DEMOCRAZY.ID – Pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan (Menkeu) menyisakan catatan kelam di mata mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.
Dalam podcast “Terus Terang” yang tayang di kanal YouTube resminya, Senin (14/9/2026) malam, Mahfud MD secara blak-blakan membongkar rapor merah Purbaya selama menjabat.
​Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu tak ragu menyebut Purbaya telah mengecewakan publik yang awalnya menaruh harapan besar padanya.
​“Purbaya memang dulu kita terlalu besar harapannya. Kelemahan Purbaya yang paling mendasar tuh dua,” tegas Mahfud mengawali kritiknya.
​Pertama, Mahfud menyoroti komunikasi publik Purbaya yang dinilainya amat buruk.
Mahfud mengenang kembali momen ketika Purbaya, dengan percaya diri, menjanjikan pertumbuhan ekonomi yang mudah diraih saat baru dilantik.
Sayangnya, sikap optimistis itu perlahan berubah menjadi arogansi ketika berhadapan dengan kritik.
​Mahfud menyebut Purbaya kerap meremehkan pendapat para pakar, bahkan tak segan melecehkan mereka.
“Dulu ada seorang pakar kan bicara, ‘Anda kan bukan ekonom, gak tahu apa-apa kan’. Di depan forum, ya! Atau ‘Anda belajar dululah kira-kira itu ekonomi’. Ngejek sekali!” beber Mahfud, mengingat gaya komunikasi Purbaya yang provokatif.
​Konflik terbuka Purbaya dengan Ferry Latuhihin di media sosial pun tak luput dari sorotan Mahfud.
​Kelemahan mendasar kedua yang disoroti Mahfud adalah buruknya kinerja Purbaya.
Janji-janji manis yang diumbar tak pernah terwujud, bahkan seringkali berbalik arah.
Mahfud mengambil contoh sengkarut proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).
Awalnya, Purbaya sejalan dengan aspirasi masyarakat agar proyek itu tak menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, realitas berbicara lain.
​“Tiba-tiba pakai APBN dan harganya sekian kali lipat dari apa yang sudah disepakati dengan Jepang. Dan yang penting, yang paling penting bagi konstitusi, dokumen perjanjian Whoosh itu sampai sekarang gak ada,” bongkar Mahfud.
​Akibatnya, kini pemerintah harus mencicil utang Whoosh hingga 80 tahun lamanya, sebuah kenyataan pahit yang ironisnya bertolak belakang dengan janji Purbaya.
​Di luar kedua masalah besar tersebut, Mahfud juga menyoroti kebijakan pajak di era Purbaya yang dirasa mencekik rakyat.
“Sama waktu zaman Sri Mulyani dan Purbaya tuh sama, rakyat dikejar pajaknya,” ungkap Mahfud.
Ia mencontohkan bagaimana aparat pajak bahkan menyasar pelaku home industry kecil-kecilan di rumah, mencari-cari potensi pajak yang dinilai Mahfud berlebihan.
​Kini, tongkat estafet Menkeu telah berpindah ke tangan Suahasil Nazara, seorang birokrat berpengalaman.
Mahfud pun menaruh secercah harapan agar sosok baru ini bisa membawa angin segar.
“Mudah-mudahan Pak Suahasil ini orangnya gak banyak bicara, lebih banyak bekerja dan bagus,” kata Mahfud.
​Pencopotan Purbaya dari jabatannya, kata Mahfud, mungkin meredakan sedikit kegelisahan publik.
Namun, warisan kebijakan dan janji-janji tak ditepatinya akan menjadi beban berat yang harus ditanggung pemerintahan selanjutnya, dan tentunya, rakyat Indonesia.