Soroti ‘Bom Waktu’ Ekonomi, Jusuf Kalla Ingatkan Prabowo Jangan Cuma Fokus Konsolidasi Politik!

DEMOCRAZY.ID – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) pernah memperingatkan potensi bom waktu ekonomi akibat tata kelola anggaran pemerintah.

Peringatan itu disampaikan dalam wawancara Rosi di Kompas TV, (7/3/2024) lalu.

Saat membahas tantangan ekonomi yang akan dihadapi pemerintahan baru setelah transisi dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto.

JK menyoroti besarnya utang pemerintah, beban bunga, hingga subsidi dan bantuan sosial.

Sementara itu, Prabowo datang dengan program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga

Koalisi Masyarakat Sipil Kepung DPR Minta Gibran ‘Dimakzulkan’: Terbukti Wapres Tak Punya Ijazah!

“Duitnya dari mana. Itu kan persoalan pokok nanti,” kata JK dikutip Selasa (13/10/2026).

Dia memperkirakan utang pemerintah dapat menembus Rp8.000 triliun, sementara utang badan usaha milik negara (BUMN) juga menjadi beban yang perlu diperhitungkan.

JK menyebut utang BUMN bisa mencapai Rp4.000 triliun hingga Rp 6.000 triliun.

Selain pokok utang, JK menyoroti besarnya pembayaran bunga dan cicilan.

Baca Juga

Mahfud MD Buka Peluang ‘Pemakzulan Gibran’ di DPR: Lebih Baik ‘Mundur’ Secara Terhormat!

Dia memperkirakan bunga utang mencapai lebih dari Rp500 triliun, sedangkan cicilan utang dapat berkisar Rp500 triliun hingga Rp600 triliun.

Beban itu, menurut JK, belum memperhitungkan kebutuhan anggaran untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan bantuan sosial.

Jika berbagai program tersebut terus dipertahankan tanpa perhitungan fiskal yang matang, tekanan terhadap keuangan negara bisa semakin besar.

“Ini semua kalau saya hitung-hitung Rp2.500 triliun. Pajak kita cuma Rp2.800 triliun. Bagaimana yang lain? Bagaimana ke daerah? Bagaimana anggaran pembangunan? Tidak ada lagi,” ujarnya.

Baca Juga

Mahfud MD Geram: Dibangun 80 Tahun Lebih, Demokrasi Kita ‘Dirusak’ Hanya Karena Menggibrankan Aturan!

JK menilai pemerintah akan menghadapi pilihan sulit ketika harus mengendalikan belanja negara.

Pengurangan subsidi BBM atau bantuan sosial berpotensi memicu penolakan masyarakat yang selama ini menikmati program tersebut.

Dia juga mengingatkan tantangan ekonomi global dapat memperburuk keadaan.

Jika perdagangan internasional melemah dan harga komoditas seperti batu bara serta nikel turun, pendapatan negara berisiko ikut tertekan.

Baca Juga

Saran Menohok Mahfud MD Buat Gibran: Lebih Baik Mundur Terhormat dan Persiapkan Diri Matangkan Konsolidasi 2029!

Sebaliknya, kebutuhan belanja pemerintah justru dapat meningkat.

Ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran itu menjadi salah satu risiko yang disoroti JK dalam masa transisi pemerintahan.

“Kalau saya ingin katakan, ini bom waktu yang terjadi. Akan ada bom waktu. Masa ekonomi itu,” kata JK.

Dia menilai pemerintahan baru akan menghadapi beban yang tidak ringan apabila persoalan anggaran tidak dikelola secara cermat.

Baca Juga

Bongkar Ancaman Pidana! Politikus PDIP Beberkan ‘Pasal’ Bisa Jerat Gibran, KPU, hingga Kementerian Pendidikan

JK mengingatkan, penyelesaian persoalan politik relatif bisa berlangsung cepat, sedangkan masalah ekonomi membutuhkan waktu dan kebijakan yang konsisten.

“Politik itu bisa diselesaikan satu hari, tapi ekonomi tidak,” ujarnya.

JK kemudian menegaskan perbedaan antara persoalan politik dan ekonomi dalam menghadapi pergantian pemerintahan.

Menurut dia, gejolak politik mungkin dapat diredam dalam waktu singkat, tetapi persoalan ekonomi jauh lebih sulit diselesaikan.

Baca Juga

Buntut Polemik Syarat Pendidikan Gibran, Syukur Mandar Bersiap Laporkan 7 Anggota KPU ke DKPP!

“Jadi sebenarnya, kalau bom politik bisa dijinakkan, tapi bom ekonomi tidak,” pungkasnya.