Geger! Menteri HAM vs Komnas HAM Saling ‘Sentil’ Soal Makan Gratis: Hak Rakyat atau Pelanggaran?
DEMOCRAZY News
16 Juni 2026 5:30 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Ruang publik mendadak geger. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program dambaan pemerintah kini berada di pusaran polemik baru yang memanas.
Bukan lagi soal teknis anggaran atau menu makanan, perdebatan kini bergeser ekstrem ke ranah yang jauh lebih sensitif: Hak Asasi Manusia (HAM).
Dua lembaga yang mengurusi hak warga negara, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Kementerian HAM, justru terlibat saling sentil secara terbuka.
Isunya sangat krusial dan memicu perdebatan sengit: Apakah program makan gratis ini sebuah pelanggaran HAM atau justru pemenuhan hak rakyat yang wajib didukung?
Sumbu Sengketa: Tudingan “Indikasi Pelanggaran” dari Komnas HAM
Ketegangan ini bermula ketika Komnas HAM merilis hasil pemantauan awal mereka di lapangan.
Baca Juga
Secara mengejutkan, lembaga independen ini mengendus adanya celah merah dalam tata kelola program MBG yang sedang berjalan.
Komnas HAM menyoroti beberapa titik kritis yang dianggap berpotensi mencederai hak masyarakat, antara lain:
- Ketidaktepatan Sasaran: Distribusi yang dinilai bias dan berisiko mengabaikan kelompok yang paling membutuhkan di daerah terpencil.
- Hak Pekerja Lokal: Sorotan terhadap perlindungan dan upah yang layak bagi tenaga kerja lokal yang dilibatkan dalam ekosistem dapur umum.
- Transparansi Anggaran: Risiko kebocoran yang bisa merenggut hak masyarakat untuk mendapatkan kualitas gizi terbaik.
Berangkat dari temuan tersebut, Komnas HAM mengeluarkan peringatan keras dan meminta pemerintah segera melakukan evaluasi total demi mencegah terjadinya pelanggaran HAM yang lebih luas.
Serangan Balik Natalius Pigai: “Komentar Komnas HAM Dangkal!”
Pernyataan Komnas HAM tersebut langsung mendapat hantaman keras dan serangan balik dari Menteri HAM, Natalius Pigai.
Berbicara dengan nada retoris yang tajam, Pigai pasang badan dan menyebut kesimpulan Komnas HAM sebagai kekeliruan fatal dalam memahami filosofi hukum HAM modern.
Menurut Pigai, negara justru sedang menjalankan kewajiban tertingginya melalui program ini.
MBG adalah pengejawantahan dari agenda global Sustainable Development Goals (SDGs) untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem dan stunting.
Berikut adalah ketegasan Menteri HAM yang menjadi sorotan utama dalam polemik panas ini:
“Makan Bergizi Gratis itu dalam konteks HAM adalah ongoing process of achieving fulfillment on human rights needs (proses berjalan untuk memenuhi kebutuhan HAM). Ini adalah proses pembangunan untuk mewujudkan standar HAM, jadi tidak boleh ujug-ujug disebut sebagai pelanggaran. Komentar Komnas HAM jelas sangat dangkal, tidak mengerti prinsip dasar HAM!” — Natalius Pigai, Menteri HAM
Pigai menambahkan, fungsi evaluasi dalam sebuah kebijakan adalah hal yang lumrah dalam alam demokrasi.
Namun, memberi label “indikasi pelanggaran HAM” pada program yang berupaya memberi makan rakyat miskin dianggap sebagai tindakan yang asal ucap, tidak berdasar, dan kontraproduktif.
Uji Materiil Menanti, Publik Terbelah
Dinamika ini dipastikan tidak akan berhenti di level adu argumen media saja.
Isu seputar legalitas dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis ini dikabarkan juga sedang bergulir di meja Mahkamah Konstitusi (MK) melalui uji materiil, yang putusannya ditargetkan keluar dalam waktu dekat.
Masyarakat kini disuguhkan pada dua sudut pandang yang bertabrakan:
Apakah kita harus kaku pada prosedur formalitas lapangan (seperti pandangan Komnas HAM), atau fokus pada tujuan akhir pemenuhan isi perut dan gizi rakyat (seperti pandangan Kementerian HAM)?
Satu hal yang pasti, perseteruan panas ini membuktikan bahwa urusan piring makan rakyat hari ini telah menjadi komoditas politik dan hukum paling seksi di tanah air.
Sumber: Akurat
Artikel terkait lainnya
