DEMOCRAZY.ID – Pernyataan Rocky Gerung yang menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri memunculkan pertanyaan politik baru.
Apakah pernyataan tersebut murni pandangan pribadi Rocky, atau mencerminkan kegelisahan yang berkembang di lingkaran kekuasaan Presiden Prabowo Subianto?
Pertanyaan itu disampaikan Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga (Unair), Henri Subiakto, saat menanggapi pernyataan Rocky mengenai potensi kemarahan publik terkait polemik ijazah Gibran.
Melalui unggahannya di media sosial, Henri mempertanyakan apakah benar telah terjadi akumulasi kemarahan masyarakat yang berpotensi memicu amuk massa apabila Gibran tidak mengundurkan diri dari jabatannya.
“Apa benar sekarang sudah terjadi akumulasi kemarahan publik yang bisa memunculkan amuk massa, jika Gibran tidak mengundurkan diri?” tulis Henri, Senin (12/10/2026).
Henri menyoroti posisi Rocky yang kini menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) setelah dilantik Presiden Prabowo pada 2 Oktober 2026.
Posisi tersebut membuat pernyataan Rocky menarik perhatian.
Sebab, pandangan yang disampaikan seseorang di lingkungan penasihat presiden dapat memunculkan pertanyaan tentang hubungannya dengan arah kebijakan dan pertimbangan politik pemerintah.
Henri mempertanyakan apakah pandangan Rocky akan didengarkan Presiden Prabowo, menjadi aspirasi di lingkungan Istana, atau justru merupakan pendapat pribadi Rocky sebagai akademisi yang kini berada di lingkaran kekuasaan.
Pertanyaan ini menjadi penting karena Rocky selama bertahun-tahun dikenal sebagai pengamat yang kritis terhadap kekuasaan.
Kini, setelah berada di lingkungan pemerintahan, pernyataannya mengenai Gibran berpotensi dibaca dengan sudut pandang politik yang berbeda.
Rocky sendiri pernah menyatakan bahwa keputusannya masuk ke lingkungan pemerintahan bertujuan agar pemikirannya dapat lebih cepat sampai kepada Presiden Prabowo.
Namun, hal itu tidak serta-merta membuktikan bahwa setiap pernyataannya merupakan sikap resmi Presiden.
Karena itu, pertanyaan Henri mengenai hubungan antara pandangan Rocky dan sikap Prabowo masih memerlukan jawaban yang jelas dari pihak terkait.
Henri juga mengajukan pertanyaan yang lebih jauh.
Menurutnya, pernyataan Rocky dapat dibaca sebagai sinyal bahwa kubu Prabowo menginginkan Gibran bersedia mundur dari pemerintahan.
Jika tafsir tersebut benar, situasinya berpotensi menandai perubahan hubungan politik antara Prabowo dan keluarga mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
👇👇
Apa benar sekarang sudah terjadi akumulasi kemarahan publik yang bisa memunculkan amuk massa, jika Gibran tidak mengundurkan diri? Inilah pandangan penasehat Presiden Rocky Gerung yang sekarang merupakan orang di lingkaran dalam Presiden Prabowo.
Persoalannya apakah suara Rocky akan didengarkan Presiden, atau juga menjadi aspirasi, bahkan kekhawatiran lingkar Presiden Prabowo, atau itu hanya sekadar pendapat pribadi Rocky sebagai akademisi yg sekarang sudah masuk di lingkaran kekuasaan?Di sisi lain, bukankah pernyataan Rocky ini berarti memperlihatkan posisi kubu Prabowo yang menginginkan Gibran bersedia mundur dari Pemerintahan, sehingga berarti harus terpisahnya kekuasaan dinasti Jokowi dan Prabowo? Lalu siapkah kubu Jokowi menerima “saran atau nasehat” dari anggota Wantimpres kontroversi ini?
Silahkan teman teman berpendapat.
Baca Juga— Henri Subiakto (@henrysubiakto) October 8, 2026
Selama ini, hubungan Prabowo dan Jokowi menjadi salah satu faktor penting dalam peta politik nasional.
Gibran sendiri merupakan putra Jokowi yang terpilih sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo.
Pengunduran diri Gibran, apabila benar-benar terjadi, tentu akan membawa konsekuensi politik besar.
Langkah itu bukan hanya menyangkut keberlanjutan pemerintahan, melainkan juga dapat memengaruhi hubungan antarkekuatan politik yang selama ini berada dalam satu barisan.
Namun, perlu dibedakan antara penafsiran atas pernyataan Rocky dan bukti adanya keputusan politik dari Prabowo.
Hingga ada pernyataan resmi yang mendukungnya, anggapan bahwa kubu Prabowo menginginkan Gibran mundur tetap merupakan dugaan yang perlu diuji.
Henri kemudian mempertanyakan apakah kubu Jokowi siap menerima saran atau nasihat dari Rocky, yang kini menjadi anggota Wantimpres.
Pertanyaan itu menyentuh persoalan yang lebih luas, yakni kemungkinan perubahan keseimbangan politik antara kelompok pendukung Prabowo dan kelompok yang selama ini dekat dengan Jokowi.
Apabila desakan agar Gibran mundur semakin kuat, publik tentu akan menunggu sikap Presiden Prabowo, partai-partai pendukung pemerintah, DPR, serta pihak Gibran sendiri.
Di sisi lain, polemik ini juga perlu diselesaikan melalui mekanisme konstitusional.
Pernyataan seorang pengamat, termasuk yang kini berada di lingkungan penasihat presiden, tidak dengan sendirinya menjadi keputusan pemerintah atau dasar pemberhentian seorang wakil presiden.
Pada akhirnya, pertanyaan yang dilontarkan Henri membuka ruang perdebatan mengenai arah hubungan politik Prabowo dan Jokowi.
Apakah pernyataan Rocky benar-benar mencerminkan kegelisahan di lingkaran kekuasaan?
Apakah hanya pandangan pribadinya?
Atau justru menjadi sinyal awal perubahan hubungan politik yang selama ini belum terlihat secara terbuka?
Publik kini menunggu jawaban dari pihak-pihak yang berkepentingan.