Analis Politik Rizal Fadillah Prediksi ‘Gibran Lengser’ Pada 2027: Sinyal Kematian Dinasti Politik Jokowi?
DEMOCRAZY News
15 Oktober 2026 10:04 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pemerhati Politik dan Kebangsaan, Rizal Fadillah, melontarkan kritik keras terhadap keluarga Presiden ke-7 RI Jokowi.
Ia menilai dinasti politik Jokowi mulai kehilangan pijakan dan meragukan peluang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk melanjutkan pengaruh politik keluarganya pada 2029.
Rizal bahkan memprediksi Gibran berpotensi tersingkir dari panggung politik pada 2027.
Ia mengaitkan pandangan tersebut dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran dan kemungkinan langkah politik DPR setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Blak-blakan, Rizal juga mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil sikap tegas terhadap pengaruh politik Jokowi.
Ia meminta Prabowo tidak hanya menyampaikan retorika, tetapi menunjukkan keberpihakan kepada rakyat.
Rizal Meramal Gibran Tersingkir pada 2027
Rizal melihat pendukung Gibran mulai menghadapi ketidakpastian mengenai masa depan politik putra sulung Jokowi tersebut.
Menurut dia, harapan agar Gibran menjadi tokoh utama pada Pilpres 2029 justru berpotensi pupus lebih awal.
“Termul dan pendukung Gibran mulai kalang kabut dan panik membaca masa depan. Sulit bermimpi bahwa 2029 menjadi tahun Gibran,” ujar Rizal, Kamis (15/10/2026).
Ia kemudian menyampaikan ramalannya yang lebih jauh mengenai perjalanan politik Gibran.
“Yang terjadi justru tahun 2027 Gibran sudah out dari dunia persilatan. Namanya hilang dan kalaupun masih terngiang sudah sangat berbau busuk,” tukasnya.
“Semua orang menutup hidung. Hanya sang ayah yang tidak bisa menutup hidung karena hidungnya terus memanjang. Bohongnya tidak bisa dihentikan,” lanjutnya.
Peluang DPR Menggunakan Hak Angket
Rizal turut menyinggung kemungkinan DPR menindaklanjuti polemik pendidikan Gibran.
Ia menilai putusan MK telah menempatkan persoalan tersebut dalam ruang perdebatan politik dan mendorong munculnya aspirasi agar DPR mengambil langkah lanjutan.
Kata Rizal, DPR memiliki sejumlah instrumen pengawasan, mulai dari hak interpelasi, hak angket, hingga hak menyatakan pendapat.
“DPR tidak mungkin diam setelah dilempa MK. Gempuran bertubi-tubi membuat DPR akan menggunakan haknya, apakah hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat,” ucap dia.
Dari beberapa opsi tersebut, Rizal menekankan bahwa hak angket menjadi pilihan yang menurutnya paling rasional untuk memeriksa persoalan dokumen pendidikan Gibran.
“Hak angket merupakan pilihan rasional dalam menjaga wibawa DPR. DPR akan memeriksa sendiri keabsahan dokumen Gibran. Hasilnya setuju Gibran dimakzulkan,” imbuhnya.
Dampak Politik Bisa Merembet ke Keluarga Jokowi
Rizal juga memperkirakan persoalan yang menimpa Gibran dapat memengaruhi posisi politik keluarga Jokowi secara lebih luas.
Ia menggambarkan kemungkinan munculnya efek domino apabila DPR benar-benar mengambil langkah penyelidikan melalui hak angket.
Rizal turut menyampaikan penilaian mengenai posisi para menteri, pimpinan partai politik, serta sejumlah tokoh yang selama ini dikaitkan dengan lingkaran kekuasaan Jokowi.
“Anak pelanjut dinasti tidak mungkin terlindungi. Efek domino sangat mencemaskan. Tamat Gibran menjadi awal dari bencana keluarga. Pintu penjara mulai terbuka,” jelasnya.
Rizal juga melontarkan tudingan keras terhadap Jokowi dan keluarganya.
Ia menilai pengaruh politik keluarga tersebut perlu diakhiri karena dianggap mengganggu kehidupan hukum, etika, dan demokrasi di Indonesia.
Desak Prabowo Lepas dari Pengaruh Jokowi
Lebih jauh, Rizal meminta Prabowo mengambil langkah yang menurutnya diperlukan untuk mengurangi pengaruh politik Jokowi dan keluarganya dalam pemerintahan.
Baca Juga
Ia menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo perlu menunjukkan sikap yang lebih tegas dan berpihak kepada aspirasi masyarakat.
“Prabowo jika berniat ingin menyelamatkan Indonesia harus serius berpihak pada kekuatan rakyat. Melepas Jokowi, Gibran dan antek-anteknya. Bukan saatnya lagi untuk berbusa-busa dalam retorika,” tegasnya.
Rizal juga menyebut sejumlah nama pejabat dan tokoh, di antaranya Listyo Sigit Prabowo, Tito Karnavian, Pratikno, Luhut Binsar Pandjaitan, Dudung Abdurachman, dan Agus, dalam kritiknya terhadap lingkaran kekuasaan.
Ia turut mempertanyakan sikap aparat penegak hukum dalam menyikapi berbagai persoalan yang dikaitkannya dengan Jokowi.
Rizal mendesak agar polemik Gibran dan Jokowi ditindaklanjuti melalui proses hukum dan konstitusional.
“Ujian terdekat adalah makzulkan Gibran, tangkap dan adili Jokowi. Prabowo jangan abai dan buang waktu karena jika terlambat, maka waktu itu yang akan menghukum,” kuncinya.
berita politikdemocrazydemocrazy.iddinamika politikdinasti jokowidinasti politikelit politikgibrangibran out 2027gibran rakabumingjokowikrisis legitimasipemakzulan gibranrizal fadillahsorotan publik
Artikel terkait lainnya
