Hasil Survei 200 Akademisi dan Jurnalis Senior: Kinerja Prabowo-Gibran Merah, Anies dan Pramono Puncaki Hasil!

DEMOCRAZY.ID – Dilema demokrasi elektoral Indonesia kembali mengemuka: apakah sistem yang berjalan menghasilkan pemimpin terbaik, atau hanya melahirkan figur yang paling lihai dalam pencitraan?

Pertanyaan itu dibahas mendalam bersama pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Prof.

Saiful Mujani, dalam siniar Forum Keadilan TV yang mengupas riset terbaru melibatkan 200 akademisi bergelar doktor dan profesor serta jurnalis senior.

Riset tersebut membedah rekam jejak 31 tokoh nasional berdasarkan sembilan tolok ukur kepemimpinan demokratik-transformatif, mulai dari integritas, kapasitas, empati, hingga komitmen terhadap demokrasi.

Rapor Merah untuk Kepemimpinan Nasional

Saiful menjelaskan, studi ini tidak hanya melihat opini masyarakat umum, tetapi melibatkan public intellectual, kaum cerdik pandai yang kritis dan memiliki panggilan moral memperbaiki kehidupan berbangsa.

“Kami menerjemahkan konsep kepemimpinan nasional ke dalam sembilan indikator utama, dengan poin paling krusial adalah integritas dan kapasitas,” ujar Saiful.

Hasilnya, kata dia, cukup mengejutkan.

Presiden Prabowo Subianto mendapat skor agregat sekitar 5,1, sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berada di kisaran 4,2.

Figur lain di bawahnya bahkan mendapat nilai lebih rendah.

“Artinya, di mata para akademisi dan intelektual publik, rapor kepemimpinan nasional saat ini berada di zona merah atau tidak lulus,” tegasnya.

Anomali ini, menurut Saiful, kontras dengan hasil pemilu di lapangan.

Ia menilai hal itu berkaitan dengan akses informasi masyarakat pemilih yang rata-rata berlatar pendidikan menengah dan memilih berdasarkan eksposur media.

Namun, survei opini publik nasional menunjukkan tingkat kepuasan terhadap kepemimpinan nasional saat ini hanya sekitar 45 persen.

“Mayoritas rakyat yang memberikan mandat juga mulai merasakan hal yang sama: bahwa kinerja pemerintah belum memenuhi harapan,” katanya.

Integritas di Atas Segala-Galanya

Saiful menekankan integritas sebagai syarat mutlak.

Integritas berarti bersih dari cacat moral, etik, maupun hukum, serta adanya konsistensi antara ucapan dan perbuatan.

“Sebagai contoh, dalam catatan sejarah kemiliteran, figur seperti Pak Prabowo pernah melalui proses sidang dewan kehormatan perwira dan diberhentikan di tengah puncak kariernya karena persoalan etik berat. Berdasarkan ukuran integritas yang ketat, hal tersebut seharusnya menjadi hambatan moral yang besar,” ujarnya.

Begitu pula polemik yang melekat pada Gibran, di mana persoalan etika publik seharusnya memunculkan rasa malu untuk memegang jabatan strategis.

Lantas siapa figur alternatif versi 200 intelektual tersebut?

Saiful menyebut, di posisi puncak untuk kategori jenderal/negarawan ada Prof. Mahfud MD dengan skor tertinggi mencapai kisaran 7,6.

Selain Mahfud, ada nama Anies Baswedan, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Dedi Mulyadi (KDM), Zainal Arifin Mochtar (Uceng), hingga Pramono Anung.

Tokoh-tokoh ini dinilai memiliki kapasitas teknokratik, integritas, dan rekam jejak yang lebih matang.

Khusus Dedi Mulyadi, Saiful menilai kasusnya menarik.

Di tingkat massa pemilih, KDM menjadi salah satu figur terkuat.

Bahkan dalam simulasi head-to-head melawan petahana, keterpilihan KDM bisa mendominasi hingga mendekati 70 persen berbanding 18 persen.

“Hebatnya, popularitas massa ini ternyata sejalan dengan penilaian 200 kaum intelektual, di mana KDM memperoleh skor yang relatif tinggi di kisaran angka 7. Ada konsistensi antara persepsi rakyat di lapangan dengan penilaian objektif kaum akademisi terhadap kapasitas empatinya,” jelas Saiful.

Ketua Umum Parpol Rapor Merah

Menariknya, tidak ada satu pun ketua umum partai politik besar yang menduduki posisi teratas dalam hal kapasitas dan integritas.

“Kita wajib memasukkan seluruh ketua umum partai politik ke dalam daftar 31 tokoh yang dinilai, mengingat konstitusi kita mensyaratkan pencalonan presiden harus melalui kendaraan partai politik. Namun, dari hasil penilaian para ahli, sebagian besar ketua partai justru mendapat rapor merah,” ungkap Saiful.

Meski demikian, ia menilai situasi tidak sepenuhnya gelap.

Partai pada akhirnya juga membutuhkan figur kompeten demi kemenangan, seperti preseden PDIP mengusung Joko Widodo dan Ganjar Pranowo yang bukan dari darah biru partai atau oligarki kakap, tetapi dinilai memiliki daya tarik elektoral kuat.

Sebagai penutup, Saiful menekankan pentingnya pendidikan politik.

“Tugas kita bersama, terutama kaum intelektual, akademisi, dan insan media, adalah melakukan pendidikan politik seluas-luasnya. Masyarakat harus diberikan informasi yang objektif, transparan, dan berbasis data mengenai siapa tokoh yang benar-benar layak memimpin,” pungkasnya.

“Politik boleh menjadi panggung, tetapi negara ini bukanlah panggung sandiwara, dan rakyat tidak boleh terus-menerus dikecewakan oleh pemimpin yang kehilangan nyali dan integritas dalam merawat masa depan bangsa,” tutup Saiful.

Artikel terkait lainnya