Cegah Amuk Massa dan People Power, Amien Rais Desak Presiden Prabowo Lobi Jokowi Agar Minta Gibran Mundur!

DEMOCRAZY.ID – Tokoh nasional Amien Rais menilai kunci penyelesaian krisis legitimasi dan desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Ia mendorong kepala negara untuk segera melakukan manuver politik tingkat tinggi dengan melobi langsung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Amien memandang bahwa secara realitas politik, Gibran nyaris mustahil melepaskan jabatannya tanpa adanya restu atau dorongan langsung dari sang ayah.

Oleh karena itu, ia meminta Presiden Prabowo mengambil inisiatif proaktif guna membujuk Jokowi agar bersedia merestui putranya mundur secara sukarela dan terhormat.

Menurut pengamatan Amien, besarnya pengaruh politik Jokowi yang masih memelihara jaringan loyalis membuat ketegangan publik pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak kunjung reda.

Baca Juga

Fakta Baru Terbongkar! Dosen NTU Singapura Sebut Jenjang Advance Diploma Gibran ‘Tak Setara’ Lulusan SMA

Ia menilai akar persoalan ini berpusat pada kekecewaan masyarakat luas.

“MK tidak meredakan polemik mengenai pendidikan Gibran. Sebaliknya, kekecewaan masyarakat justru semakin meluas,” kata Amien, dikutip Rabu (14/10/2026).

Langkah lobi antara Prabowo dan Jokowi dinilai krusial untuk mencegah terjadinya benturan horizontal maupun eskalasi gerakan massa (people power) akibat kemarahan publik yang tidak tertampung oleh saluran konstitusional.

Di sisi lain, Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Syahganda Nainggolan, sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah tetap menghormati putusan yudikatif dan menilai polemik administratif pencalonan tidak serta-merta menjadi dasar hukum yang sah untuk melakukan pemakzulan terhadap kepala atau wakil kepala negara.

Baca Juga

Soroti DPR Yang Bungkam Terkait Pemakzulan Gibran, Amien Rais Lempar 3 Kritik Pedas: Apakah Mereka Takut Jokowi?

“Terkait tadi ke mana alurnya, ini kan kita masih melihat kan. Itu alurnya kan bisa ke politik, bisa ke kemudian ke hukum lainnya, dan lain-lain,” ujar Syahganda merespons dinamika hukum dan politik yang terus bergulir.