DEMOCRAZY.ID — Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, menilai bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka mengerucut pada dua opsi utama, yakni figur dari internal Partai Gerindra atau PDI Perjuangan.
Analisis tersebut disampaikan Hanta dalam dialog Sapa Indonesia Pagi di KompasTV pada Minggu (15/11/2026), saat memetakan sejumlah jalur politik yang dapat dipertimbangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mengisi kekosongan kursi RI-2.
Menurut Hanta, dari pemetaan empat klaster jalur politik yang ada, opsi mengambil kader dari partai sendiri (Gerindra) atau menggandeng PDI Perjuangan menjadi kalkulasi paling masuk akal dibandingkan memilih kandidat dari partai-partai anggota koalisi yang sudah ada di dalam kabinet.
“Karena itu pertimbangan untuk menggandeng PDI Perjuangan, kalau saya membuat empat klaster tadi, itu tinggal dua sebenarnya, paling kuat sebenarnya, yaitu mengambil dari internal Gerindra sendiri atau dari PDI Perjuangan. Nah, dua ini adalah opsi-opsi yang paling realistis yang paling mungkin diambil ketimbang partai-partai di dalam pemerintahan,” ujar Hanta.
Dalam bacaan politiknya, Hanta turut menyoroti komposisi kekuatan partai politik di DPR RI yang mayoritas telah merapat ke lingkaran kekuasaan.
Ia mencatat bahwa sekitar tujuh setengah dari delapan fraksi partai di parlemen praktis sudah berada di gerbong pemerintahan.
Jika Presiden Prabowo akhirnya menjatuhkan pilihan kepada kader PDI Perjuangan untuk mengisi kursi wakil presiden, Hanta mengingatkan potensi hilangnya kekuatan oposisi di parlemen—kecuali jika masuknya partai berlambang banteng tersebut memicu kekecewaan hingga mendorong satu atau beberapa partai koalisi lama keluar dari barisan pemerintah.
“Karena semua partai, PDI Perjuangan pun setengahnya sudah sangat dekat dengan Pak Prabowo, sudah di dalam pemerintahan. Kalau misalnya PDI Perjuangan masuk, itu habis, tidak ada yang di luar pemerintahan,” tegasnya.
Hanta menekankan bahwa eksistensi kekuatan penyeimbang di luar koalisi sangat krusial bagi kesehatan demokrasi.
Keberadaan partai oposisi di parlemen bukan semata untuk berseberangan, melainkan dibutuhkan guna menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol agar pemerintahan Prabowo Subianto tetap berjalan pada rel yang semestinya.