Pengamat: Gibran Bukan Aset Politik, Tapi Risiko Bagi Pemerintahan Prabowo!
DEMOCRAZY News
10 Oktober 2025 12:39 am
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berpotensi menjadi beban politik yang tidak ringan.
Menurut Muslim, Gibran belum memiliki kapasitas yang cukup baik secara politik maupun administratif untuk menjalankan peran strategis sebagai orang nomor dua di Indonesia.
“Secara objektif, Gibran belum memenuhi kualifikasi sebagai wakil presiden. Pengalaman pemerintahannya minim, bahkan pendidikannya kini sedang dipertanyakan,” ujar Muslim Arbi dalam pernyataannya yang dikutip pada Kamis (9/10/2025).
Isu tentang keaslian ijazah SMA Gibran kembali mencuat di media sosial.
Baca Juga
Sejumlah aktivis dan pegiat hukum menyoroti dugaan ketidakwajaran dokumen pendidikan Gibran ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Meski belum ada bukti kuat mengenai pelanggaran hukum, publik menilai sikap diam Gibran dan pihak Istana justru memperbesar spekulasi.
“Kalau memang tidak ada masalah, kenapa tidak dibuka saja ke publik? Transparansi adalah kunci menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Muslim.
Ia menegaskan, polemik ini bukan semata soal administratif, melainkan soal legitimasi dan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan nasional.
Dalam demokrasi, katanya, integritas pejabat publik sama pentingnya dengan legalitas jabatan.
Muslim juga menilai, sejak awal pencalonannya, Gibran lebih merepresentasikan kompromi politik daripada kebutuhan fungsional pemerintahan.
Keberadaannya disebut membawa “warisan politik” dari pemerintahan Joko Widodo, yang secara tidak langsung kini ikut membayangi kabinet Prabowo.
“Gibran bukan sekadar wakil presiden. Ia simbol kesinambungan kekuasaan Jokowi di era Prabowo. Dan itu berpotensi menimbulkan dilema loyalitas,” ujarnya.
Sejumlah sumber internal pemerintahan menyebut hubungan Prabowo dan Gibran sejauh ini berjalan kaku dan berhati-hati.
Tidak ada pertentangan terbuka, tetapi juga tak terlihat hubungan yang cair seperti antara presiden dan wakil presiden pada umumnya.
“Gibran lebih sering muncul di acara seremonial. Dalam banyak keputusan strategis, ia jarang dilibatkan langsung,” kata seorang pejabat senior yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi ini, menurut Muslim, memperkuat kesan bahwa peran Gibran di pemerintahan masih sebatas simbol politik.
“Ia tidak memegang kendali kebijakan, tapi kehadirannya menciptakan bayangan besar Jokowi di pemerintahan baru,” ucapnya.
Muslim mengingatkan, sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa relasi antara presiden dan wakil presiden sering kali mencerminkan keseimbangan kekuasaan. Namun, keseimbangan itu tampak rapuh dalam duet Prabowo–Gibran.
“Gibran tidak muncul dari partai politik besar atau organisasi dengan basis ideologis kuat. Ia hadir lewat jalur kekuasaan keluarga. Itu membuatnya sulit membangun legitimasi politik sendiri,” jelasnya.
Ia menambahkan, bila suatu saat arah politik Jokowi dan Prabowo tidak lagi sejalan, Gibran berpotensi terjebak di tengah.
“Itulah yang saya maksud sebagai duri dalam daging—bukan karena niat buruk, tapi karena posisinya yang tidak tegas,” ujarnya.
Muslim pun menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan terbuka dalam menangani isu pendidikan Gibran.
“Kalau pemerintah ingin dipercaya, jangan biarkan ada kesan hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Soal ijazah ini harus diselesaikan secara transparan,” katanya.
Menurutnya, bagaimana Prabowo mengelola posisi Gibran akan menjadi ujian besar bagi stabilitas politik nasional.
Jika mampu mengimbangi pengaruh lama dengan arah baru pemerintahan, Prabowo bisa menjadikan duet ini contoh regenerasi politik.
Namun bila gagal, Gibran bisa menjadi titik lemah dalam masa pemerintahannya.
“Pilihan Prabowo untuk mempertahankan atau membatasi ruang politik Gibran akan menentukan warna pemerintahan lima tahun ke depan,” pungkas Muslim Arbi.
Sumber: SeputarCibubur
Artikel terkait lainnya
