Dadan Hindayana Tersangka, Pengamat: Saatnya Prabowo Hentikan Program MBG!

DEMOCRAZY.ID – Penetapan tersangka terhadap mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya, dinilai berpotensi membawa dampak besar terhadap masa depan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pengamat politik Hendri Satrio bahkan melihat perkembangan kasus tersebut dapat menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program unggulannya itu.

Hendri Satrio, yang akrab disapa Hensa, mengaku sejak lama telah memperkirakan adanya kemungkinan penghentian sementara program MBG.

Namun menurutnya, langkah tersebut tidak dapat dilakukan begitu saja karena MBG merupakan program andalan yang menjadi identitas pemerintahan Prabowo.

“Saya pernah memprediksi bahwa suatu saat nanti Pak Prabowo akan menghentikan MBG. Tapi memang dia harus punya alasan untuk bisa menghentikan MBG itu tanpa harus datang dari diri dia sendiri,” ujar Hensa.

Menurutnya, posisi MBG sebagai program unggulan presiden membuat penghentian secara sepihak berpotensi menimbulkan konsekuensi politik yang tidak sederhana.

Karena itu, diperlukan faktor eksternal yang dapat menjadi dasar kuat untuk melakukan evaluasi ataupun penghentian sementara.

“Artinya, dia tidak bisa menghentikan itu karena itu flagship programnya dia. Harus ada faktor eksternal yang akhirnya membuat dia menghentikan MBG,” kata dia.

Dalam pandangan Hensa, kasus hukum yang menyeret petinggi BGN saat ini bisa menjadi faktor eksternal yang dimaksud.

Ia menilai pemerintah memiliki ruang untuk melakukan peninjauan ulang terhadap pelaksanaan program tersebut tanpa harus dianggap meninggalkan janji politik kepada masyarakat.

Lebih jauh, Hensa menilai penghentian sementara MBG justru dapat memberikan keuntungan politik bagi Presiden Prabowo.

Selain menunjukkan komitmen terhadap pemberantasan korupsi, langkah itu juga dinilai dapat membantu mengurangi tekanan terhadap anggaran negara yang selama ini menopang program tersebut.

“Menghentikan MBG saat ini, Prabowo bisa menjadi pahlawan di dua hal. Pertama, pemberantasan korupsi. Kedua, menyelamatkan fiskal, karena biaya MBG mahal sekali,” ujarnya.

Penetapan tersangka terhadap Dadan Hindayana dan dua pejabat lainnya, lanjut Hensa, bisa menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk melakukan audit dan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap seluruh aspek pelaksanaan MBG.

Evaluasi tersebut dianggap penting agar program yang menyasar pemenuhan gizi masyarakat itu dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.

“Nah, penetapan tersangka ini bisa jadi pintu masuk untuk mengevaluasi program MBG, sehingga bisa jadi akan dihentikan mungkin untuk sementara waktu,” ucapnya.

Menurut Hensa, penghentian sementara bukan berarti mengakhiri program secara permanen.

Sebaliknya, pemerintah dapat memanfaatkan waktu tersebut untuk memperbaiki sistem pelaksanaan, tata kelola anggaran, hingga mekanisme pengawasan sebelum program kembali dijalankan pada masa mendatang.

“Dengan dihentikannya MBG, Pak Prabowo punya waktu untuk mengevaluasi dan bisa dilakukan lagi di tahun-tahun berikutnya, misalnya mendekati Pemilu, tanpa hari-hari ini harus membebani fiskal,” kata dia.

Di sisi lain, Hensa juga menyoroti pentingnya strategi komunikasi politik pemerintah dalam menyikapi situasi tersebut.

Menurutnya, persepsi publik terhadap MBG masih bisa dijaga melalui pendekatan komunikasi yang tepat, terutama karena keberadaan Badan Gizi Nasional bukanlah lembaga yang lahir pada era pemerintahan Prabowo.

“Walaupun MBG adalah program flagship Presiden, tapi di tangan yang tepat spindoctoring bisa dilakukan. Apa lagi, BGN kan lembaga yang dibentuk oleh Presiden sebelumnya,” pungkasnya.

Sumber: Fajar

Artikel terkait lainnya