Kritik Publik Memuncak! Muhammadiyah Desak Prabowo Evaluasi Total hingga Hentikan Program MBG
DEMOCRAZY News
17 Juni 2026 11:45 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas menilai program makan bergizi gratis (MBG) tidak transparan.
“MBG ini kan terindikasi kuat itu tidak transparan,” ujar Busyro saat ditemui di Gedung PP Muhammadiyah, pada Selasa (16/6/2026).
Indikasi tidak transparan itu terlihat dari proses perencanaan yang tidak dilakukan secara terbuka.
Menurut Mantan Ketua Komisi Yudisial tersebut, perbaikan yang disampaikan pemerintah belum cukup menjawab persoalan mendasar program MBG.
“Apa pun juga pandangan dan jaminan pemerintah itu biarkan saja,” ujar Busyro.
“Mudharatnya akibatnya sudah terang-terangan lebih banyak,” katanya lagi.
Sebab itu, dia menilai ada harapan besar dari uji materi program MBG dalam UU APBN 2026 yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Salah satu harapannya adalah MK mempertimbangkan menghentikan sementara program tersebut.
“Setop MBG sementara dulu, kemudian evaluasi. MK bisa memberikan pertimbangan moral konstitusional,” imbuhnya.
Selain Busyro, suara evaluasi total MBG juga datang dari jalanan lewat aksi demonstrasi mahasiswa.
Aksi demonstrasi yang terjadi pada Jumat (12/6/2026) dan Senin (15/6/2026) meminta agar program MBG dihentikan dan membenahi tata kelola program tersebut.
MBG Tak Akan Dihentikan
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan disetop.
Qodari mengingatkan bahwa MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, di mana program ini penting untuk meningkatkan kesehatan, kecerdasan, hingga menurunkan angka stunting pada generasi muda.
“Kenapa jangan berhenti? Karena yang menerima manfaat ini nyata di lapangan. Ada ibu hamil. Emang hamilnya bisa berhenti? Ada ibu menyusui. Emang bayinya disuruh berhenti menyusu? Emang balita disuruh berhenti makan? Anak sekolah emang nggak boleh makan lagi?” ujar Qodari dalam keterangan Bakom, dikutip Minggu (14/6/2026).
Qodari mengakui, program apapun pasti mengalami dinamika pada tataran implementasi atau operasionalisasi.
Sebab itu, satu gagasan menjadi sebuah program operasional itu perlu diturunkan. Pasti ada variasi dan pasti ada masalah.
“Hanya orang mati yang tidak ada masalah. Selama kita hidup pasti ada masalah,” tuturnya.
Qodari menyampaikan bahwa berbagai kendala yang muncul tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan program yang manfaatnya telah dirasakan masyarakat.
“Tetapi masalah itu bukan berarti membuat kita berhenti. Bukan membuat kita mundur. Kita evaluasi,” ucap Qodari.
Mandat Presiden
Hal senada ditegaskan oleh Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari. Dia mengatakan, BGN menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk program MBG.
“Pokoknya kami menjalankan perintah Pak Presiden. Kalau kami, ya kami kan diangkat menjalankan perintah presiden ya, itu saja,” kata Arumsari, di Kompleks DPR, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Baca Juga
Menurut Arumsari, demonstrasi adalah hak setiap warga negara.
Dia pun tidak masalah dengan isi tuntutan dalam aksi demonstrasi mahasiswa tersebut.
“Bahwa masyarakat demo dan sebagainya itu hal yang memang hak merekalah,” ujar dia.
Arumsari menegaskan dirinya dan Trenggono hanya menjalankan tugas negara untuk mengelola dan memperbaiki MBG.
Baca Juga
“Tapi, kalau saya, Pak Terenggono ini kan diangkat diperintah Bapak Presiden untuk memperbaiki BGN,” ujar dia.
Arumsari juga menilai MBG adalah program yang bertujuan baik.
Sebab, memang situasi di Indonesia ini, masih banyak rakyat yang kekurangan gizi.
“Itu sudah kami lihat datanya pun di Kementerian Kesehatan ada, dari mulai Ibu hamil, ibu menyusui, balita dan sebagainya ada. Lalu yang pendidikan-pendidikan yang memang masih di PAUD dan sebagainya itu seperti itu,” tutur dia.
Baca Juga
Moratorium untuk perbaikan
BGN kini sedang menghentikan sementara program MBG selama libur sekolah untuk proses evaluasi.
“Kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini, kami akan setop semua, kami akan audit semua dapur,” ucap Arumsari.
Arumsari menuturkan, pihaknya akan melakukan evaluasi total tata kelola terhadap program MBG selama momen libur sekolah tersebut.
“Ya,setop. Untuk yang semasa libur sekolah sambil kita membenahi gitu,” ujar dia.
Baca Juga
Dia berharap, selepas momen libur sekolah, seluruh evaluasi terkait tata kelola MBG sudah rampung.
“Nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik, kondisi di lapangan sudah lebih rapi gitu ya,” tutur dia.
Selain moratorium program MBG selama libur sekolah, BGN juga menunda pembangunan dapur baru untuk proses evaluasi dapur eksisting.
Sumber: Kompas
Artikel terkait lainnya
