Ketika Langkah Baru MK Disorot Publik: Terbitkan PMK Nomor 1 Tahun 2026, Sidang Perkara Syarat Pendidikan Gibran Berlanjut?

DEMOCRAZY.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan aturan baru untuk menangani permohonan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PHPU) 2024 yang baru diajukan pada 2026. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Permohonan Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 […]

. 30 menit yang lalu