Denny Indrayana Curiga Ada ‘Perjanjian Rahasia’ Jokowi-Prabowo di Balik Mundurnya Gibran!

DEMOCRAZY.ID – Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Prof. Denny Indrayana, turut merespons pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI pada 12 November 2026 kemarin.

Ia menduga ada perjanjian tertulis antara Presiden ke-7 RI Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto di balik keputusan tersebut.

Denny mengaku mendapatkan informasi dari berbagai sumber terkait adanya kesepakatan politik tersebut.

Ia menduga perjanjian itu sengaja dibuat dalam bentuk tulisan tangan untuk menjaga nilai keasliannya.

“Tentu saja perjanjian ini mereka sendiri yang tahu, tetapi biasanya itu ditulis tangan. Kenapa ditulis tangan? Karena untuk menjaga nilai keasliannya,” ujar Prof. Denny, Jumat (13/11/2026).

Baca Juga

Jelang Pemilihan Pengganti Gibran, Petinggi PBNU Beberkan ‘7 Kriteria Ideal’ Cawapres Baru Pendamping Prabowo

Isi Perjanjian: Perlindungan Hukum

Lebih lanjut, Denny menduga kuat bahwa salah satu poin utama dalam perjanjian tersebut adalah jaminan perlindungan hukum bagi Jokowi dan keluarganya.

Hal ini, menurutnya, menjadi salah satu syarat kompensasi atas mundurnya Gibran.

“Ketimbang diketik, diprint lebih asli kalau itu tulis tangan. Nah, jika saya yang menyusun perjanjian, jika saya yang memikirkan isi perjanjian, maka salah satu isi perjanjian itu adalah memberikan perlindungan hukum kepada mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya,” jelasnya.

Denny menilai bahwa poin perlindungan hukum ini menjadi titik negosiasi utama antara kedua pihak.

Baca Juga

Relawan Jokowi Andi Azwan ‘Sesalkan’ Pengunduran Diri Gibran: Bentuk Kezaliman Terselubung, Sudah Disetting Sejak Awal!

Kesepakatan tersebut dianggap sebagai upaya untuk menghentikan segala proses hukum yang berpotensi menjerat Jokowi maupun Gibran.

“Ini ini yang akan muncul dalam perjanjian itu. Dan itulah yang akan menjadi titik, salah satu titik negosiasi antara pihak-pihak ketika mendiskusikan opsi mundurnya Gibran,” Denny menuturkan.

“Misalnya Gibran mundur dengan kompensasi dengan bentuk tawaran, tidak ada proses hukum lanjutan kepada bukan hanya Gibran tapi juga Jokowi dan keluarga,” tambahnya.

Kaitkan dengan Isu Makar

Denny menekankan bahwa jaminan perlindungan hukum ini sangat krusial, terutama karena adanya skandal dugaan penyadapan yang kini telah dikaitkan dengan dugaan tindak pidana makar.

Baca Juga

Tanggapi Pengunduran Diri Gibran, Munarman: ‘Jerat Hukum’ Pemalsuan Riwayat Pendidikan Siap Menanti!

Sebagai informasi, tindak pidana makar memiliki ancaman hukuman yang sangat berat, bahkan hingga hukuman mati.

“Kenapa ini penting? Salah satunya karena terkait dengan skandal dugaan penyadapan yang oleh sebagian kalangan sudah dikaitkan dengan dugaan tindak pidana makar. Dugaan tindak pidana yang ancaman hukumannya tentu saja serius sampai hukuman mati,” kuncinya.

Baca Juga

Tak Lagi Jabat Wapres, FORMASI Desak KPK Periksa Gibran: Tak Perlu Takut Tetapkan Tersangka!