Bongkar Rahasia di Balik Aksi! Ubedilah Badrun Buka-Bukaan Asal-Usul Dana Gerakan Mahasiswa
DEMOCRAZY News
21 Juni 2026 9:00 am
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menyebut upaya memecah belah gerakan mahasiswa selalu ada.
Bahkan, 10 tahun terakhir upaya pecah belah gerakan mahasiswa tersebut sangat terlihat.
“Selalu dalam sejarah gerakan mahasiswa Indonesia, mungkin juga negara lain, selalu ada upaya untuk membelah. Kalau tidak berhasil membelah, dia menciptakan tandingan. Yang terjadi hampir kurang lebih sepuluh tahun terakhir ini, melakukan pembelahan dari internal, lalu menghadirkan tandingan,” ujar Ubedilah dalam siniar atau podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Sabtu (20/6/2026).
Ubedilah mencontohkan, jika ada BEM SI yang masih murni, kemudian dibelah. Setelah dibelah, kemudian dibelah lagi.
Pria yang pada 1996 membidani lahirnya Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ) ini menambahkan, untuk melihat apakah gerakan mahasiswa itu murni atau tandingan, bisa dilihat dari ide atau tuntutannya.
Baca Juga
“Kalau tuntutannya sudah kelihatan tidak masuk akal, tidak menunjukkan sebagai kepentingan rakyat banyak, bahkan menyudutkan sesama aktivis, itu biasanya tidak murni,” jelasnya.
Di bagian lain, Ubedilah juga mengatakan bahwa pernyataan sikap yang disampaikan gerakan mahasiswa tidak mungkin muncul tiba-tiba.
Menurutnya, jika ada yang mencoba menyusupkan tuntutan, bakal ‘dihabisi’
“Gerakan selalu punya disiplin organisasi. Tidak mungkin pernyataan sikap itu muncul ujug-ujug di luar rapat mereka. Begitu ada ide yang masuk, susupan, yang di luar rapat, itu mereka pasti ngamuk dan marah, siapa, itu bisa dihabisi, disingkirkan dari organisasi, diminta minta maaf, dan sebagainya,” jelasnya.
Ubedilah Badrun Sebut Gerakan Mahasiswa Murni, Tidak Ditunggangi Kepentingan Politis
Analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai demo mahasiswa yang kini kembali marak turun ke jalan masih murni.
Menurutnya, gerakan mahasiswa ini tidak ditunggangi kepentingan politis.
Menurut Ubedilah, cara melihat sebuah gerakan murni atau tidak bisa dilihat dari tiga hal.
Pertama, gerakan itu memiliki gagasan yang bisa diuji, kebenaran independensinya.
Baca Juga
“Kalau kita bedah di situ, ide atau tuntutan dari mahasiswa terlihat memang murni. Mereka menginginkan bagaimana pemerintah menstabilkan rupiah misalnya. Kemudian mereka menuntut misalnya BBM tidak naik atau diturunkan, kemudian bagaimana reformasi kepolisian karena revisi undang-undang kemarin dibuat dalam waktu singkat, mereka minta direvisi atau mungkin dibatalkan UU Kepolisian,” ujar Ubedilah dalam siniar atau podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Sabtu (20/6/2026).
Selain itu, tuntutan mahasiswa juga terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
“Kalau lihat tuntutan mahasiswa itu, saya lihat nggak ada ditunggangi oleh kepentingan politis tertentu. Terlihat murni bahwa mereka menangkap kegelisahan publik. Mereka mengkajinya, mendiskusikannya, saya lihat sangat serius mereka,” katanya.
Kedua, kata Ubed, terkait jaringan. Menurutnya, jaringan yang terbentuk itu adalah jaringan yang tidak pernah dikooptasi oleh kekuasaan.
“Saya cek juga itu aliansi mereka siapa aja. Kan saya tahu BEM-BEM yang pernah dikooptasi, jadi antek-antek intelijenlah, itu saya tahu,” ujarnya.
Faktor ketiga adalah dukungan finansial untuk mereka bergerak.
“Mereka terbuka tuh, bahkan mereka bisa transparansi uang dari mana, itu urunan. Partisipasi dari mahasiswa, dari dosen, dari alumni, kemudian mereka kumpulkan dalam satu mungkin bendahara, dan mereka bisa laporkan untuk apa saja (uang digunakan). Jadi ada transparansi,” jelasnya.
Pria yang pada 1996 membidani lahirnya Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ) ini mengatakan, jika penilaian mereka dibiayai oligarki dan koruptor, itu mengada-ada.
“Dari indikator-indikator itu, saya cermati mereka masih on the track.”
Ubed mengatakan, gerakan mahasiswa ini meluas di berbagai daerah.
“Jadi artinya ada kegelisahan kolektif di hampir seluruh kalangan mahasiswa dan itu juga karena persoalan ekonomi yang menyentuh keluarga mereka,” ujar Ubed yang mendapat informasi adanya kenaikan jumlah mahasiswa yang melakukan penundaan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) karena kesulitan ekonomi keluarganya.
Sumber: SINDO
Artikel terkait lainnya
