Sorotan Tajam Amnesty Internasional Indonesia: Fasisme Kembali Muncul di Era Prabowo!
DEMOCRAZY News
31 Oktober 2026 5:00 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, melontarkan kritik keras terhadap kondisi demokrasi Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai Indonesia sedang menghadapi gejala kebangkitan fasisme yang ditandai dengan melemahnya kebebasan pers, menyusutnya kekuatan oposisi, hingga upaya mengubah narasi sejarah masa lalu.
Pernyataan tersebut disampaikan Usman Hamid dalam Podcast Forum Keadilan Madilog, Sabtu (31/10/2026).
Dalam perbincangan itu, Usman secara terbuka menyebut bahwa Indonesia sedang bergerak menuju fasisme.
“Kalau satu kata yang bisa dipakai untuk menggambarkan hari ini, fasisme kah? Menuju fasisme. Sebenarnya itu yang sedang terjadi hari-hari ini. Fasisme sedang kembali,” kata Usman.
Ia menegaskan, penggunaan istilah fasisme bukanlah pernyataan tanpa dasar.
Menurutnya, terdapat sejumlah gejala politik, ekonomi, dan sosial yang memperlihatkan semakin menyempitnya ruang demokrasi di Indonesia.
Salah satu persoalan yang disorot adalah oligarkisasi media.
Usman menilai kepemilikan dan kendali media semakin terkonsentrasi pada segelintir kelompok kaya yang juga memiliki pengaruh terhadap partai politik.
Kondisi tersebut, menurutnya, membuat independensi media menghadapi tantangan serius.
Media bukan hanya berhadapan dengan tekanan politik, tetapi juga tekanan ekonomi yang dapat mengancam keberlangsungan perusahaan pers.
Ia menyinggung praktik pencabutan iklan sebagai salah satu bentuk tekanan terhadap media yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah.
“Bukan hanya ditegur, iklannya dicabut. Kalau pemerintah sudah mulai menggunakan itu sebagai teknik koersi, koersi melalui pemangkasan iklan, mati media,” ujarnya.
Baca Juga
Bagi Usman, tekanan ekonomi terhadap media dapat menjadi instrumen pembungkaman yang tidak kalah berbahaya dibandingkan tindakan represif secara langsung.
Sebab, ketika sumber pendapatan media diputus, kemampuan pers untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan ikut terancam.
Selain kebebasan pers, Usman juga menyoroti semakin lemahnya kekuatan oposisi dalam sistem politik Indonesia.
Ia mempertanyakan bagaimana mekanisme kontrol dan keseimbangan kekuasaan atau checks and balances dapat berjalan apabila sebagian besar ketua umum partai politik justru berada dalam lingkaran pemerintahan dan menjadi pembantu presiden.
Baca Juga
“Sebagian besar ketua umum partai sekarang jadi pembantunya presiden. Bagaimana mungkin kita berharap ada kontrol dan keseimbangan dari parlemen?” katanya.
Menurut Usman, persoalan demokrasi tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara pemerintah dan partai politik.
Organisasi masyarakat sipil dan organisasi keagamaan juga memiliki peran penting sebagai kekuatan penyeimbang kekuasaan.
Namun, ia menilai daya kritis sejumlah organisasi besar berpotensi melemah ketika sebagian elite atau petingginya masuk ke dalam pemerintahan maupun memiliki hubungan kepentingan ekonomi dengan negara.
Usman mencontohkan PBNU dan PP Muhammadiyah.
Ia menyinggung adanya petinggi organisasi yang menjadi menteri maupun keterlibatan organisasi dalam penerimaan konsesi tambang.
Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi mengurangi independensi organisasi dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Ia kemudian mengingatkan konsep psychological striking force yang pernah diperkenalkan Cak Nur atau Nurcholish Madjid.
Baca Juga
Konsep tersebut menggambarkan kekuatan moral dan psikologis yang mendorong masyarakat untuk berani mengoreksi kekuasaan.
