Drone Emprit: Amarah Publik Memuncak, 223 Juta Interaksi Soroti ‘Ijazah Gibran’ dan Keretakan Jokowi-Prabowo!
DEMOCRAZY News
21 Oktober 2026 3:47 am
.
5 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Isu keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta gelombang desakan pemakzulan terhadap dinasti politik mantan Presiden Joko Widodo terus memantik diskursus luas di ruang digital.
Percakapan publik di media sosial tercatat meledak dengan sentimen didominasi amarah dan kekecewaan.
Lead Analyst Drone Emprit, Rizal Nova Mujahid, membeberkan sejumlah temuan menarik terkait dinamika percakapan dan sentimen netizen dalam bincang khusus di kanal YouTube Forum Keadilan TV berjudul “DRONE EMPRIT: DINASTI SOLO BABAK BELUR DITUDING NETIZEN”, Selasa (20/10/2026).
Menurut Nova, percakapan soal ijazah Gibran sudah dipantau Drone Emprit sejak sebelum sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar hingga putusan dibacakan.
Tren percakapan terus meninggi dan menunjukkan antusiasme publik yang luar biasa.
“Yang paling menarik adalah percakapan menjadi sangat tinggi. Kami memantau percakapan tentang ijazah Gibran ini sejak sebelum dan selama disidangkan di MK, dan trennya terus meninggi hingga putusan dibacakan. Engagement-nya luar biasa besar, menunjukkan publik betul-betul menunggu persidangan demi persidangan di MK,” ujar Nova.
Ia menjelaskan, pasca-putusan MK volume unggahan memang menurun sedikit, namun tingkat engagement tetap tinggi.
Hal itu menandakan publik masih mengantisipasi langkah selanjutnya terhadap Gibran, terutama setelah MK menyerahkan bola panas kepada DPR.
Dari sisi emosi, sistem Social Network Analysis (SNA) Drone Emprit merekam emosi dominan berupa kemarahan atau anger, disertai antisipasi dan kejijikan atau disgust yang berada di posisi atas.
Baca Juga
“Kalau kita lihat dari SNA emosi kami, percakapan terkonsentrasi di satu klaster besar dengan emosi dominan berupa kemarahan serta antisipasi. Ada pula emosi kejijikan yang berada di posisi atas. Mengapa publik marah? Karena mereka merasa ditipu dan diremehkan intelektualitasnya,” ungkap Nova.
Nova menyebut, rangkaian kejanggalan yang terungkap membuat emosi publik campur aduk.
Tercatat ada sekitar 223 juta engagement hanya dalam sepekan, angka yang dinilai sangat tinggi untuk satu isu politik.
“Rentang waktunya sangat jauh dari Pemilu 2019 hingga 2024. Tercatat ada sekitar 223 juta engagement hanya dalam sepekan, angka yang sangat tinggi,” katanya.
Baca Juga
Kemarahan publik, lanjut Nova, tidak hanya bertumpu pada soal ada atau tidaknya ijazah, tetapi juga menyangkut etika kepemimpinan keluarga Solo.
Luka lama seperti Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 yang menjadi gerbang Gibran masuk kontestasi Pilpres kembali terseret ke permukaan.
Ketika fakta bahwa Peraturan KPU (PKPU) ternyata sudah disiapkan sebelum MK mengetok palu batasan usia terungkap, publik berandai-andai bahwa skenario tersebut memang sudah disiapkan sejak lama, bahkan sejak Gibran maju di Pilkada Solo 2019.
“Citra kesederhanaan dan keluguan yang dulu ditampilkan runtuh, berpuncak pada keraguan publik terhadap latar belakang pendidikan Gibran. Bahkan netizen sempat meradang ketika ada upaya membandingkan Gibran dengan tokoh bangsa seperti Bung Hatta atau B.J. Habibie, yang dinilai netizen sangat jauh perbandingannya,” ujar Nova.
