Soroti Perilaku Presiden, Pengamat Desak Pemeriksaan Kesehatan Fisik dan Psikis Prabowo Subianto
DEMOCRAZY News
1 Mei 2026 1:10 pm
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pemerhati politik dan kebangsaan, Rizal Fadhillah, menilai Presiden Prabowo Subianto perlu menjalani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, baik fisik maupun psikis, di tengah sorotan publik terhadap sejumlah pernyataan dan sikapnya dalam beberapa waktu terakhir.
Dalam artikel yang ditulis di Bandung, Jumat (1/5/2026), Rizal menegaskan bahwa sebagai kepala negara yang memimpin lebih dari 280 juta rakyat Indonesia, kondisi kesehatan Presiden menjadi faktor krusial dalam menjamin stabilitas pemerintahan.
“Presiden harus rutin memeriksa kesehatan fisik dan psikisnya. Ketika muncul kejanggalan, maka pemeriksaan insidental menjadi tuntutan,” tulisnya, (1/5/2026).
Soroti Emosi dan Pernyataan Kontroversial
Rizal menyoroti sejumlah pidato Presiden yang dinilai memicu kontroversi di tengah masyarakat.
Ia menilai ekspresi emosi yang berlebihan dalam pidato berpotensi menimbulkan reaksi publik yang sama kuatnya.
Salah satu yang disinggung adalah pernyataan spontan Presiden dalam merespons kritik terhadap pemerintahan sebelumnya yang dinilai tidak proporsional.
Selain itu, pernyataan Presiden terkait ajakan kepada pihak tertentu untuk “kabur” bahkan menyebut negara seperti Yaman juga menjadi sorotan.
Rizal menilai narasi tersebut tidak tepat dan berpotensi menimbulkan persepsi negatif.
Baca Juga
Singgung Rekam Jejak dan Kebijakan Luar Negeri
Dalam tulisannya, Rizal juga mengaitkan kondisi tersebut dengan sejumlah kebijakan dan sikap Presiden dalam isu internasional, termasuk pernyataan terkait pengakuan terhadap Israel dalam kerangka solusi dua negara (two-state solution).
Menurutnya, sikap tersebut telah memicu polemik dan memperkuat persepsi publik tertentu terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia.
Kritik Sikap dan Etika Kepemimpinan
Lebih jauh, Rizal menyoroti beberapa peristiwa yang dianggap mencerminkan persoalan etika dan komunikasi publik, termasuk candaan terhadap pejabat negara hingga pernyataan terhadap kelompok masyarakat tertentu.
Ia menilai hal tersebut memperkuat urgensi evaluasi terhadap kondisi kepemimpinan, terutama dari sisi psikologis.
“Presiden harus ajeg dan fit, baik fisik maupun psikis. Jika tidak memenuhi syarat, konstitusi membuka kemungkinan untuk mekanisme pemakzulan,” tegasnya.
Pemeriksaan Kesehatan Dinilai Mendesak
Rizal menegaskan bahwa usul pemeriksaan kesehatan Presiden bukanlah bentuk spekulasi, melainkan bagian dari kepentingan publik untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap stabil.
Ia menyebut, berbagai kejanggalan dalam sikap dan pernyataan Presiden telah menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat.
“Ini bukan mengada-ada, tetapi bagian dari tanggung jawab publik untuk memastikan Presiden tetap dalam kondisi prima menjalankan tugas negara,” tulisnya.
Sumber: JakartaSatu
Artikel terkait lainnya
