Manuver Politik! Anies Baswedan Blak-Blakan Ketika Disebut Jadi Presiden Kabinet Bayangan

DEMOCRAZY.ID — Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, secara tegas membantah isu yang menyebutkan bahwa dirinya didapuk sebagai presiden dalam “Kabinet Bayangan” yang sempat digagas oleh pakar hukum tata negara Feri Amsari bersama sejumlah tokoh beberapa waktu lalu dan sempat viral di media sosial.

Pernyataan tersebut disampaikan Anies saat merespons pertanyaan dari komika Sammy Notaslimboy dalam tayangan kanal YouTube NOTASLIMBOY TV.

“Tidak,” jawab Anies singkat, dikutip Kamis (13/8/2026).

Apresiasi Konsep Kabinet Bayangan sebagai Ruang Kontrol Publik

Meskipun menepis keterlibatannya sebagai pimpinan dalam struktur tersebut, Anies mengaku terkesan dan menilai kehadiran gerakan kabinet bayangan sebagai sebuah inisiatif positif dalam iklim demokrasi.

Ia memandang gagasan ini dapat berfungsi sebagai sarana alternatif bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik konstruktif terhadap jalannya pemerintahan.

Menurutnya, model kabinet bayangan yang dibentuk oleh para tokoh tersebut tidak serta-merta sama persis dengan sistem kabinet tandingan di negara-negara dengan sistem parlementer, melainkan lebih kepada wadah pengumpulan gagasan dan keahlian spesifik.

“Menurut saya ya, kabinet bayangan tuh bagus sebetulnya. Kenapa? Karena muncul pribadi-pribadi yang secara terbuka dikatakan dia portofolionya keuangan, portofolionya luar negeri, portofolionya tentang hukum. Ini kan bukan kabinet bayangan seperti di dalam sistem parlementer ya, lebih terstruktur barangkali,” ujarnya.

Anies menjelaskan, kehadiran figur-figur yang memegang portofolio tandingan di berbagai bidang strategis tersebut dapat menjadi rujukan tandingan bagi publik manakala pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dinilai kurang tepat sasaran.

“Ketika nanti di pemerintahan itu ada kebijakan A B C D, publik itu bisa mencari counter komen dari orang-orang yang punya portofolio itu,” lanjutnya.

Lebih jauh, Anies melihat inisiatif ini sebagai ruang aspirasi bagi masyarakat luas yang memiliki ide, gagasan, atau kritik substansial namun mengalami hambatan birokrasi untuk menembus struktur resmi pemerintahan.

“Publik yang punya gagasan, punya ide yang nggak bisa nembus ke struktur pemerintahan. Sekarang nih ada nih struktur baru yang mereka bisa nerima tuh,” pungkasnya.

[FULL VIDEO]

Artikel terkait lainnya