Sebut Gibran ‘Benalu’ Prabowo, PDIP Bongkar Peran Jokowi di Balik Layar!
DEMOCRAZY News
23 Oktober 2026 11:30 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tak hanya berkutat pada kinerja ekonomi dan pelaksanaan program prioritas.
Relasi politik Prabowo dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga menjadi sorotan, terutama terkait pengaruh dinasti politik dan polemik yang terus membayangi Gibran.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli, menilai hubungan politik antara Prabowo dan Jokowi masih menjadi persoalan bagi pemerintahan saat ini.
Menurut dia, keberadaan Gibran sebagai wakil presiden sekaligus putra Jokowi justru berpotensi menggerus kewibawaan Prabowo sebagai kepala negara.
Guntur bahkan mengibaratkan posisi politik Gibran dan pengaruh Jokowi di belakang layar sebagai benalu bagi kepemimpinan Prabowo.
Baca Juga
Ia menilai hubungan tersebut tidak mencerminkan dwitunggal yang saling menguatkan, melainkan menghadirkan beban politik sekaligus beban fiskal bagi pemerintahan.
Dalam pandangan Guntur, Prabowo menghadapi persoalan yang tidak semata-mata bersumber dari pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Presiden juga harus menanggung konsekuensi politik dari berbagai kontroversi yang melekat pada lingkar kekuasaan, termasuk persoalan yang melibatkan keluarga Jokowi.
Polemik Ijazah Gibran dan Persoalan Legitimasi
Salah satu isu yang kembali disorot Guntur adalah polemik dokumen pendidikan Gibran, khususnya mengenai kesetaraan pendidikan menengah atas yang menjadi bagian dari perdebatan publik tentang latar belakang pendidikannya.
Baca Juga
Guntur menilai persoalan tersebut belum memperoleh penjelasan yang memadai di mata publik.
Ia menganggap kurangnya transparansi berpotensi memperpanjang kontroversi dan memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Polemik itu menjadi bagian dari perdebatan politik yang lebih luas mengenai akuntabilitas pejabat publik.
Namun, persoalan administratif dan perdebatan mengenai dokumen pendidikan perlu dibedakan dari kesimpulan hukum tentang keabsahan pencalonan.
Penilaian atas status hukum tersebut harus merujuk pada dokumen resmi dan putusan lembaga berwenang, bukan semata-mata pada tudingan politik.
Bagi Guntur, kontroversi yang terus berulang dapat menjadi beban tersendiri bagi Prabowo.
Alih-alih berfokus pada agenda pemerintahan, presiden dinilai berisiko terus terseret untuk merespons persoalan yang berkaitan dengan wakilnya dan pengaruh politik Jokowi.
Program Warisan Jokowi Dinilai Membebani APBN
Selain persoalan politik, Guntur menyoroti dampak fiskal dan manajerial dari program-program yang diwariskan pemerintahan sebelumnya.
Ia menilai sejumlah proyek dan agenda politik yang diteruskan pemerintahan Prabowo belum tentu memiliki perencanaan yang matang atau sejalan dengan kemampuan keuangan negara.
Menurut dia, pelaksanaan program prioritas yang membutuhkan pembiayaan besar dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah, terutama ketika tekanan ekonomi masih membayangi.
Guntur juga mengkritik program-program mercusuar yang diasosiasikan dengan kepemimpinan Gibran.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan setiap program memiliki tujuan terukur, perencanaan yang jelas, serta perhitungan biaya dan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kritik tersebut menyentuh persoalan mendasar dalam kesinambungan kebijakan pemerintahan: sejauh mana presiden dapat menentukan prioritasnya sendiri ketika sejumlah agenda politik telah terbentuk sejak periode sebelumnya.
Meski demikian, penilaian mengenai besarnya beban fiskal perlu diuji melalui data anggaran, realisasi belanja, sumber pembiayaan, dan dampak program terhadap masyarakat.
Tekanan terhadap APBN tidak dapat disimpulkan hanya dari keberadaan proyek besar atau kontroversi politik yang menyertainya.
Prabowo Dinilai Kehilangan Ruang Politik
Guntur juga mengaitkan persoalan tersebut dengan tekanan ekonomi, termasuk pelemahan rupiah dan ancaman defisit anggaran.
Baca Juga
Ia menyebut nilai tukar rupiah yang mencapai Rp18.000 per dolar Amerika Serikat sebagai gambaran tekanan yang harus dihadapi pemerintah.
Angka tersebut perlu ditempatkan dalam konteks waktu dan data pasar yang terverifikasi agar tidak menimbulkan kesan keliru mengenai kondisi nilai tukar terkini.
Di luar persoalan ekonomi, Guntur menyoroti masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai contoh tantangan mendasar yang membutuhkan perhatian serius pemerintah.
Menurut dia, persoalan publik semestinya menjadi prioritas utama, bukan justru tertutup oleh kontroversi elite politik.
Baca Juga
Ia menilai energi politik Prabowo terlalu banyak terserap untuk menghadapi dampak persoalan yang berkaitan dengan Jokowi dan Gibran.
Situasi tersebut, dalam pandangannya, dapat menghambat konsolidasi kepemimpinan presiden sekaligus mengaburkan pertanggungjawaban atas kinerja pemerintahan.
Kritik Guntur pada akhirnya mengarah pada satu pertanyaan: apakah Prabowo benar-benar memiliki keleluasaan untuk menjalankan agenda politiknya sendiri, atau masih harus menanggung konsekuensi dari konfigurasi kekuasaan yang terbentuk sejak Pilpres 2024?
Pertanyaan itu tidak cukup dijawab melalui polemik personal.
Evaluasinya perlu ditarik pada indikator yang lebih konkret, mulai dari efektivitas kebijakan, kesehatan fiskal, transparansi pejabat publik, hingga kemampuan pemerintah menyelesaikan persoalan yang langsung dirasakan masyarakat.
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk menguji bukan hanya hasil kerja kabinet, melainkan juga kemampuan presiden mengelola relasi politik di lingkar kekuasaan.
Sebab, pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan tidak ditentukan oleh kuatnya jejaring elite, tetapi oleh kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan dan hasil yang dirasakan publik.
balik layarbenalu prabowoberita politikdemocrazydemocrazy.iddinamika politikgibran rakabumingIsu Nasionaljokowikabar politikkabinet prabowopdippolitik nasionalprabowo subiantosorotan publik
Artikel terkait lainnya
