DEMOCRAZY.ID – Gibran Rakabuming Raka memutuskan mengundurkan diri dari jabatan sebagai wakil presiden.
Surat pengunduran diri mantan wali kota Solo itu itu disampaikan langsung ke Presiden Prabowo Subianto dan Majelis Permusyarahan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), pada Kamis (12/11/2026).
Sebelumnya, isu surat keterangan (suket) penyetaraan sekolah menengah atas (SMA) dari luar negeri Gibran menjadi sorotan setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi gugatan seorang warga bernama Subhan Palal.
Melalui amar putusan tersebut, MA menyatakan suket penyetaraan pendidikan Gibran yang menjadi syarat pencalonannya pada Pilpres 2024 tidak sah secara hukum.
Dikutip dari laman resmi Kepaniteraan MA, putusan kasasi dengan nomor 742 K/TUN/2026 tersebut diputus oleh Majelis Hakim yang diketuai Yulius serta hakim anggota masing-masing Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto pada 30 Oktober 2026.
“Kabul. kabul kasasi, batas putusan judex facti, adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya,” demikian kutipan amar putusan MA pada perkara Suket Penyertaan Pendidikan Gibran seperti dilansir dari laman kepaniteraan MA.
Adapun, kasasi itu diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, dengan nomor perkara pengadilan 62/G/2026/PTUN.JKT, jenis perkara tata usaha negara (TUN), diterima oleh MA pada 23 September 2026.
Dalam perkara itu, Subhan mengajukan tiga petitum, yakni meminta gugatan dikabulkan untuk seluruhnya, surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran dinyatakan tidak sah, dan meminta dokumen tersebut ditarik dari pihak yang pemegang, yakni Dirjen Pendidikan Umum dan Khusus Kemendikdasmen.
Dikutip dari CNN, Muhammad Subhan Palal merupakan seorang advokat sekaligus pemilik firma hukum H.M.
Subhan Palal & Rekan yang berpusat di Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
Subhan merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) yang telah menyandang gelar Sarjana Hukum dan Magister Hukum.
Sebelum memenangkan perkara kasasi ini, ia tercatat pernah melayangkan gugatan perdata senilai Rp125 triliun terhadap Gibran pada 2025.
Gugatan itu dilayangkan dengan dalih ketiadaan ijazah SMA yang diselenggarakan berdasarkan hukum Indonesia dapat memengaruhi keabsahan jabatan wakil presiden saat ini.
Manuver hukum Subhan rupanya tidak hanya menyasar Gibran.
Sebagai seorang praktisi hukum, ia juga tercatat pernah mengajukan uji materi (judicial review) Pasal 2 Undang-Undang Kewarganegaraan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan turut menyeret nama Anies Baswedan.
“Saya ini termasuk pegiat yang (kalau) ada pejabat atau calon pejabat yang melanggar Undang-undang, saya gugat. Sebelumnya saya gugat kandidat presiden,” ujar Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin, 8 September 2025.
“Kandidat presiden waktu itu, yang menurut saya tidak memiliki status kewarganegaraan,” sambungnya.
Pasal 2 UU Kewarganegaraan mengatur bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
Subhan menyatakan Pasal 2 UU Kewarganegaraan mengatur seseorang resmi menjadi WNI setelah mendapat pengesahan.
Dia pun mengaitkan status WNI dengan hak untuk mengisi jabatan di pemerintahan.
Respon Subhan Usai Gibran Mengundurkan DiriSubhan Palal, bersyukur Gibran mundur.
Subhan merasa terbebas dari pemimpin yang tak memenuhi syarat.
“Alhamdulillah kita terbebas dari pemimpin yang tidak memenuhi syarat undang-undang. Gitu. Nah, berikutnya, ya kekosongan apa, wapres harus segera diisi. Gitu. Itu aja. Nggak ada apa, karena gini, perjuangan saya dari awal itu memang agar kita terbebas dari pemimpin yang tidak memenuhi syarat undang-undang,” kata Subhan Palal di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Subhan mengaku lega dengan pengunduran diri Gibran.
Dia berharap Presiden Prabowo Subianto memperhatikan syarat pendidikan untuk Wapres baru.
“Untuk sementara lega, tapi ada pekerjaan berikutnya. Yaitu pengisian kekosongan Wapres. Saya berharap Pak Prabowo memperhatikan syarat calon, terutama pendidikannya layak, terus ya yang sudah apa, ada titik temu kepada presiden, sehingga nggak ada perlawanan, nggak ada nggak ada apa, selalu ikutlah pokoknya, cocoklah sama Pak Prabowo. Nah, terutama yang nasionalis-agamis. Itu yang adem nanti ke depannya, mudah-mudahan gitu,” tuturnya.