“Enggak ada kekuatan kritis dari PBNU lagi. Enggak ada kekuatan kritis dari Muhammadiyah,” ujar Usman, menggambarkan kekhawatirannya terhadap melemahnya daya kritis organisasi masyarakat.
Usman juga mengingatkan bahwa perjuangan mempertahankan demokrasi tidak bisa hanya mengandalkan gerakan mahasiswa.
Menurutnya, gerakan pro-demokrasi Indonesia harus membangun kekuatan yang lebih luas dengan melibatkan kaum intelektual, kelompok masyarakat tertindas, gerakan feminis, perempuan, hingga masyarakat adat.
Ia menilai demokrasi tidak cukup hanya diperjuangkan melalui kebebasan politik dan pergantian kekuasaan.
Demokrasi juga harus menyentuh persoalan ekonomi dan ketimpangan sosial.
“Gerakan pro-demokrasi Indonesia tidak lagi memiliki satu jendela politik saja, tapi juga jendela ekonomi, demokrasi ekonomi. Ini demokrasi sosial baru,” katanya.
Dengan demikian, perjuangan demokrasi harus mencakup persoalan penguasaan sumber daya ekonomi, ketimpangan, hak-hak masyarakat, serta perlindungan kelompok yang selama ini berada dalam posisi lemah.
Usman menekankan perlunya membangun kekuatan bersama lintas kelompok agar gerakan demokrasi memiliki basis sosial yang lebih kuat.
Baginya, mahasiswa tetap penting, tetapi tidak cukup apabila bergerak sendiri tanpa dukungan kelompok masyarakat lainnya.
Hal lain yang menjadi perhatian Usman adalah munculnya apa yang disebutnya sebagai revisionisme sejarah.
Ia menilai upaya mengubah atau membalikkan narasi sejarah masa lalu merupakan salah satu gejala yang harus diwaspadai dalam perkembangan politik Indonesia.
Baca Juga
Menurut Usman, revisionisme dapat digunakan untuk membentuk persepsi baru terhadap peristiwa sejarah, termasuk mengaburkan pengalaman masyarakat mengenai kekerasan dan perjuangan demokrasi pada masa lalu.
Dalam pembicaraan tersebut, ia menyinggung Universitas Trisakti yang masih menggunakan simbol historis jaket biru untuk mengingatkan publik terhadap peristiwa 12 Mei 1998.
Menurutnya, simbol tersebut bukan hanya menghidupkan kembali ingatan terhadap tragedi Reformasi, tetapi juga membangun hubungan antara persoalan masa lalu dan tantangan demokrasi yang dihadapi saat ini.
Ia menyebut masih ada persoalan sejarah yang belum tuntas dan harus terus diingatkan kepada masyarakat.
Baca Juga
“Fasisme itu salah satu ciri khasnya adalah melakukan revisionisme. Revisionisme itu adalah merevisi sejarah masa lalu, menjungkirbalikkan sejarah,” tegasnya.
Pernyataan Usman Hamid tersebut menjadi peringatan serius mengenai arah demokrasi Indonesia.
Mulai dari tekanan ekonomi terhadap media, melemahnya oposisi politik, berkurangnya daya kritis organisasi masyarakat sipil, hingga pertarungan atas ingatan sejarah.
Kritik tersebut sekaligus mengingatkan bahwa demokrasi tidak cukup hanya dipertahankan melalui pemilu.
Kebebasan pers, independensi masyarakat sipil, kontrol terhadap pemerintah, dan keberanian mengungkap kebenaran sejarah merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi.
amnesty international indonesiaberita politikdemocrazydemocrazy.iddemokrasi indonesiadinamika politikera prabowofasismehak asasi manusiaham indonesiaisu hamIsu Nasionalkebebasan berpendapatpolitik nasionalprabowo
Artikel terkait lainnya
