Wakil PM Malaysia Geram: Kami Tawarkan 1 Pesawat dan 3 Helikopter Atasi Karhutla Tapi ‘Dicuekin’ Indonesia!

DEMOCRAZY.ID – Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi, mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia belum memberikan tanggapan atas tawaran bantuan Malaysia untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan yang berkontribusi terhadap kabut asap di Malaysia.

Malaysia menawarkan bantuan berupa satu pesawat, tiga helikopter, dan 55 personel untuk membantu operasi pemadaman kebakaran di wilayah tersebut.

Namun, hingga 11 Oktober 2026, tawaran itu disebut belum mendapat respons dari pemerintah Indonesia.

“Kami menawarkan bantuan dengan tulus, tetapi tidak ada respons untuk membantu mereka. Kami mengucapkan terima kasih,” kata Ahmad Zahid, seperti dikutip dari media Malaysia, Sinar Harian.

Ia mengatakan pemerintah Malaysia memilih untuk berprasangka baik terhadap situasi tersebut.

Menurutnya, Indonesia mungkin merasa belum membutuhkan bantuan yang ditawarkan.

Tawaran Bantuan Disampaikan kepada Prabowo

Ahmad Zahid menjelaskan, tawaran bantuan itu telah disampaikan saat dirinya melakukan kunjungan resmi ke Jakarta.

Dalam kunjungan tersebut, ia bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Selain melalui pertemuan bilateral, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Malaysia (NADMA) dan Kementerian Luar Negeri Malaysia juga telah mengirimkan surat kepada mitra masing-masing di Indonesia.

Namun, kedua lembaga tersebut disebut belum menerima jawaban atas tawaran bantuan tersebut.

Ahmad Zahid menyampaikan hal itu kepada wartawan setelah menghadiri peluncuran Bulan Kesiapsiagaan Nasional 2026 di Pusat Konvensyen Ipoh, Perak, Malaysia, pada Minggu.

Ahmad Zahid Sebut Malaysia Ikut Terdampak Kabut Asap

Ahmad Zahid yang juga menjabat sebagai Ketua NADMA Malaysia menegaskan, persoalan kabut asap tidak seharusnya dipandang sebagai pertentangan antara Malaysia dan Indonesia.

Ia menilai kedua negara perlu mengedepankan kerja sama untuk mengatasi kebakaran hutan yang berdampak lintas wilayah.

“Kini kami terpaksa mengimpor kabut asap dari Sumatera dan Kalimantan secara terpaksa,” ujarnya.

Ia menggambarkan kondisi tersebut sebagai situasi ketika masyarakat Malaysia harus menghirup asap yang berasal dari kebakaran di wilayah Indonesia.

Menurutnya, dampak kabut asap menjadi persoalan bersama yang membutuhkan langkah penanganan efektif.

Malaysia Pertimbangkan Aspek Hukum

Ketika ditanya mengenai kemungkinan langkah hukum terkait persoalan kabut asap, Ahmad Zahid mengatakan masalah tersebut diserahkan kepada Jaksa Agung Malaysia untuk ditelaah apabila diperlukan.

Meski demikian, ia berpandangan bahwa koordinasi dan upaya pencegahan melalui kerja sama regional lebih baik dibandingkan mengedepankan jalur hukum.

“Dengan semangat ASEAN, koordinasi untuk mencegah hal itu lebih baik,” katanya.

Artikel terkait lainnya