Temuan Mencengangkan! Tim Investigasi Bongkar Fakta Rahasia Dibalik Kasus Dian Damayanti, Penulis Paper Nobel Prabowo

DEMOCRAZY.ID – Kontroversi paper yang mengaitkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Nobel Perdamaian 2026 memasuki babak baru.

Penulis paper tersebut, Dian Damayanti, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan meminta agar karya tersebut ditarik dari daftar publikasi.

Dian mengakui bertanggung jawab atas pencantuman sejumlah nama tanpa izin dalam paper berjudul ‘Nobel Peace Prize 2026 Free Meal Program by the National Nutrition Agency; Building Smart Business for Food Security Industry and Indonesia’s Economic Growth’.

Paper setebal 69 halaman tersebut mencantumkan nama Presiden Prabowo Subianto, Presiden Prancis Emmanuel Macron, serta sejumlah akademisi dan pejabat sebagai pihak yang terkait dengan karya tersebut.

Dokumen itu tercatat di SSRN sejak 31 Maret 2026.

Dalam pernyataan yang diunggah melalui Instagram, Dian meminta maaf kepada publik Indonesia atas kontroversi yang muncul.

“Saya menyampaikan permintaan maaf publik yang tulus dan tanpa syarat atas kesalahpahaman, kegaduhan, dan potensi kerugian reputasi yang disebabkan pernyataan, karya yang dipublikasikan, serta penggunaan kop surat dan nama institusi tanpa izin,” tulis Dian.

Ia juga mengakui bertanggung jawab atas pencantuman nama berbagai individu, pejabat, dan institusi tanpa persetujuan.

“Saya mengakui tanggung jawab penuh karena mencantumkan nama berbagai individu, pejabat, dan institusi secara tidak semestinya tanpa izin, serta mengedarkan materi yang menimbulkan keresahan publik dan kebingungan administratif,” ujarnya.

Dalam permintaan maafnya, Dian secara khusus menyebut sejumlah pihak yang terdampak, termasuk Prabowo, Macron, dan Komite Nobel.

Dian juga mengakui tindakannya adalah tidak semestinya, menyesatkan, dan menyebabkan kebingungan serta ketersinggungan yang tidak perlu.

Sebagai tindak lanjut, Dian mengunggah surat kepada IGI Global Scientific Publishing.

Dalam surat tersebut, ia meminta agar paper kontroversial itu dihapus dari daftar publikasi.

Paper tersebut sebelumnya menyatakan program MBG sebagai sebuah inisiatif yang dinilai memiliki potensi berkontribusi terhadap ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan Indonesia.

Namun, keberadaan nama Prabowo sebagai salah satu penulis menjadi perhatian karena dokumen tersebut secara eksplisit menggunakan nama Presiden Republik Indonesia dalam daftar penulis.

SSRN juga mencantumkan Prabowo sebagai “President Republik Indonesia” dalam metadata paper.

Kontroversi makin besar karena tidak ada konfirmasi paper tersebut merupakan nominasi resmi Indonesia untuk Nobel Perdamaian 2026.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi kemudian melakukan investigasi terhadap kepenulisan paper tersebut.

“Tim investigasi menemukan indikasi pencantuman sejumlah nama sebagai penulis atau peneliti tanpa izin,” kata Menteri Brian Yuliarto.

Pemerintah sebelumnya juga membantah keterlibatan dalam pembuatan paper tersebut.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri menyatakan salah satu pejabatnya dicantumkan tanpa otorisasi.

Artikel terkait lainnya