DEMOCRAZY.ID – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Anthony Budiawan, menyebut bahwa ancaman kurs rupiah menyentuh level Rp20 ribu per dolar Amerika Serikat bukanlah sesuatu yang mustahil apabila pemerintah gagal mengambil langkah yang mampu memulihkan kepercayaan pasar.
Anthony mengatakan tembusnya kurs rupiah ke level Rp18.000 per dolar AS pada 4 Juni 2026 seharusnya tidak mengejutkan banyak pihak.
Menurutnya, sejumlah ekonom telah memperingatkan potensi pelemahan tersebut sejak beberapa bulan terakhir.
Anthony menilai pemerintah selama ini cenderung menyangkal berbagai prediksi terkait pelemahan rupiah.
“Kurs rupiah tembus Rp18.000 per dolar AS pada 4 Juni 2026. Tidak mengejutkan,” ujar Anthony, Minggu 7 Juni 2026.
“Arah ke sana sudah diperkirakan banyak kalangan dalam beberapa bulan terakhir. Meskipun pemerintah terus bersikeras menyangkal,” tambahnya.
Ia memahami sikap pemerintah yang berupaya menjaga optimisme publik dan pelaku pasar.
“Sikap penyangkalan itu bisa dimaklumi, pemerintah memang harus berusaha tenang di hadapan publik demi menjaga kepercayaan pasar,” tukasnya.
Namun menurut Anthony, pendekatan tersebut justru berbalik menjadi persoalan baru.
“Tetapi cara yang dilakukan justru menjadi bumerang. Pertama, tidak tampak kebijakan konkret yang mampu menenangkan pasar,” jelasnya.
Anthony juga menyinggung sikap sejumlah pejabat yang dianggap meremehkan pandangan para ekonom yang mengingatkan potensi pelemahan rupiah.
“Kedua, penyangkalan itu disampaikan dengan nada meremehkan pihak yang memperingatkan kejatuhan rupiah yang pada akhirnya terbukti benar,” tukasnya.
Ia menganggap bahwa prediksi pemerintah mengenai penguatan rupiah justru berlawanan dengan realitas yang terjadi di pasar.
“Pemerintah berulang kali mengatakan rupiah akan menguat. Tetapi, yang terjadi sebaliknya: rupiah terus terdepresiasi. Kredibilitas pemerintah terus terkikis,” imbuhnya.
Selain kurs rupiah, Anthony menaruh perhatiannya pada kondisi pasar modal yang menurutnya juga mengalami tekanan cukup berat.
“Bursa saham pun ikut ambruk. IHSG ditutup di bawah 6.000 hari ini, turun sepertiga dari puncaknya pada awal Januari tahun ini,” bebernya.
Ia menilai kondisi tersebut diperparah oleh sejumlah kebijakan yang dianggap menimbulkan ketidakpastian di kalangan investor.
Salah satunya terkait kewajiban ekspor batu bara dan kelapa sawit melalui satu pintu PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).
” Bukannya memperbaiki iklim usaha, kebijakan tersebut malah menambah ketidakpastian di kalangan investor,” katanya.
Anthony kemudian membeberkan penurunan cadangan devisa yang menurutnya menjadi salah satu indikator tekanan terhadap rupiah.
“Faktanya, dalam empat bulan pertama 2026, cadangan devisa merosot USD10,3 miliar dari USD156,5 miliar pada akhir Desember 2025 menjadi USD146,2 miliar pada akhir April 2026,” terangnya.
Ia memperkirakan posisi cadangan devisa pada Mei juga masih mengalami penurunan mengingat tekanan terhadap rupiah belum mereda.
“Cadangan devisa bulan Mei kemungkinan masih turun, mengingat tekanan terhadap rupiah sepanjang Mei yang lalu masih cukup berat,” katanya.
Lanjut Anthony, saat ini terdapat satu faktor yang sangat menentukan arah pergerakan rupiah dalam waktu dekat.
Faktor tersebut adalah keberhasilan pemerintah menerbitkan Panda Bond atau surat utang berdenominasi yuan di pasar keuangan China.
“Kini, nasib rupiah bertumpu pada satu variabel krusial: keberhasilan penerbitan Panda Bond,” timpalnya.
Ia memperingatkan bahwa kegagalan penerbitan instrumen tersebut dapat memperburuk tekanan terhadap rupiah.
“Jika penerbitan itu gagal, atau hasilnya jauh di bawah ekspektasi sehingga tidak cukup menutup capital outflow, maka rupiah diprediksi akan terus terdepresiasi,” jelasnya.
Anthony menegaskan bahwa level Rp20.000 per dolar AS tidak lagi bisa dianggap sebagai skenario yang terlalu jauh.
“Kurs Rp20.000 per dolar AS atau depresiasi sekitar 21 persen dari asumsi APBN 2026 sebesar Rp16.500 bisa segera menjadi kenyataan,” tegasnya.
Karena itu, ia bilang bahwa masyarakat membutuhkan informasi dan analisis yang objektif agar dapat memahami risiko ekonomi yang sedang dihadapi.
“Dalam kondisi seperti ini, analisis independen dari para ekonom menjadi semakin penting. Masyarakat membutuhkan informasi alternatif yang jujur untuk memahami risiko yang sesungguhnya dan mengambil langkah antisipasi yang tepat, bukan sekadar narasi optimisme yang berulang kali terbukti meleset,” kuncinya.
Sumber: Fajar