksi bakal mengambil langkah kritis dengan mempertimbangkan asas hukum dan desakan kepentingan publik yang makin meluas.

“Tiga partai itu bisa ambil sikap kritis. Namun, masing-masing tentu punya pertimbangan dan kepentingan politik,” tegas Efriza.

Peluang PKB dan PKS meluncurkan Pansus dinilai sangat bergantung pada sejauh mana dokumen bukti ijazah fiktif serta pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dapat diuji di meja hijau dan ruang sidang parlemen.

Demokrat, NasDem, dan PAN Lebih Tiup Angin Dingin demi Kursi Pemerintahan

Di sisi lain, Efriza memotret bahwa Partai Demokrat, NasDem, dan PAN cenderung memilih sikap ekstra hati-hati dan berhitung ulang.

Baca Juga

Kejutan Peta Politik 2029! Analis Politik Ungkap Kemunculan ‘Lima Poros’ Kekuatan Menuju Kontestasi

Ketiga partai tersebut dinilai harus mengkalkulasi dampak politik terhadap hubungan mereka di dalam koalisi pemerintahan Prabowo Subianto.

“Demokrat, Nasdem, dan PAN, tak otomatis mendukung. Harus ada dasar hukum yang jelas,” ungkap Efriza.

Dukungan lintas fraksi untuk memenuhi syarat minimal pengajuan Hak Angket hanya mungkin terwujud apabila kubu inisiator mampu meyakinkan parlemen bahwa Pansus dibentuk untuk menuntaskan kebohongan negara, bukan sekadar memicu kegaduhan politik tanpa arah.

Sebagian besar parpol di Senayan kini disinyalir tengah menanti arah angin politik dan restu dari Presiden Prabowo sebelum benar-benar mengeksekusi Pansus Hak Angket untuk melengserkan Gibran dari kursi wakil presiden.

Baca Juga

Bursa Capres 2029 Mulai Panas: Pengamat Bedah Peluang ‘Tokoh Senior’ PDIP Selain Puan dan Ganjar