DEMOCRAZY.ID — Aktivitas politik mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang kian intensif dalam membesarkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak sekadar dibaca sebagai upaya jangka pendek meloloskan partai tersebut ke Senayan.
Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan, menilai manuver tersebut merupakan bagian dari kalkulasi strategis dan penyusunan “sekoci” politik untuk menghadapi berbagai ketidakpastian peta pertarungan menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029, khususnya dalam mengamankan masa depan politik sang putra, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam analisis yang disampaikan melalui kanal YouTube Total Politik dan dikutip pada Kamis (13/8/2026), Djayadi menyoroti bahwa status Gibran sebagai wakil presiden petahana tidak otomatis menjamin jalannya mulus untuk kembali menduduki kursi cawapres pada periode berikutnya.
Terdapat sejumlah variabel krusial yang menjadi tantangan:
Faktor Historis Era Pemilihan Langsung: Djayadi mengingatkan pola empiris dari dua presiden terdahulu di era reformasi, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jokowi sendiri.
Dalam catatan sejarah pemilihan langsung di Indonesia, presiden petahana pada periode kedua umumnya memilih figur wakil presiden yang berbeda dari periode pertama.
Rebutan Pengaruh Partai Koalisi: Parpol-parpol besar di dalam barisan pemerintahan saat ini—seperti Partai Golkar, PAN, dan Partai Demokrat—dipastikan memiliki kepentingan strategis dan kalkulasi elektoral sendiri untuk mengusung kadernya sebagai calon presiden maupun wakil presiden pendamping Prabowo Subianto di 2029.
Persaingan ketat antarpartai koalisi ini membuat posisi Gibran belum sepenuhnya aman.
Skenario Tanpa Petahana (Open Competition): Jika pada akhirnya Presiden Prabowo memutuskan untuk tidak kembali mencalonkan diri, konstelasi politik akan menjadi sangat cair dan terbuka.
Seluruh partai koalisi diperkirakan akan berlomba mengusung figur internal masing-masing.
Dalam skenario apa pun, Jokowi dipandang memerlukan kendaraan politik otonom agar tetap memiliki daya tawar tinggi tanpa harus sepenuhnya bergantung pada keputusan satu partai atau koalisi besar tertentu.
Dengan membina dan mendongkrak eksistensi PSI, Jokowi dinilai sedang menyiapkan instrumen tawar yang fleksibel.
Terlebih lagi, pergerakan elektoral partai berlambang mawar tersebut menunjukkan tren kenaikan yang signifikan.
Berdasarkan bocoran hasil survei dari SMRC dan Indikator pada pertengahan 2026, elektabilitas PSI tercatat berada di kisaran 3 hingga 4,1 persen, kian mendekati ambang batas parlemen (parliamentary threshold) akibat efek limpahan ketokohan (Jokowi effect).
Penguatan posisi partai sendiri juga dinilai menjadi modal krusial apabila ke depannya terjadi perubahan regulasi hukum, seperti wacana penghapusan atau penurunan presidential threshold menjadi nol persen.
Dengan memiliki kendaraan politik yang solid di parlemen atau basis akar rumput yang kuat, Jokowi memiliki ruang manuver yang lebih luas untuk mengawal arah politik Gibran maupun aliansi strategis di masa depan.