Mahfud MD Blak-Blakan Kritik Kapasitas Kabinet Merah Putih, Sebut Para Menteri Prabowo Lemah!
DEMOCRAZY News
8 Agustus 2026 7:34 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebut menteri Kabinet Merah Putih di bawah komando Presiden RI Prabowo Subianto sangat lemah-lemah.
Hal itu disampaikan Mahfud MD menanggapi munculnya Kabinet Bayangan yang menjadi ruang kritik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Mahfud menilai gerakan seperti Kabinet Bayangan tidak masalah lantaran pemerintahan saat ini diisi oleh para pembantu Presiden yang lemah.
Lemah dalam hal ini yakni para menteri atau kepala Badan tidak bisa memberikan penjelasan yang baik kepada publik, tidak memaparkan program dengan terang, serta tidak mau menjawab kritik.
Sehingga, ia menilai, Kabinet Bayangan bisa menjadi improvisasi dalam gerakan politik guna mengawasi dan memberi contoh bagaimana kabinet dan menteri seharusnya bekerja.
“Ndak beri penjelasan ke publik, lalu programnya apa saja, kalau dikritik nggak menjawab, lalu dilempar ke presiden sendiri, gitu kan?” ujar Mahfud MD dalam tayangan podcast/siniar bertajuk Mahfud MD Kupas Habis Kabinet Bayangan Feri Amsari yang diunggah di kanal YouTube Mahfud MD Official, Kamis (6/8/2026).
Bahkan para menteri juga tidak ada yang bisa menyampaikan kritik masyarakat kepada Presiden.
Maka menurut Mahfud, hadirnya kabinet bayangan sebagai bentuk improvisasi gerakan politik bagaimana tata cara menjadi Menteri yang baik dan benar.
“Semua kritik-kritik itu mental [terpental], karena menterinya nggak berani, sementara [kritik] tidak sampai ke presiden.”
Baca Juga
“Nah, oleh sebab itu kalau dibentuk kayak gini [Kabinet Bayangan] sebagai improvisasi dalam gerakan politik, menurut saya gak apa-apa gitu, untuk menunjukkan ‘ini loh kalau jadi Menteri Sekretaris Negara misalnya ya harus seperti Feri Amsari.” ungkap Mahfud.
Tingginya kekecewaan masyarakat terhadap kinerja Kabinet Merah Putih memunculkan isu Kabinet Bayangan.
Kabinet Bayangan ini berisi nama-nama tokoh profesional dan berintegritas yang dipilih masyarakat dan dianggap mampu memperbaiki kinerja pemerintah saat ini.
Setidaknya isu Kabinet Bayangan ini viral di media sosial pekan ini.
Ada 15 nama yang disebut masyarakat layak mengisi 15 pos kementerian.
Formasinya mempertemukan sosok-sosok dengan rekam jejak kritis.
Bahkan hanya selang beberapa hari muncul website Kabinetbayangan.id.
Rezim kocar kacir
15 Akademisi Resmi membentuk Kabinet bayangan sebagai lawan tanding (checks and balances) kabinet merah putih yang selama ini loyo
Akan kami buktikan Tugas negara itu mudah kalo niatnya Baik
(Feri amsari) https://t.co/EV4hA4TNDP pic.twitter.com/mLR5h6VaWr— 𝐎𝐦𝐉_𝙹eռɢɢօtȶ (@OmJ_J3Nggott) July 28, 2026
Website itu mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi memberikan rekomendasi sosok atau tokoh yang dianggap layak mengisi Kabinet Bayangan.
Pada website itu dijelaskan, dihadirkannya Kabinet Bayangan karena saat ini, fungsi check and balances dianggap tidak berjalan.
Rakyat justru disuguhi kabinet yang disusun tanpa meritokrasi: penuh bagi-bagi jatah, gemuk, dan inefisien.
Akibatnya, jabatan publik diisi oleh sosok tidak kompeten yang hobi “asbun”. Ujung-ujungnya, rakyatlah yang selalu menjadi korban.
Maka Kabinetbayangan.id hadir sebagai formulasi baru koalisi masyarakat sipil untuk melawan itu semua.
“Kami ada untuk melakukan kritik yang lebih serius—bukan berdasarkan sentimen, melainkan melalui narasi tanding yang berbasis bukti (evidence-based),” tulis website tersebut.
Dalam sistem parlementer, Shadow Cabinet adalah praktik politik formal di mana oposisi membentuk kabinet bayangan untuk menjalankan fungsi kontrol dan menjadi sparing partner pemerintah.
Dalam sistem presidensial seperti Indonesia, fungsi kontrol tersebut seharusnya dijalankan oleh parlemen.
Maka ketika fungsi itu mandek, maka inisiatif membentuk kabinetbayangan.id menjadi langkah darurat yang harus dicoba.
Diharapkan adanya Kabinet Bayangan ini pemerintah memiliki sparing partner yang sepadan agar mereka lebih serius mengelola negara.
“Kami ingin publik teredukasi mengenai bagaimana seharusnya kebijakan publik dikelola. Rakyat harus berdaya, memiliki kanal untuk bersuara, dan memegang kendali atas jalannya pemerintahan,” tulis website tersebut.
berita nasionalBerita Viraldemocrazyevaluasi kabinethot newsinvestigasiistana negarakabinet merah putihkinerja menterikritik pemerintahmahfud mdmenteri prabowoopini publikpejabat lemahpengamat politikpolemikpolitik nasionalsorotan mediasorotan publikupdate terbaru
Artikel terkait lainnya
