Mahasiswa Beri Deadline 5 Hari ke Pemerintah Usai Temui Gibran: Tidak Dipenuhi, Siap Turun Jalan Lagi!
DEMOCRAZY News
16 Juni 2026 4:00 am
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Perwakilan mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) menggelar pertemuan dengan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026).
Pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam tersebut menjadi tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang sebelumnya dilakukan mahasiswa UBK di kawasan Medan Merdeka Selatan.
Dalam pertemuan itu, mahasiswa menyampaikan berbagai aspirasi dan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi.
Berdasarkan pantauan di lokasi, rombongan mahasiswa mulai memasuki kompleks Istana Wakil Presiden sekitar pukul 17.15 WIB dan baru keluar pada pukul 18.41 WIB.
Usai audiensi, Gibran yang mengenakan batik cokelat dan celana hitam tampak mengantar para mahasiswa hingga ke area pendopo Istana Wapres.
Pertemuan ditutup dengan sesi foto bersama antara mahasiswa dan Gibran.
Perwakilan mahasiswa menemui Wapres Gibran dan memberi tenggat 5×24 jam kepada pemerintah untuk merespons tuntutan aksi pada Senin (15/06).
Namun, perwakilan Istana Wapres menyebut tidak ada kesepakatan soal tenggat waktu dan mereka hanya dalam posisi “mendengarkan”. pic.twitter.com/gj71KybwKm
— BBC News Indonesia (@BBCIndonesia) June 15, 2026
Ketua Umum BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno sekaligus koordinator aksi, Muhammad Abdi, mengatakan pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah poin penting yang telah disampaikan langsung kepada Wakil Presiden.
“Tentu hasil dari pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuahkan hasil. Kawan-kawan mahasiswa menyampaikan aspirasi, baik keluh kesah dari daerah maupun persoalan dalam skala nasional secara langsung kepada Bapak Wapres,” kata Andi kepada wartawan di Istana Wapres RI, Senin (15/6/2026) malam.
Menurut dia, Gibran menerima seluruh masukan yang disampaikan mahasiswa dengan baik. Bahkan, sejumlah poin tuntutan dicatat langsung oleh Wakil Presiden selama pertemuan berlangsung.
“Respon dari Bapak Wapres sangat baik. Beliau mencatat hasil dari tuntutan-tuntutan kami dengan buku kecilnya. Poin-poin yang harus dievaluasi dan diperbaiki terkait berbagai persoalan yang menurut kami janggal di negara hari ini,” ujarnya.
Meski telah diterima oleh Wakil Presiden, Abdi menegaskan gerakan mahasiswa tidak akan berhenti setelah audiensi tersebut. Pihaknya memberikan tenggat waktu selama 5×24 jam kepada pemerintah untuk menunjukkan langkah konkret atas tuntutan yang telah disampaikan.
“Tentu tidak berhenti. Kami dari BEM Universitas Bung Karno memberikan waktu 5×24 jam. Ketika aspirasi yang kami sampaikan tidak terealisasi, maka kami akan membentuk pergerakan lanjutan dan melakukan aksi jilid-jilid berikutnya,” tegasnya.
Dalam memorandum yang diserahkan kepada pemerintah, mahasiswa UBK membagi tuntutan ke dalam beberapa klaster utama.
Baca Juga
Pada klaster fiskal dan pendidikan, mahasiswa meminta pemerintah membekukan sementara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta melakukan audit secara transparan terhadap pelaksanaannya.
Selain itu, mereka juga mengusulkan agar anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut dapat dialihkan guna membantu pembiayaan pendidikan tinggi.
“Membekukan sementara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dan melakukan audit transparan. Kemudian mengalihkan efisiensi anggaran tersebut untuk subsidi UKT ataupun biaya operasional pendidikan tinggi demi mewujudkan pendidikan yang terjangkau,” ujarnya.
Pada klaster hukum dan supremasi sipil, mahasiswa meminta pemerintah mengirimkan rekomendasi resmi kepada DPR RI untuk melakukan peninjauan kembali terhadap Undang-undang Polri yang baru disahkan.
Sementara dalam klaster krisis moneter dan energi, mahasiswa mendesak pemerintah mengambil langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM Pertamax yang menurut mereka berdampak pada daya beli masyarakat.
“Mendesak otoritas moneter pusat untuk melakukan intervensi stabilitas rupiah dan membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM Pertamax di tingkat regional karena terbukti menghancurkan daya beli domestik masyarakat,” katanya.
Mahasiswa juga mencantumkan klausul dalam memorandum yang menyatakan bahwa apabila dalam waktu 5×24 jam tidak ada bukti progres atau tindak lanjut terhadap tuntutan tersebut, maka mereka akan kembali turun ke jalan.
“Apabila pihak pemerintah mengabaikan atau tidak menunjukkan bukti progresif atas realisasi memorandum ini, maka kami akan kembali melakukan aksi,” ujarnya.
Terkait pesan yang disampaikan Wakil Presiden selama pertemuan, Abdi mengatakan Gibran menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik dan aspirasi mahasiswa.
Menurutnya, Wakil Presiden berjanji akan menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto untuk ditindaklanjuti.
“Artinya Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian kami. Beliau akan mengonsolidasikan dan menyampaikan kepada pimpinan, khususnya Presiden Prabowo Subianto,” kata Andi.
Ia juga menjelaskan bahwa keputusan untuk melakukan pertemuan secara tertutup di dalam Istana merupakan hasil kesepakatan bersama antara mahasiswa dan pihak pemerintah.
Baca Juga
“Kami datang dengan niat baik untuk menyampaikan aspirasi dan bagaimana Indonesia ini tetap baik-baik saja. Karena itu pertemuan dilakukan secara langsung di dalam,” ujarnya.
Meski demikian, mahasiswa menegaskan akan terus mengawal berbagai kebijakan pemerintah yang menjadi perhatian mereka.
Jika dalam lima hari ke depan tidak ada respons konkret dari pemerintah terkait tuntutan yang disampaikan, mereka memastikan akan kembali menggelar aksi demonstrasi dengan skala yang lebih besar.
“Kita akan turun lagi dan melakukan aksi jilid berjilid-jilid,” katanya.
Baca Juga
Sumber: Tribun
Artikel terkait lainnya
