DEMOCRAZY.ID – Gelombang aksi mahasiswa yang belakangan mengangkat isu pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat perhatian dari mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Dikatakan Ahok, demonstrasi merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang seharusnya tidak perlu ditakuti oleh pemerintah.
Ia bahkan mengaku heran jika ada pihak yang merasa khawatir menghadapi aksi mahasiswa yang menyampaikan aspirasi.
Blak-blakan, pemerintah seharusnya membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan mendengarkan langsung tuntutan yang mereka sampaikan.
Ahok kemudian mengingat pengalamannya saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang kerap menghadapi aksi demonstrasi.
“Ini masalah demonstrasi dari mahasiswa ya. Ya saya pikir, kenapa takut di demo orang gitu ya,” ujar Ahok, Selasa (23/6/2026).
“Waktu saya jadi gubernur juga buru demo saya. Saya keluar, saya datang hadapin. Nah saya tanya, maunya apa gitu,” tambahnya.
Lanjut Ahok, dialog langsung menjadi cara terbaik untuk memahami persoalan yang disuarakan masyarakat.
“Saya terima, maunya apa. Lalu saya jelaskan. Ketika mereka minta naik gaji, ya kita mesti jelaskan alasan kenapa gak bisa penuhin misalnya gitu. Bukan dilarang ketemu,” tukasnya.
Ahok juga menyinggung pentingnya pejabat negara menerima langsung perwakilan mahasiswa yang ingin menyampaikan tuntutan.
Ia mencontohkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menerima audiensi mahasiswa sebagai langkah yang tepat dalam membangun komunikasi.
“Misalnya contoh, Mas Wapres gitu ya. Ini kan nerima mahasiswa. Ya terima, supaya kita dengarkan,” tukasnya.
Tambah dia, tuntutan yang disampaikan mahasiswa bukan sesuatu yang harus dihindari.
“Apa tuntutannya? Tuntutannya juga wajar saja. Kenapa pemerintah mesti takut gitu loh,” imbuhnya.
Tidak berhenti di situ, Ahok juga mengkritisi skema pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Ia mengaku memiliki pandangan berbeda terkait model penyaluran program tersebut apabila diberi kesempatan mengambil keputusan.
“Tuntutannya apa? Penghematan. Nah kalau saya jadi presiden, langsung bubarin BGN itu,” kesalnya.
Lanjut Ahok, pemerintah dapat menggunakan sistem digital yang dianggap lebih efisien dibandingkan mekanisme yang berjalan saat ini.
“Kita langsung gunakan saja sistem voucher digital gitu. Kayak minyak BBM. Kenapa gak mau penghematan? Udah ada kajiannya kok,” terangnya.
Lebih lanjut, Ahok juga menyinggung kebijakan subsidi bahan bakar minyak yang menurutnya dapat menjadi bagian dari upaya efisiensi anggaran negara.
Ia menilai pemerintah seharusnya fokus pada langkah-langkah penghematan yang lebih substansial.
“Cuma tinggal dua saja, bukan cuma isu hapus Pertalite terlalu ribut,” jelasnya.
“Orang kan takut harganya naik. Bukan soal Pertalite, bukan Pertalite-nya. Nah cuma kalau cuma ada jual Dexlite dan Pertamax turbo saja,” sambung dia.
Ia mengaku kerap heran ketika wacana penghematan tidak dijalankan secara menyeluruh.
“Lalu masyarakat bagaimana? Eh KTP kita kan, aduh. Saya kadang-kadang heran gitu loh. Jangan mengalihkan penghematan-penghematan tapi yang lain dibiarkan gitu,” sesalnya.
Ahok bilang, dirinya cukup memahami alasan mahasiswa turun ke jalan menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Ia bahkan menyebut dirinya juga bisa merasakan hal serupa apabila melihat persoalan yang dianggap tidak berjalan semestinya.
“Ya marah lah mahasiswa, saya aja bisa marah,” kuncinya.
Baca JugaLihat postingan ini di Instagram
Sebuah kiriman dibagikan oleh info indonesia (@info_indonesia.id)
Sumber: Fajar