DEMOCRAZY.ID – Pernyataan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman yang menyebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai “salah satu Kapolri terbaik sepanjang masa” memicu polemik di ruang publik.
Ucapan yang disampaikan dalam rapat paripurna DPR tersebut tidak hanya menuai perhatian karena ditujukan kepada pimpinan Polri yang masih menjabat, tetapi juga memunculkan perdebatan mengenai dasar penilaian terhadap seorang Kapolri.
Mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno menjadi salah satu pihak yang secara terbuka mengkritik pernyataan tersebut.
Menurutnya, pemberian gelar “terbaik sepanjang masa” kepada satu sosok berpotensi mengabaikan kontribusi para Kapolri terdahulu yang juga memiliki jasa besar terhadap institusi kepolisian dan negara.
Perdebatan ini pada akhirnya menghadirkan pertanyaan yang lebih luas: apakah kinerja seorang Kapolri memang dapat diukur secara objektif hingga layak diberi predikat “terbaik sepanjang masa”?
Habiburokhman melontarkan pujian tersebut saat rapat paripurna pengesahan RUU Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
“Yang kami hormati Pak Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Jarang-jarang beliau hadir di sini, salah satu Kapolri terbaik sepanjang masa,” ucap Habiburokhman.
Ucapan itu kemudian mendapat respons keras dari Oegroseno.
Purnawirawan jenderal bintang tiga Polri tersebut mengaku merasa tersinggung karena menilai pernyataan tersebut secara tidak langsung merendahkan para Kapolri yang pernah memimpin institusi Bhayangkara sebelumnya.
“Saya sebagai purnawirawan Polri merasa dilecehkan,” kata Oegroseno, dikutip dari tayangan di kanal YouTube Abraham Samad, Sabtu (13/6/2026).
Menurut Oegroseno, Indonesia telah memiliki puluhan Kapolri sejak era Komisaris Jenderal Polisi Raden Said Sukanto sebagai Kapolri pertama.
“Kapolri ini dari masa ke masa itu dari mulai Pak Komisaris Jenderal Polisi Pak Raden Said Sukanto. Itu ada 24 atau 25 (Kapolri dari masa ke masa). Berarti kan Ketua Komisi III DPR ini menyatakan bahwa Kapolri selain Pak Listyo Sigit adalah Kapolri yang tidak baik ya kan?” ujarnya.
Ia mempertanyakan dasar penilaian yang digunakan untuk menyebut seorang Kapolri sebagai yang terbaik sepanjang sejarah.
Perdebatan yang muncul menunjukkan bahwa menilai seorang Kapolri bukan perkara sederhana. Setiap pemimpin Polri menghadapi tantangan yang berbeda sesuai zamannya.
Kapolri pada masa awal kemerdekaan menghadapi tantangan membangun institusi kepolisian dari nol.
Pada era berikutnya, sejumlah Kapolri berhadapan dengan dinamika politik nasional, konflik keamanan, hingga reformasi institusi.
Di era modern, tantangan yang dihadapi berkembang menjadi lebih kompleks, mulai dari kejahatan siber, terorisme, hingga tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik.
Karena itu, membandingkan kinerja para Kapolri lintas generasi sering kali menjadi perdebatan yang sulit menemukan ukuran tunggal.
Dalam kritiknya, Oegroseno menyebut sejumlah mantan Kapolri yang menurutnya memiliki kontribusi besar terhadap Polri maupun Indonesia.
“Pak Hoegeng Iman Santoso yang luar biasa, kemudian ada Pak Prof. Dr. Awaloedin Djamin yang dengan kebijakannya pola pembenahan Polri,” tuturnya.
“Ada Pak Anton Sujarwo ya kan? Ada Pak Sanusi. Ada Pak Banurusman yang angkatan dari mulai Akpol ada Pak Bimantoro Ya kan?”
“Kemudian ada Pak Dai Bachtiar. Ada Pak Tanto yang berani dengan kebijakan berantas preman dan judi. Itu dianggap apa seperti itu?” tegasnya.
Nama-nama tersebut dikenal memiliki warisan kebijakan dan karakter kepemimpinan yang berbeda-beda.
Sebagian dikenang karena integritas, sebagian lainnya karena reformasi organisasi maupun keberanian mengambil keputusan strategis pada masanya.
Merasa pernyataan Habiburokhman telah melewati batas, Oegroseno mengaku mempertimbangkan untuk mengadukannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.
“Mungkin saya akan memberanikan diri cari waktu bisa konsultasi dengan majelis kehormatan dewan nanti saya adukan (Habiburokhman),” ujarnya.
Menurutnya, dukungan terhadap suatu kebijakan atau undang-undang tidak perlu disertai pujian berlebihan kepada individu tertentu.
“Jangan memaksakan supaya orang bisa menerima undang-undang ini dengan cara-cara memuji-muji manusia,” kata dia.
“Harusnya sebagai ulama beragama cukup memuji-muji Allah saja sudah cukup seperti itu,” imbuhnya.
Oegroseno bahkan menilai ucapan Ketua Komisi III DPR tersebut sudah layak mendapat “kartu merah”.
“Sudah kartu merah ini (Habiburokhman). Mantan Kapolri ini kan pimpinan satu lembaga tinggi di negara Republik Indonesia,” ucapnya.
“Dikatakan 25 Kapolri hanya satu yang terbaik sepanjang masa,” lanjutnya.
Ia juga menyinggung sejumlah pernyataan Habiburokhman yang sebelumnya sempat menjadi sorotan publik.
“Kan (Habiburokhman) pernah ngata-ngatain Pak Mahfud MD juga. Seharusnya dia bicaranya harus lebih baik dari kita rakyat,” kata Oegro.
“Kan dia wakil kita nih. Wakil rakyat harusnya lebih baik daripada rakyat seperti kita,” ucapnya.
Polemik ini menunjukkan bahwa istilah “terbaik sepanjang masa” bukan sekadar pujian biasa.
Dalam konteks jabatan publik, predikat tersebut mengandung penilaian historis yang sulit diukur secara mutlak.
Kinerja seorang Kapolri dapat dilihat dari berbagai indikator, seperti penurunan angka kejahatan, reformasi kelembagaan, peningkatan kepercayaan publik, penanganan kasus besar, hingga kemampuan menjaga stabilitas keamanan nasional.
Namun, tidak semua indikator tersebut dapat dibandingkan secara setara karena setiap era memiliki tantangan yang berbeda.
Karena itu, penyematan gelar “terbaik sepanjang masa” sering kali lebih mencerminkan sudut pandang atau apresiasi personal daripada kesimpulan objektif yang diterima semua pihak.
Polemik yang muncul setelah pernyataan Habiburokhman memperlihatkan bahwa penghargaan terhadap pemimpin saat ini harus tetap mempertimbangkan kontribusi para pendahulu yang telah membangun fondasi institusi dari generasi ke generasi.
Sumber: Tribun