DEMOCRAZY.ID – Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Chatib Basri, menyentil program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu faktor yang berpotensi memberi tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Hal tersebut diungkapkan Chatib usai pertemuan DEN dengan Presiden Prabowo Subianto.
Pertemuan tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Chatib mengatakan pelemahan rupiah tidak bisa disepelekan.
Jika nilainya terus jatuh, biaya impor akan terus membengkak dan berujung pada kenaikan harga barang di tingkat konsumen.
“Yang dibahas adalah berbagai risiko ekonomi yang mungkin muncul, termasuk dampak pelemahan rupiah terhadap harga-harga. Ini tentu perlu menjadi perhatian karena bisa berdampak pada masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah,” kata Chatib usai pertemuan.
Dia mengatakan pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi. Berbagai upaya pun dilakukan.
Salah satunya, kata dia, adalah mendorong efisiensi anggaran sehingga ruang fiskal tetap terjaga.
Chatib kemudian menyinggung sejumlah program prioritas pemerintah yang berdampak besar terhadap keuangan negara.
Bahkan, Chatib juga menyoroti program MBG. Menurutnya, perlu dilakukan evaluasi agar program tersebut tepat sasaran.
“Karena itu, salah satu yang akan dilakukan pemerintah adalah efisiensi anggaran. Pemerintah ingin memastikan setiap pengeluaran benar-benar efektif dan memberikan manfaat yang optimal,” kata dia.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, mengungkapkan bahwa pihaknya memang akan melakukan efisiensi anggaran untuk program MBG sehingga tidak membebani anggaran negara.
“Langkah kami adalah, pertama seperti yang beberapa waktu lalu kami sampaikan. Kami konsen pada efisiensi anggaran agar tidak membebani anggaran saat ini. Tapi tidak mengubah target yang kita berikan,” ujarnya usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, (8/6/2026).
“Efisiensi ini kami lakukan, pertama melalui moratorium,” tambahnya.
Dia mengungkapkan pihaknya akan menghentikan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk sementara waktu.
“Per hari ini, jumlah titik operasional 27.877, kita hentikan dulu di situ. Kita tata, apakah dapur ini sudah bisa melayani penerima manfaat yang ada atau sebetulnya kelebihan,” paparnya.
“Artinya, kita tidak buka yang baru dulu. Kita mau menata,” sambung Nanik.
Sumber: Fajar