Lembaga Kajian WeKa Institute Soroti Dugaan ‘Misi Penyelamatan’ Dinasti Politik Sumitro Djojohadikusumo

DEMOCRAZY.ID — CEO WeKa Institute, Wawat Kurniawan, melontarkan kritik menohok terhadap dugaan penggunaan instrumen regulasi keuangan negara untuk meredam krisis yang mengancam kepentingan dinasti politik.

Ia membongkar bagaimana lembaga-lembaga vital seperti Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Bank Indonesia berisiko kehilangan independensi demi menjadi benteng penyelamat oligarki dan kerabat kekuasaan.

Wawat menilai, pengerahan otoritas keuangan saat ini bukan lagi berfokus pada pembenahan tata kelola, transparansi, dan kepastian hukum, melainkan telah bergeser menjadi pemadam kebakaran politik.

Misi Penyelamatan Dinasti Sumitro dan Keponakan Mengorbankan Lembaga Negara

Wawat secara lugas mengkritik keras pengerahan regulator keuangan yang disinyalir kuat demi mengamankan panggung politik lingkaran dalam kekuasaan.

“Gara-gara ada misi penyelamatan dinasti Sumitro Djojohadikusumo dan keponakan, seluruh instrumen regulasi keuangan, mulai dari Kemenkeu, OJK, sampai bank sentral, akhirnya dikerahkan bukan untuk pembenahan tata kelola, melainkan menjadi tim pemadam kebakaran demi mengamankan panggung politik,“ tegas Wawat Kurniawan dalam pernyataannya, Kamis (22/10/2026).

Baca Juga

Buntut Dugaan Manipulasi Aturan Gibran, Komisi II DPR Minta Anggota KPU Terlibat Diblacklist!

Wawat menganalogikan pola ini layaknya doktrin militer mengenai misi penyelamatan atau rescue mission.

Ketika sosok di lingkaran utama kekuasaan menghadapi bahaya, seluruh instrumen dan regulasi negara dipaksa tunduk untuk menyelamatkan sosok tersebut dengan segala cara, mengabaikan standar akuntabilitas publik.

Pasar Internasional Tak Kenal Titipan Keponakan!

Lebih lanjut, Wawat memperingatkan bahwa upaya meyakinkan investor global dan lembaga pemeringkat internasional tidak akan mempan hanya melalui komunikasi politik atau lobi-lobi palsu jika transparansi dan kepastian hukum terus digerogoti.

Baca Juga

Sikap Jokowi ‘Berubah’ di Tengah Polemik Ijazah, Hendri Satrio Bongkar Makna di Baliknya!

“Pasar keuangan internasional tidak mengenal urusan titipan keponakan. Mereka membaca data, kepatuhan, dan kepastian hukum,” sentil Wawat pedas.

Ia menegaskan bahwa pelaku pasar internasional sangat peka terhadap keraguan atas independensi lembaga pengawas.

Ketika regulasi keuangan ditempatkan di bawah syahwat politik dinasti, kepercayaan pasar dipastikan akan hancur berantakan.

Paradoks Kepemimpinan: Rakyat Disuruh Hemat, Negara Sibuk Amankan Dinasti

Wawat juga menguliti paradoks kepemimpinan yang makin telanjang di mata publik.

Baca Juga

Suasana Ruang Sidang Memanas, Pihak Dokter Tifa Layangkan Ancaman Hukuman 7 Tahun ke Dian Sandi!

Di satu sisi, rakyat dipaksa berhemat, bekerja keras, dan menanggung beban krisis ekonomi yang kian berat.

Di sisi lain, energi dan sumber daya lembaga-lembaga negara justru habis terserap hanya untuk meredam kegaduhan dan mengamankan posisi keluarga pejabat.

Ia menuntut agar standar akuntabilitas dan hukum diberlakukan secara adil tanpa diskriminasi, termasuk kepada mereka yang berada di lingkaran pusat kekuasaan.

Potensi konflik kepentingan dan ancaman terhadap integritas negara tidak bisa ditutupi dengan retorika kosong.

Baca Juga

Skakmat Wacana Ubah Definisi Korupsi, Ray Rangkuti: Luhut Masih Terjebak Gaya Lama Era Jokowi!

Jika pemerintah terus membiarkan regulator keuangan dijadikan alat perlindungan dinasti, kredibilitas ekonomi Indonesia di mata dunia dan rakyat sendiri akan runtuh tanpa sisa!