MBG Watch Bongkar ‘Aib’ Program Makan Bergizi Gratis: Bukan Sejahtera, Malah Jadi Beban Ekonomi Nasional!
DEMOCRAZY News
17 Juli 2026 5:02 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Koordinator MBG Watch, Media Wahyudi Askar melontarkan kritik tajam terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IX DPR RI, Kamis, 16 Juli 2026.
Menurutnya, persoalan MBG tidak hanya berkaitan dengan besarnya anggaran negara yang digelontorkan, tetapi juga memunculkan dampak berantai atau multiplier effect yang dirasakan berbagai sektor.
Dalam paparannya, Media menilai kebijakan tersebut telah memengaruhi anggaran pendidikan, stabilitas ekonomi, hingga kondisi petani dan peternak di daerah.
Anggaran Pendidikan Jadi Korban
Media mengatakan, alokasi dana untuk sektor pendidikan di daerah mulai mengalami pengurangan sejak program MBG dijalankan.
Ia menilai pemerintah harus menghadapi konsekuensi berupa pengalihan anggaran dari sektor lain demi membiayai program tersebut.
“Tahun ini anggaran pendidikan di daerah itu pelatihan untuk guru, pelatihan untuk siswa sekolah di dinas pendidikan berkurang signifikan. Termasuk juga anggaran-anggaran pendidikan yang lain. Jadi ada trade-off kebijakan yang sangat mengerikan berkaitan dengan MBG ini,” ujarnya.
Menurut dia, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena menyangkut kualitas pendidikan yang menjadi investasi jangka panjang bangsa.
Soroti Dampak terhadap Rupiah dan Kepercayaan Pasar
Selain mengkritik penggunaan anggaran, Media juga mengaitkan pelaksanaan MBG dengan kondisi ekonomi nasional.
Ia menilai kepercayaan pasar memiliki hubungan erat dengan kualitas kebijakan strategis pemerintah.
“Nah, bicara soal multiplier effect saya mungkin nggak akan panjang lebar saya kira kita sudah merasakan dampaknya hari ini rupiah terpukul dan kalau bicara rupiah Bapak/Ibu, studi saya tentang finance nggak ada lagi rumus metodologinya yang bisa memprediksi IHSG dan nilai tukar rupiah hari ini secara statistik,” paparnya.
Ia juga menegaskan bahwa faktor utama yang memengaruhi pasar bukan sekadar indikator ekonomi, melainkan keyakinan investor terhadap arah kebijakan pemerintah.
“Rumusnya sederhana; kepercayaan pasar dan kepercayaan pasar itu hanya bisa lahir kalau kebijakan strategis nasionalnya benar dan ketika kebijakan strategis nasionalnya tidak benar, kita menyaksikan hari ini capital outflow yang sangat-sangat parah,” sebut Media.
Petani dan Peternak Ikut Rasakan Dampak
Media menjelaskan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah ikut memengaruhi harga bahan baku yang masih bergantung pada impor, termasuk pakan ternak.
Kondisi tersebut, menurutnya, akhirnya dirasakan langsung oleh masyarakat kecil.
“Mungkin bahasa ini sangat teknokratik dan rumit ya, saya kasih contoh dampaknya pada masyarakat bawah rupiah naik, dolar naik, pakan itu naik harganya karena kita impor Dan, itu memukul peternak dan petani kecil jadi multiplier effect ini sangat panjang,” bebernya lagi.
“Ini terasa langsung ke masyarakat dan hari ini kita hanya buying the time,” imbuh Media.
Peneliti CELIOS ini juga menilai dampak ekonomi dari kebijakan tersebut tidak berhenti pada pelaksanaan program, tetapi menjalar ke berbagai sektor lainnya.
Sebut Persoalan Utama pada Tata Kelola
Pada kesempatan itu, Media juga meminta DPR tidak hanya berfokus pada persoalan teknis seperti standar dapur atau keterlibatan UMKM, tetapi juga menyoroti tata kelola program secara menyeluruh.
“Saya berharap kita tidak terjebak pada isu dapur harus higienis, penyerapan UMKM lokal harus sekian-sekian, dan lain-lain. Ini soal kausalitas. The main problem is who is running this program,” jelasnya.
Ia mempertanyakan pihak-pihak yang mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan menilai aspek tersebut menjadi akar persoalan yang perlu dibenahi.
“Siapa pemilik SPPG-nya? Sepanjang SPPG-nya masih dimiliki oleh orang-orang yang punya konflik kepentingan saya sangat tidak yakin bahwa kemudian dapurnya akan dikelola dengan baik dan itu kalau terus terjadi, maka sampai 2029 kita akan mendiskusikan masalah yang sama, melelahkan sekali,” keluh Media.
Baca Juga
Desak Evaluasi Menyeluruh
Menutup paparannya, Media mengingatkan bahwa persoalan MBG akan terus berulang apabila tidak dilakukan evaluasi secara menyeluruh sejak sekarang.
Menurutnya, kondisi tersebut bukan hanya melelahkan bagi kelompok masyarakat sipil yang terus mengawal kebijakan publik, tetapi juga bagi DPR dan masyarakat luas.
“Ini tidak hanya lelah untuk kami masyarakat sipil, pasti juga lelah untuk Bapak/Ibu di DPR, pasti juga lelah untuk masyarakat, padahal banyak hal strategis lain yang perlu kita pikirkan,” tuntas dia.
[FULL VIDEO]
Artikel terkait lainnya
