DEMOCRAZY.ID – Aroma kecurigaan terhadap mantan Presiden Joko Widodo kian tajam.
Pemerhati sosial dan politik, Sholihin MS, dalam sebuah opini menggemparkan bertajuk “Strategi Jokowi Menghindar dari Jerat Hukum”, menuding bahwa mantan orang nomor satu di Indonesia tersebut telah membangun sistem pertahanan yang nyaris tak tertembus untuk menyelamatkan diri dari konsekuensi hukum.
Sholihin MS menegaskan bahwa Indonesia saat ini masih terbelenggu oleh “dosa warisan” kebijakan era Jokowi yang membuat institusi-institusi negara lumpuh dan tak berdaya.
Dalam analisisnya yang dipublikasikan pada Rabu (15/7/2026), Sholihin membeberkan sejumlah manuver yang ia klaim digunakan Jokowi sebagai “tembok pelindung”.
Strategi ini, menurutnya, tidak hanya dilakukan secara sporadis, melainkan sebuah rencana sistematis.
“Jokowi menggunakan strategi berlapis. Mulai dari melemahkan lembaga penegak hukum secara perlahan, melakukan otak-atik regulasi yang dirancang khusus untuk mengamankan pihak tertentu, hingga membangun pasukan opini publik melalui jaringan pendukung yang masif,” ungkap Sholihin.
Lebih lanjut, ia menyoroti taktik “bungkam” yang sering ditunjukkan Jokowi.
Setiap kali berhadapan dengan persoalan hukum yang krusial, sang mantan presiden dinilai cenderung menghindar dari proses klarifikasi yang jujur dan transparan.
Baginya, ini adalah bukti bahwa ada ketakutan mendalam terhadap proses hukum yang adil.
Sholihin juga melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan saat ini.
Ia menilai, pemerintahan pasca-Jokowi masih terjebak dalam “cengkeraman” pengaruh politik lama.
Menurutnya, masih banyak pejabat yang merupakan “orang titipan” atau sekutu setia Jokowi yang duduk di posisi strategis, sehingga upaya pembersihan negara dari kepentingan kelompok lama menjadi sangat sulit.
“Pemerintahan kita hari ini masih dibayangi oleh kepentingan kelompok yang berakar dari era sebelumnya. Inilah yang membuat hukum seolah tumpul ke atas, namun sangat tajam ke bawah,” tegasnya.
Tidak sekadar melayangkan kritik, Sholihin MS mengajukan sebuah cetak biru radikal untuk menyelamatkan bangsa dari kehancuran sistemik.
Ia mengajukan lima syarat mutlak yang harus dilakukan oleh pemerintahan saat ini jika ingin memulihkan kepercayaan rakyat:
“Pembenahan ini adalah harga mati. Jika tidak segera dilakukan, kepercayaan publik terhadap institusi negara hanya akan menjadi fosil yang tak lagi punya arti,” pungkas Sholihin.
Akankah peringatan Sholihin MS ini didengar oleh penguasa, ataukah ia hanya akan menjadi teriakan di tengah badai kepentingan politik yang kian memekakkan telinga?
Publik kini menanti, siapa yang akan benar-benar berani memutus rantai “strategi perlindungan” ini demi tegaknya keadilan di bumi pertiwi.