Bukan Sekadar Pemerataan Pembangunan, IKN Disebut Jadi Produk Populisme Politik Ala Jokowi Demi ‘Tiga Periode’!
DEMOCRAZY News
13 November 2026 4:55 pm
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pembangunan megaproyek di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), khususnya proyek pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Hasto, kebijakan strategis tersebut tidak bisa dilepaskan dari upaya Jokowi untuk mempertahankan basis legitimasi dan kesinambungan kekuasaan politiknya.
Dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis (12/11/2026), Hasto membedah pergeseran watak kepemimpinan Jokowi dari yang semula bertumpu pada aspirasi demokrasi dari bawah—saat diusung PDIP mulai dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden RI pada 2014—menjadi pola kekuasaan populis yang berorientasi pada kelanggengan pengaruh politik.
“Pemindahan Ibu Kota Negara misalnya. Itu kan lebih upaya untuk meneruskan basis-basis legitimasi,” ujar Hasto.
Tiga Pilar Kekuasaan Era Jokowi Menurut Hasto: Feodalisme, Populisme, dan Machiavellianisme
Hasto menilai proyek-proyek mercusuar seperti IKN serta Kereta Cepat Jakarta–Bandung dirancang untuk membangun citra keberhasilan pemerintahan sekaligus mengamankan kesinambungan pengaruh politik pasca-2024.
Ia mengaitkan langkah tersebut dengan kemunculan wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode pada awal periode kedua pemerintahan Jokowi.
Menurutnya, ambisi melanggengkan pengaruh tidak selalu harus ditempuh lewat perpanjangan masa jabatan langsung, melainkan juga melalui kesinambungan program dan penempatan figur-figur terdekat.
Dalam pandangannya, praktik kekuasaan di era Jokowi ditopang oleh tiga karakter utama:
-
Feodalisme: Dibangun melalui simbolisasi sosok pemimpin sebagai figur yang memiliki kedudukan istimewa di tengah masyarakat.
-
Populisme: Digunakan sebagai alat pembenaran atas berbagai kebijakan strategis dan intervensi dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat.
-
Machiavellianisme: Berkaitan dengan strategi politik praktis yang dinilai mengabaikan prinsip etika dan moral konstitusi demi meraih tujuan kekuasaan.
Hasto mencontohkan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia capres-cawapres sebagai bukti nyata praktik Machiavellianisme tersebut.
Putusan itu membuka jalan bagi putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju pada Pilpres 2024—sebuah langkah yang dinilai Hasto sarat akan konflik kepentingan.
Sorotan Pembiayaan Proyek dan Pelajaran bagi Demokrasi Indonesia
Selain aspek legitimasi politik pada proyek IKN, Hasto turut mempertanyakan skema pembiayaan Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang dinilai berpotensi membebani keuangan negara dalam jangka panjang.
Ia juga menyoroti perluasan kewenangan pemerintah saat masa pandemi Covid-19 yang menurutnya tidak mendapatkan koreksi menyeluruh setelah situasi kembali normal.
Menurut Hasto, persoalan mendasar dalam demokrasi Indonesia saat ini adalah terlalu dominannya orientasi elektoral sehingga kepentingan strategis bangsa kerap dikalahkan oleh ambisi mempertahankan popularitas.
berita politikdemocrazydemocrazy.iddinamika politik nasionalibu kota nusantaraikn nusantaraIsu Nasionaljoko widodoKritik Politikpemindahan ibu kotaPolitik Indonesiapopulisme politikproyek ikntiga periodewacana tiga periode
Artikel terkait lainnya
