Peringatan Keras Mayjen (Purn) Tri Tamtomo: Abaikan Mahasiswa, Reformasi Jilid II Bisa Jadi Pemicu Runtuhnya Rezim!
DEMOCRAZY News
19 Juni 2026 2:00 pm
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Mantan Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen (Purn) Tri Tamtomo, mengingatkan bahwa potensi lahirnya gelombang “Reformasi 1998 Jilid II” bukanlah sekadar isapan jempol.
Dalam wawancara yang ditayangkan kanal Indonesia Today, ia menilai pemerintah perlu merespons secara serius berbagai tuntutan yang disuarakan mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil agar tidak berkembang menjadi krisis politik yang lebih besar.
Menurut Tri Tamtomo, sejarah Indonesia menunjukkan bahwa ketika aspirasi publik tidak mendapat ruang dialog yang memadai, akumulasi kekecewaan dapat berubah menjadi gerakan politik yang sulit dikendalikan.
Ia mengaitkan situasi tersebut dengan pengalaman Reformasi 1998 yang berujung pada pergantian rezim setelah gelombang demonstrasi mahasiswa dan tekanan publik yang masif.
Dalam analisisnya, Tri Tamtomo menilai pemerintah perlu lebih peka terhadap berbagai kritik yang berkembang di masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa penggunaan pendekatan represif terhadap aksi massa justru berpotensi memperbesar ketidakpuasan publik.
“Jika tuntutan rakyat diabaikan dan ruang demokrasi semakin menyempit, maka kemarahan sosial bisa terakumulasi menjadi gerakan yang lebih besar,” demikian inti pandangan yang disampaikan dalam tayangan tersebut.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga kebebasan berpendapat sebagai salah satu hasil utama Reformasi 1998.
Menurutnya, pembungkaman terhadap tokoh-tokoh kritis atau tindakan yang dianggap membatasi ruang demokrasi dapat menjadi faktor pemicu meningkatnya eskalasi politik.
Baca Juga
Tri Tamtomo menegaskan bahwa mahasiswa secara historis selalu menjadi kekuatan moral dalam perjalanan bangsa.
Karena itu, pemerintah sebaiknya membuka ruang dialog dan komunikasi yang konstruktif dengan kelompok mahasiswa serta masyarakat sipil daripada mengedepankan pendekatan keamanan.
Pengamatan tersebut mengingatkan bahwa stabilitas nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan negara dalam menjaga keamanan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah mendengar dan merespons aspirasi masyarakat.
Menurutnya, dialog yang terbuka menjadi kunci untuk mencegah terjadinya polarisasi yang semakin tajam.
Meski demikian, ia berharap seluruh elemen bangsa tetap mengedepankan cara-cara damai dan konstitusional dalam menyampaikan aspirasi.
Ia menilai demokrasi yang sehat membutuhkan keseimbangan antara kebebasan menyampaikan pendapat dan kemampuan pemerintah merespons kritik secara bijaksana.
Sebagai catatan, Reformasi 1998 merupakan tonggak penting dalam sejarah politik Indonesia yang ditandai oleh gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat hingga berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998.
Peristiwa tersebut kemudian membuka era reformasi dan demokratisasi di Indonesia.
Sumber: SuaraNasional
Artikel terkait lainnya
