peradilan militer

Publik Meradang! Prajurit Penyiram Air Keras Tak Dipecat, Bentuk ‘Normalisasi’ Teror Kekerasan Lewat Peradilan Militer?

DEMOCRAZY.ID – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Herlambang P. Wiratraman, menyoroti putusan Pengadilan Tinggi Militer yang menghapus sanksi pemecatan terhadap prajurit Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI penyiram air keras ke Aktivis KontraS, Andrie Yunus. Keputusan tersebut dinilai makin menegaskan bahwa peradilan militer hanya menjadi mekanisme yang efektif untuk melanggengkan impunitas institusi ketimbang […]

. 3 minggu yang lalu

KACAU! 2 TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus Batal Dipecat, Hukuman Penjara Juga Dipangkas

DEMOCRAZY.ID – Majelis hakim banding memangkas hukuman dua prajurit TNI yang menjadi terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Tak hanya mengurangi masa hukuman, majelis juga membatalkan pemecatan keduanya dari dinas militer. Putusan banding tersebut dijatuhkan pada Kamis, 20 Agustus 2026, dan teregister dengan Nomor 56-K/PMT-II/BDG/AL/VI/2026. Dua terdakwa yang mendapat keringanan hukuman […]

. 3 minggu yang lalu

Gegerkan Sejarah Militer! Inilah Sosok Perwira Tinggi TNI Teddy Hernayadi Yang Divonis Penjara Seumur Hidup di Peradilan Militer

DEMOCRAZY.ID – Kasus korupsi mantan Brigjen TNI bernama Teddy Hernayadi yang dijatuhi vonis penjara seumur hidup dalam peradilan militer, disinggung oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026). Sjafrie kembali menyinggung perkara tersebut karena munculnya pro dan kontra di kalangan masyarakat atas peradilan militer […]

. 4 bulan yang lalu

Menko Yusril Beberkan Alasan Kasus Air Keras Andrie Yunus ‘Tak Bisa’ Masuk Peradilan Umum

DEMOCRAZY.ID – Pemerintah menegaskan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus tidak bisa dialihkan ke peradilan umum. Alasannya, karena pelaku merupakan prajurit TNI aktif dan Undang-Undang Peradilan Militer belum direvisi. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut aturan yang berlaku saat ini masih menempatkan prajurit TNI sebagai subjek […]

. 5 bulan yang lalu