Menanggapi penyerahan perkara ke DPR oleh MK, Nova menilai publik kini sangat menunggu respons parlemen.
Pergerakan para tokoh dan akademisi, termasuk pakar hukum tata negara yang datang ke DPR untuk audiensi, mendapat perhatian sangat tinggi di media sosial.
Namun di sisi lain, publik melihat DPR masih bersuara mengambang dan belum satu suara.
Di mata publik, ada tiga langkah yang berjalan bersamaan, yakni gerakan akademisi ke DPR, gugatan terhadap Undang-Undang Pemilu, serta laporan pidana ke Bareskrim Polri.
Klarifikasi dari pihak pendukung Gibran, seperti yang disampaikan Andi Azwan, justru menimbulkan pertanyaan baru di benak publik.
“Publik bertanya, mengapa bukti baru atau klarifikasi tersebut tidak dihadirkan langsung saat sidang di MK berlangsung?” kata Nova.
Dari sisi peta dukungan, Drone Emprit mencatat pergeseran signifikan di berbagai platform.
Pendukung Gibran di platform seperti TikTok, Threads, hingga Facebook mengalami penurunan signifikan dalam hal narasi tandingan.
“Di TikTok, sentimen positif untuk pemakzulan bahkan mendominasi, sementara narasi pembelaan sangat minim,” jelasnya.
Nova menegaskan, ia tidak melihat adanya pergeseran drastis dari kalangan loyalis garis keras Jokowi yang tetap bertahan membela.
Namun kelompok yang berada di area abu-abu kini mulai bergeser dan mempertanyakan kebenaran situasi tersebut.
Narasi yang kini mendominasi, menurut Nova, tidak lagi melihat Gibran sebagai entitas otonom, melainkan sebagai perpanjangan representasi dari kekuasaan Jokowi.
Pasca-putusan MK dan adanya perombakan kabinet besar-besaran di era Presiden Prabowo Subianto, netizen membaca situasi ini sebagai keretakan hubungan antara Jokowi dan Prabowo.
“Tidak hanya hancur secara reputasi, publik juga menilai dinasti politik ini terancam hancur secara politik karena tidak memiliki basis kursi yang kuat di parlemen. Bahkan desakan agar institusi penegak hukum seperti KPK dan kejaksaan menelisik harta serta dugaan KKN keluarga Jokowi selama berkuasa trennya semakin meningkat sejak awal 2025,” beber Nova.
Ia menilai dorongan agar Jokowi turut diperiksa semakin kencang karena selama berkuasa setiap kritik terhadap Jokowi kerap direspons dengan tekanan atau pembungkaman di media sosial.
“Ketika sekat kekuasaan itu kini mulai lepas dan Prabowo tampak mengambil jarak dengan tidak ada satupun partai koalisi istana yang pasang badan secara masif membela isu ijazah ini, sumbatan bertahun-tahun itu akhirnya jebol. Suara-suara kritis dari tokoh yang sebelumnya tersingkir kini mendapat panggung,” ujarnya.
Terkait durasi isu ini bertahan, Nova menyebut ada tiga faktor penentu, yakni pihak yang berkepentingan untuk terus mengangkatnya, energi dari para pengusung isu seperti aktivis hukum, serta daya tahan netizen di media sosial yang biasanya berumur pendek, berkisar dua hingga tiga minggu.
“Namun jika ada fakta baru yang mengejutkan atau jika DPR dan Presiden Prabowo mengambil sikap tegas atas desakan hak angket dan aspirasi publik, isu ini tentu bisa bergulir jauh lebih panjang. Yang jelas, paparan informasi ini sudah merembes ke berbagai lapisan masyarakat, bahkan hingga tingkat percakapan keluarga di rumah,” pungkas Nova.
amarah publikAnalisis Politikbig data politikdemocrazydemocrazy.iddrone empritgibran rakabumingijazah gibranisu hangatjokowi vs prabowokeretakan istanamedia sosialpolitik nasionalsentimen publiksorotan publik
Artikel terkait lainnya
