mulyono family

PMMP Gagal Bayar Utang Rp2,8 T, Pakar Tantang Kaesang Buka Suara: Mana Solusinya? Jangan Cuma Diam!

DEMOCRAZY.ID – Terkait gaduhnya kredit berpotensi macet PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP) terhadap sejumlah bank dan LPEI yang totalnya mencapai Rp2,8 triliun, Kaesang Pangarep selaku pemilik saham harusnya segera menjelaskan. “Kaesang ini, kan anak mantan presiden. Dia figur publik. Saat ini, dia Ketua Umum PSI (Partai Solidaritas Indonesia). Sebagai pemilik saham PMMP, harus dijelaskan, […]

. 2 minggu yang lalu

Terbongkar! Skandal Utang Triliunan di Balik Krisis Keuangan Pabrik Kaesang, Ternyata Ini Pemicunya

DEMOCRAZY.ID – Ekonom dari Universitas Brawijaya, Noval Adib menilai, persoalan utang atau kredit PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP) yang merupakan perusahaan udang terafiliasi Kaesang Pangarep, mencerminkan risiko usaha akibat memburuknya industri udang global. Noval menjelaskan, berdasarkan laporan keuangan PMMP tahun 2024, LPEI pertama kali menyalurkan kredit kepada perusahaan pada 2018. Atau tiga tahun sebelum […]

. 2 minggu yang lalu

Skandal Utang Rp2,8 Triliun! PT PMMP Akhirnya Buka Suara Soal Peran ‘Vital’ Kaesang Si Anak Jokowi

DEMOCRAZY.ID – PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP) mengungkap peran Kaesang Pangarep di perusahaan di tengah masalah kredit macet yang melanda perseroan. Manajemen menegaskan putra bungsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tersebut bukan pemilik maupun pemegang saham pengendali PT PMMP. Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen menyatakan PMMP merupakan perusahaan yang dikendalikan […]

. 2 minggu yang lalu

Skandal Mengguncang! Usai Jampidsus, Muncul Desakan Publik: Polri Harus Berani Geledah ‘Bunker’ Jokowi di Solo

DEMOCRAZY.ID – Di tengah riuhnya pengungkapan kasus mega-korupsi yang menjerat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, sebuah tuntutan keras dan bernada tantangan datang dari ranah publik. Ahmad Khozinudin, kuasa hukum pakar telematika Roy Suryo, secara terbuka mendesak Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri untuk menunjukkan taringnya dengan mengusut tuntas dugaan […]

. 2 minggu yang lalu

PSI Bangga Terima Kader Partai Lain, Indikasi Kaesang Gagal Lakukan Kaderisasi!

PSI Bangga Terima Kader Partai Lain, Indikasi Kaesang Gagal Lakukan Kaderisasi! Oleh: Jamiluddin Ritonga | Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan bangga menyatakan sejumlah kader partai lain, termasuk kader Partai NasDem, akan bergabung lagi dalam waktu dekat. Ada kesan keberhasilan merebut kader partai lain dipandang sebagai kemenangan politik simbolis. […]

. 3 bulan yang lalu

VIRAL Anak Bupati Malang Jadi Kepala Dinas, PDIP: Kalau Lahir di Solo Bisa Jadi Wapres!

DEMOCRAZY.ID – Pelantikan putra Bupati Malang, Muhammad Sanusi, yakni Ahmad Dzulfikar Nurrahman sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang memicu polemik di tengah masyarakat. Isu dinasti politik pun mencuat menyusul pengangkatan tersebut. Menanggapi sorotan publik, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Busilan, meminta masyarakat melihat persoalan ini secara rasional dan objektif. “Kalau […]

. 3 bulan yang lalu

Hobi ‘Comot’ Kader Parpol Lain, PSI Dinilai Gagal Bangun Kader Sendiri!

DEMOCRAZY.ID – Klaim elite Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyebut bakal ada kader dari partai lain yang segera bergabung dinilai tidak bisa semata dilihat sebagai keberhasilan politik. Menurut pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, kebanggaan merekrut kader partai lain justru mengindikasikan persoalan di internal partai, terutama dalam hal kaderisasi. “Ada kesan keberhasilan merebut […]

. 3 bulan yang lalu

Gugatan Larang Keluarga Presiden-Wapres Jadi Capres-Cawapres Kandas di MK

DEMOCRAZY.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima gugatan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. MK menilai gugatan yang meminta agar keluarga sedarah atau semenda dari presiden atau wakil presiden menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai calon presiden dan/atau wakil presiden itu tidak jelas. “Amar putusan mengadili, menyatakan, permohonan nomor 81/PUU-XXIV/2026 tidak dapat […]

. 3 bulan yang lalu

Nama Bobby Disebut Dalam Sidang DJKA: Tiap PPK Disuruh Kumpulkan Rp 600 Juta Untuk Pilpres dan Pilgub

DEMOCRAZY.ID – Munculnya nama Bobby Nasution dalam sidang dugaan korupsi proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Medan dinilai bukan sekadar fakta persidangan biasa. Hal itu mengindikasikan pola lebih dalam yakni bekerjanya politik predatoris dalam pembiayaan kekuasaan. Elfenda mengatakan bahwa kesaksian eks pejabat DJKA yang menyebut adanya penggalangan dana dari proyek negara untuk kepentingan Pilpres dan […]

. 4 bulan yang lalu

Adik Ipar Jokowi Terlibat Korupsi DJKA, Mengapa KPK Tak Berani Bertindak? Dasar Lembaga Taik..!

DEMOCRAZY.ID – Semakin lama semakin terungkap jelas betapa busuknya kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di era sekarang ini. Semakin banyak bukti kalau lembaga itu pilih-pilih kasus untuk membongkar korupsi di negeri ini. Kalau kasus itu melibatkan keluarga Jokowi, jangan mimpi KPK mau bertindak. Persidangan yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Medan terkait korupsi di lingkup […]

. 4 bulan yang lalu
Lihat Postingan Lainnya