DEMOCRAZY.ID – Mantan Wali Kota Surakarta sekaligus mantan Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo atau FX Rudy, mengungkap sejumlah hal yang menurutnya tidak sesuai dengan pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Ia mengaku kecewa karena menilai sejumlah tindakan Jokowi bertentangan dengan pernyataan yang pernah disampaikan sebelumnya.
“Ketika beliau tidak sesuai dengan apa yang dia katakan, itulah yang membuat saya kecewa. Kebohongan itulah sebetulnya yang membuat saya sedih,” kata FX Rudy saat menjadi narasumber dalam siniar Akbar Faizal Uncensored pada Juli 2026 yang saat ini kembali ramai beredar, dikutip Senin (26/10/2026).
Dalam perbincangan tersebut, FX Rudy membeberkan sejumlah persoalan, mulai dari pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo, klaim pertemuan dengan pedagang kaki lima (PKL), penggusuran rumah, hingga polemik mobil Esemka dan tunggakan listrik Pemerintah Kota Solo.
FX Rudy menceritakan momen ketika Jokowi mendatangi rumahnya untuk meminta dukungan agar putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi Wali Kota Solo.
Menurut FX Rudy, permintaan tersebut membuatnya kecewa karena dinilai bertentangan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya mengenai masa depan politik anaknya.
“Waktu beliau datang ke rumah saya itu meminta anaknya menjadi wali kota, saya itu sudah kecewa. Kenapa dulu berbicara seperti itu, kok sekarang tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada petir, kok meminta menjadi wali kota,” tuturnya.
FX Rudy juga menyinggung pernyataan Jokowi yang, menurutnya, pernah menyebut bahwa anaknya tidak akan terjun ke dunia politik.
Ia turut mempertanyakan pengalaman Gibran dalam pemerintahan di tingkat masyarakat sebelum mencalonkan diri sebagai wali kota.
“Pak Jokowi sudah menyampaikan, anaknya tidak akan berpolitik. Yang kedua, Gibran kan belum pernah menjadi pengurus RT, pengurus RW, ketua LPMK, kan belum pernah,” lanjutnya.
FX Rudy kemudian menyinggung cerita mengenai 54 kali pertemuan Jokowi dengan pedagang kaki lima (PKL) dalam proses relokasi 989 PKL dari kawasan Taman Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo, Solo.
Menurut FX Rudy, jumlah pertemuan tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya terjadi.
Ia menyebut pertemuan Jokowi dengan para pedagang hanya berlangsung dua kali, sedangkan pertemuan lainnya dilakukan oleh pihak yang menangani proses relokasi.
Ia juga menjelaskan bahwa angka 54 kali pertemuan tersebut muncul dalam konteks wawancara wartawan menjelang pemilihan gubernur.
“[Kutipan mengenai pertemuan dengan PKL perlu dicocokkan kembali dengan rekaman asli siniar karena terdapat sejumlah kata yang kurang jelas dalam transkrip.]”
FX Rudy menegaskan bahwa dirinya yang mengalami penggusuran hingga tiga kali, bukan Jokowi, sebagaimana menurutnya pernah diceritakan kepada publik.
“Enggak (ada pertemuan 54 kali). Tanya saja wartawan. Dan yang paling perlu saya sampaikan, yang digusur tiga kali itu saya, bukan Jokowi. Digusur tanahnya itu,” tambahnya.
FX Rudy juga menyinggung cerita Jokowi mengenai pengalaman rumahnya yang beberapa kali terkena penggusuran karena berada di bantaran sungai.
Cerita tersebut, menurut naskah yang disampaikan, pernah diutarakan Jokowi ketika berorasi di hadapan warga di Lapangan Siaga Bojong Gede, Bogor, pada 2014.
“Dulu kan ada cerita, pernah digusur di tempat tinggalnya dekat kali. Yang digusur tiga kali itu saya,” kata FX Rudy.
Pernyataan tersebut disampaikan FX Rudy untuk membandingkan pengalamannya dengan cerita penggusuran yang pernah disampaikan Jokowi.
Persoalan lain yang diungkap FX Rudy berkaitan dengan tunggakan pembayaran listrik Pemerintah Kota (Pemkot) Solo kepada PT PLN (Persero).
Ia menceritakan bahwa Pemkot Solo sempat menghadapi ancaman pemadaman listrik akibat tunggakan tersebut.
Menurut FX Rudy, Jokowi yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Solo meminta bantuan keuangan untuk menyelesaikan pembayaran.
“Solo itu mau dipadamkan oleh PLN karena punya utang. Pak Jokowi minta bantuan keuangan dari Pemkot, membayar utang langsung cash dengan uang ratusan ribu dan 50-an ribu waktu itu. Kira-kira Rp13 miliar, lupa saya. Karena pinjaman itu kita bayar tidak dengan persetujuan DPR,” tuturnya.
FX Rudy mengaku tidak mengingat secara pasti jumlah nominalnya, tetapi memperkirakan pembayaran tersebut mencapai Rp13 miliar.
FX Rudy juga menjelaskan konteks foto Jokowi bersama sejumlah uang tunai yang diangkut menggunakan mobil Esemka.
Menurut penuturannya, peristiwa itu berkaitan dengan upaya Pemkot Solo membayar tunggakan listrik kepada PLN.
Jokowi, yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Solo, disebut meminta bagian keuangan menyiapkan pembayaran secara tunai menggunakan pecahan Rp50.000 dan Rp100.000.
Uang tersebut kemudian diangkut menggunakan mobil Esemka.
FX Rudy menilai kemunculan mobil Esemka di tengah persoalan tersebut membuat perhatian publik beralih dari ancaman pemadaman listrik di Solo.
“Ini foto waktu Esemka membawa uang berapa miliar itu saya lupa. Itu untuk mengembalikan pinjaman pemerintah kepada PLN karena pinjaman pemerintah daerah Solo dengan PLN. Karena waktu itu kan ada isu, ada opini Solo gelap. Ya, dengan adanya ini kan yang muncul bukan Solo gelap, namun mobil Esemka yang muncul terus-menerus sampai dengan itu,” ujarnya.
Selain menyinggung persoalan pembayaran listrik, FX Rudy menjelaskan pandangannya mengenai mobil Esemka.
Ia menyebut kendaraan tersebut pada awalnya merupakan mobil pendidikan yang digunakan siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) untuk praktik.
“Mobil Esemka itu sebenarnya, mohon maaf, mobil pendidikan yang dipakai oleh anak-anak siswa sekolah SMK ini untuk praktik,” imbuhnya.
FX Rudy juga menyampaikan keterangan mengenai proses modifikasi kendaraan tersebut.
Namun, sejumlah nama dan detail teknis dalam bagian ini perlu diverifikasi kembali melalui rekaman asli siniar agar tidak terjadi kesalahan penulisan atau kekeliruan dalam mengidentifikasi pihak yang disebut.
Ia kemudian menyinggung asal kendaraan dan pengadaannya untuk kebutuhan sekolah.
“Mobilnya dari China, enggak tahu mobilnya. Yang datang ke sekolahan Esemka 2, iya, adalah mobil Esemka sudah. Pak Joko Sutrisno (yang pengadaannya). Itu sebetulnya kalau mau jujur, enggak perlu ngomong seperti itu karena itu mobil SMK yang di bawah Kepala Dinas Pendidikan. Enggak ada, itu mobil pendidikan kok,” tandasnya.