Komisi Informasi Geledah Arsip Pemkot Solo, Dokumen Ijazah Jokowi Dinyatakan Hilang!

DEMOCRAZY.ID – Sengketa informasi publik terkait keaslian dan keberadaan dokumen ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memasuki babak baru.

Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah secara resmi menyatakan bahwa salinan ijazah yang menjadi objek sengketa tidak ditemukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kota Solo.

Pemeriksaan Lapangan (Sidang di Tempat)

Kepastian ini diperoleh setelah Majelis Komisioner KIP Jateng melakukan pemeriksaan setempat atau sidang lapangan di Depo Arsip Kota Solo pada Kamis, 2 Juli 2026.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari proses pembuktian dalam sengketa informasi publik dengan nomor register 040/SI/IX/2025.

Baca Juga

Mulut Disumpal Sepatu hingga Dipaksa Buka Baju, Ini Pengakuan Mengerikan Branch Manager MNC Bank!

Sengketa tersebut diajukan oleh pihak pemohon, yakni kantor hukum Muhammad Taufiq and Partners Lawfirm, yang menggugat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo sebagai pihak termohon.

Uji Bukti atas Keterangan Pemerintah

Ketua Majelis Komisioner KIP Jateng, Ermy Sri Ardhyanti, mengungkapkan bahwa pemeriksaan fisik ini bertujuan untuk memverifikasi keterangan dari Pemerintah Kota Solo.

Sebelumnya, pihak Pemkot Solo menyatakan dengan tegas bahwa dokumen ijazah yang digunakan Jokowi saat mendaftarkan diri sebagai calon Wali Kota Solo pada tahun 2005 tidak pernah dikuasai maupun disimpan oleh Dispersip atau Lembaga Kearsipan Daerah Kota Solo.

“Hasil pemeriksaan fisik di lapangan mengonfirmasi bahwa dokumen yang dimohonkan memang tidak ditemukan di instansi tersebut,” ujar Ermy.

Baca Juga

Sorotan Tajam Publik: Istri dan Anak Menteri PU ‘Nebeng’ Kunker ke New York Tepat Saat Final Piala Dunia

Lingkup Objek Sengketa

Adapun dokumen yang menjadi objek sengketa informasi publik ini meliputi:

• Salinan ijazah Sekolah Dasar (SD)
• Salinan ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP)
• Salinan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA)
• Salinan ijazah Strata 1 (S1) Universitas Gadjah Mada (UGM)

Dokumen-dokumen tersebut merupakan materi yang digunakan Jokowi saat proses administrasi pemilihan Wali Kota Solo pada tahun 2005 silam.

Langkah Selanjutnya

Hasil dari pemeriksaan lapangan ini kini telah tercatat secara resmi.

Pihak Majelis Komisioner KIP Jawa Tengah menegaskan bahwa temuan di Depo Arsip Kota Solo tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan krusial dalam menyusun putusan akhir pada sidang lanjutan sengketa informasi mendatang.

Baca Juga

Skandal di Balik Program MBG: Kepala BGN Nanik S. Deyang Diduga Terafiliasi dengan Dapur di Madiun dan Depok!

Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut transparansi data administrasi publik terkait tokoh nasional, sekaligus menguji sejauh mana kewenangan dan batasan akses informasi dalam sengketa arsip negara.

Catatan: Seluruh data hasil pemeriksaan ini akan menjadi referensi utama bagi majelis hakim dalam memberikan keputusan hukum yang objektif.