DEMOCRAZY.ID — Kebijakan ugal-ugalan Presiden Prabowo Subianto dalam menangani bencana alam, cuaca ekstrem, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menuai kritik amat pedas.
CEO WeKa Institute, Wawat Kurniawan, melontarkan tudingan tajam bahwa pola kepemimpinan Prabowo yang suka mencampuradukkan kewenangan lembaga dan asal perintah justru menjadi biang kerok kekacauan tata kelola negara.
Wawat secara terbuka menyebut Presiden Prabowo sebagai sumber masalah utama di Republik ini karena kebiasaannya yang terbiasa bertindak “sok tahu” dan mengacak-acak fungsi pokok instansi pemerintah demi mengejar pujian belaka.
Wawat menyoroti instruksi janggal Prabowo yang menugaskan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) untuk menangani urusan teknis cuaca dan bencana karhutla.
Penugasan ini dinilai sangat konyol dan menyalahi kompartemen serta kompetensi lembaga yang ada.
Wawat Kurniawan melontarkan kekecewaannya dengan melayangkan kalimat sangat menohok, “Benar, sumber masalah negeri ini ada di Prabowo. Terlalu sok tahu, semua dia acak-acak!”
Ia juga membongkar metode coba-coba yang dipakai Prabowo dalam mengambil kebijakan bencana.
Menurutnya, penderitaan rakyat akibat bencana alam adalah realitas yang brutal, bukan ajang simulasi atau latihan militer.
Wawat mencecar pola coba-coba tersebut dengan menyebutkan, “Lalu, metodenya juga metode Prabowo yang entah diperoleh dari siapa. Masih coba-coba pula, padahal bencana dan penderitaan rakyat itu benar-benar terjadi, bukan lagi latihan!”
Akibat instruksi Presiden yang tumpang tindih dan asal bapak senang, koordinasi antarlembaga negara di lapangan dinilai kian kacau balau.
Institusi teknis yang memiliki kapabilitas justru terpinggirkan oleh ego kepemimpinan yang terpusat di tangan Prabowo.
Wawat menggambarkan keputusasaan birokrasi dan institusi negara di bawah komando Prabowo dengan menyindir, “Ah, sudah, terserah si bos saja. Semua institusi negara jadi kacau balau dan berantakan!”
Akibat dari ketidakjelasan jobdesk ini, masyarakat korban bencana yang semestinya mendapatkan perlindungan cepat dan tepat sasaran justru dijadikan korban dari eksperimen kebijakan Istana.
Lebih jauh, WeKa Institute mengendus adanya potensi pemborosan anggaran negara berskala besar di balik penugasan-penugasan lintas lembaga yang tidak terencana dengan matang ini.
Kebijakan tanpa perencanaan presisi hanya akan menjadi ladang pembengkakan dana APBN yang tidak berujung pada penyelesaian masalah rakyat.
Wawat menguliti motif di balik obral kebijakan Prabowo dengan menegaskan, “Kan semua ujungnya duit, jadi tidak tepat sasaran. Kepengin banget sih dipuji, ‘Wah, Bapak hebat!'”
Kritik menohok ini menjadi alarm keras bagi Kabinet Merah Putih.
Ketika keselamatan rakyat akibat karhutla dan cuaca ekstrem dipertaruhkan, negara tidak boleh dikelola dengan gaya kepemimpinan otoriter yang haus sanjungan.
Keberhasilan seorang Presiden diukur dari keselamatan rakyatnya, bukan dari seberapa megah tepuk tangan yang ia harapkan!