Said Didu: Angkatan 98 Serahkan Negara ke Oligarki, Jenderal Aktif Ditenteng untuk Gusuran!
DEMOCRAZY News
6 Januari 2026 12:24 pm
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pengamat politik Muhammad Said Didu melontarkan kritik keras terhadap reformasi 1998 dan kondisi politik Indonesia saat ini.
Dalam unggahan di kanal YouTube-nya pada Selasa (6/1/2026), mantan anggota MPR ini menyebut angkatan 98 sebagai kelompok yang menyerahkan negara kepada oligarki.
Said Didu, yang mengaku sebagai pelaku sejarah transisi 1998, mengklaim ikut membantu Presiden BJ Habibie menyusun keanggotaan MPR saat itu.
Ia menyebut dirinya paham betul bagaimana persatuan dibentuk melalui struktur MPR yang terdiri dari 1.000 anggota dengan berbagai utusan.
“Mohon maaf aja, angkatan 98 itu angkatan menurut saya yang menyerahkan negeri ini kepada oligarki,” tegas Didu.
Ia menyebut beberapa nama tokoh reformasi seperti Fahri Hamzah dan Budiman Sudjatmiko, serta “trio wekwek” yang terdiri dari Sri Mulyani, Mari Pangestu, dan Miranda Goeltom sebagai pihak yang mengkritik pemerintahan saat itu dari Hotel Mulia.
Menurut Didu, pusat kekuasaan oligarki saat ini berada di PIK 2 yang menguasai berbagai institusi negara termasuk Istana dan gedung MPR.
Ia menyebut semua pejabat sebagai “pemain bayaran” oligarki.
“Sumber semua masalah adalah oligarki. Dan semua penyebab masalah itu terjadi karena pejabat jual diri,” ucapnya.
Kritik paling tajam Didu tertuju pada keterlibatan jenderal aktif bintang dua dalam kasus penggusuran tanah.
Ia menyebut ada empat jenderal yang ditenteng oligarki untuk menggusur dan merampok tanah rakyat.
“Tentara yang saya harapkan nasionalismenya lebih tinggi dari yang lain ditenteng oleh oligarki untuk menggusur, merampok rakyat,” kata Didu dengan nada emosional.
Baca Juga
Ia bahkan menyebut pelaku penggusuran adalah alumni Lemhanas yang sekelas dengan para jenderal tersebut, termasuk ada unsur etnis China yang ikut terlibat.
Didu mengaku mendukung Presiden Prabowo Subianto dengan lima syarat: memberantas korupsi, membonsai oligarki, menciptakan pemerintahan bersih, mengambil alih aset negara seperti tambang dan perkebunan, serta melakukan pembersihan aparat hukum.
Namun ia juga mengkritik kedekatan Prabowo dengan mantan Presiden Jokowi yang disebutnya sebagai “racun”. Didu berharap Prabowo semakin menjauh dari pengaruh tersebut.
“Biang kerok masalah adalah geng Solo, oligarki, parcok. Itu biang kerok masalah yang harus tertanam di kepala bahwa inilah perusak negara,” tandasnya.
Sebagai mantan orang dekat keluarga Soeharto, Didu membela kebijakan era Orde Baru.
Ia menceritakan pengalamannya digaji Rp2 juta per bulan pada 1993-1996 hanya untuk menjadi teman ngobrol Soeharto.
Didu juga membela Ibu Tien Soeharto terkait pembangunan Taman Mini Indonesia Indah dan rumah sakit Harapan Kita, dengan menyebut semua itu untuk kepentingan rakyat.
Ia berharap Prabowo mengadopsi gaya kepemimpinan Soeharto, mertuanya, dan Soemitro, ayahnya, untuk mengembalikan keutuhan NKRI seperti era sebelum reformasi 1998.
Sumber: JakartaSatu
Artikel terkait lainnya
