Wapres RI Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, Gibran Hingga Kemendikdasmen Resmi Diadukan ke Bareskrim Polri!
DEMOCRAZY News
7 Oktober 2026 6:01 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Tim Advokasi Penegak Etika, Moral dan Integritas Bangsa mengadukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ke Bareskrim Polri.
Aduan itu terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan yang digunakan saat pendaftaran Pilpres 2024.
“Kami tadi sudah diarahkan untuk diterima di bagian Dumas, dan kami sudah mendapatkan tanda penerimaan di Dumas tentang pengantar laporan polisi kami, yakni berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau penggunaan surat yang isinya tidak benar atau dipalsukan dalam kaitannya dengan pemenuhan persyaratan pencalonan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024,” kata kuasa hukum pelapor, Ahmad Khozinudin, di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (7/10/2026).
Khozinudin menerangkan objek yang dipersoalkan adalah surat keterangan yang diterbitkan Kemendikbud pada Agustus 2019 yang dijadikan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran setara sekolah menengah atas (SMA).
“Objek yang dilaporkan suket. Pasal yang dilaporkan Pasal 391 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 itu terkait penerbitnya, yakni Dikdasmen, kemudian ayat 2 itu yang menggunakan suket tadi, yakni Gibran,” jelasnya.
Khozinudin menyebut aduan ini dilayangkan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Gibran.
Menurutnya, meski gugatan tidak dapat diterima, pertimbangan hukum hakim menjadi bukti bahwa Gibran tidak memiliki ijazah setara SMA.
“Mahkamah telah mempertimbangkan, memeriksa data, fakta, dan bukti di persidangan bahwa Saudara Gibran Rakabuming Raka itu tidak memiliki ijazah SMA, SMK, maupun madrasah aliyah,” tutur Khozinudin.
Dia kemudian berbicara tentang pertimbangan hakim konstitusi yang mengaitkan suket tersebut dengan Peraturan Kemendikbud Nomor 29 Tahun 2014 tentang Penyetaraan Ijazah.
Menurut Khozinudin, dokumen yang dapat disetarakan mestinya berupa ijazah, sertifikat kelulusan, atau diploma luar negeri.
“Ternyata Gibran tidak memiliki salah satu di antara tiga objek yang disetarakan. Gibran tidak memiliki sertifikat kelulusan, ijazah, maupun diploma dari luar negeri. Satu-satunya yang dijadikan sandaran adalah Grade 12 dari Insearch UTS Sydney, Australia,” terang dia.
Khozinudin menyebut MK tidak bisa meminta keterangan langsung dari Gibran terkait masalah ijazah.
Oleh karena itu, dia berharap penyidik Polri dapat melakukan klarifikasi terhadap Gibran.
Baca Juga
“Tetapi, dalam proses penyelidikan, undangan klarifikasi, panggilan, dan sebagainya, tentu setiap pihak yang kemudian diduga ada dalam proses perbuatan pidana atau paling tidak turut serta dalam kasus deelneming penyertaan, itu bisa juga diundang,” imbuhnya.
Selain menempuh ranah pidana, Khozinudin menyatakan pihaknya akan turut menempuh jalur konstitusional ke DPR.
Mereka akan mendorong sidang bersama MPR terkait syarat keterpenuhan jabatan wakil presiden.
“Kami juga akan menempuh jalur konstitusional melalui DPR RI untuk mengadukan pelanggaran konstitusional berupa syarat menjadi Wakil Presiden itu terbukti tidak lagi memenuhi syarat,” ujar Khozinudin.
Baca Juga
BREAKING‼️
Advokat, Ahmad Khozinudin melaporkan Wapres Gibran Rakabuming ke Bareskrim Polri, pada Rabu (7/10/2026).Laporan tersebut atas pascaputusan MK terkait gugatan ijazah Gibran.
Ahmad Khozinudin juga akan membawa persoalan ini ke DPR/MPR RI:
✅Mendorong adanya sidang pemakzulan Wapres Gibran
✅ Membuat agenda pemilihan dan penetapan Wakil Presiden pengganti.
📹:kompastv
— Gumilar (@pw_gun) October 7, 2026
bareskrim polridarurat demokrasidemocrazydemocrazy.idgibran rakabuminghukum dan pidanahukum tata negaraijazah gibranintrik politikistana negarakemendikdasmenkritik tajampolitik nasionalskandal ijazah smasorotan publik
Artikel terkait lainnya
