VIRAL Menteri PU Dody Hanggodo Naik Privat Jet, Aksinya Tolak Salaman Pegawai Jadi Sorotan Tajam!
DEMOCRAZY News
17 Juli 2026 8:09 pm
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Jagat media sosial kembali ramai. Kali ini sorotan tertuju pada Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo yang diduga menggunakan jet pribadi jenis Cessna Citation Longitude 700 dengan nomor registrasi PK-CCA.
Video dan unggahan terkait fasilitas mewah itu langsung viral dan memicu kritik pedas dari warganet.
Berdasarkan penelusuran pegiat media sosial, biaya operasional pesawat jet bisnis kategori super-midsize itu ditaksir sangat fantastis.
Untuk sekali jalan one-way flight, ongkosnya diperkirakan Rp150 juta hingga lebih dari Rp1 miliar.
“Andai uang sebanyak itu dipakai buat perbaiki jalan, pasti lebih berguna,” tulis salah satu warganet yang membandingkan fasilitas pejabat dengan kebutuhan infrastruktur publik.
Komentar serupa membanjiri kolom unggahan.
Banyak netizen menyayangkan gaya hidup pejabat di tengah kondisi ekonomi masyarakat, sekaligus mempertanyakan kontribusi nyata sang menteri.
👇👇
Baca JugaLihat postingan ini di Instagram
Perjalanan ke PBB Batal, Pilih Tinjau Jembatan di Aceh
Polemik ini muncul di tengah isu perjalanan dinas Dody ke Amerika Serikat yang belum mereda.
Sebelumnya beredar surat tugas yang menyebut Dody dijadwalkan menghadiri High-Level Meeting on the Midterm Review of the New Urban Agenda di Markas Besar PBB, New York.
Namun agenda itu akhirnya dibatalkan. Dody memilih tetap di dalam negeri untuk meninjau jembatan swadaya masyarakat di Aceh pascabanjir bandang.
Keputusan itu disebut publik sebagai perubahan prioritas kerja Menteri PU.
Soal Mutasi Ratusan ASN, Dody: Biasa Saja
Di tengah sorotan, muncul dugaan bahwa mutasi ratusan ASN di Kementerian PU ada kaitannya dengan bocornya dokumen perjalanan dinas tersebut.
Dugaan itu langsung ditepis Dody. Ia menyebut mutasi adalah hal biasa dalam dinamika organisasi.
“Enggak ada. Enggak ada,” ujar Dody kepada awak media saat ditanya soal keterkaitan mutasi dengan kebocoran surat.
Menurutnya, dengan jumlah pegawai mencapai 38.600 orang, rotasi jabatan merupakan kebijakan administratif rutin.
“Mutasi kan biasa saja. Pegawai saya 38.600 orang, masa enggak boleh dimutasi?” tegasnya.
Dody meminta publik tidak mengaitkan dua persoalan berbeda.
Ia menegaskan mutasi murni kebutuhan organisasi, bukan dampak dari polemik yang berkembang.
Artikel terkait lainnya
