Bongkar Rahasia! Ginandjar Kartasasmita Ungkap Detik-Detik 14 Menteri ‘Tinggalkan’ Soeharto
DEMOCRAZY News
15 Mei 2026 6:00 am
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin) Ginandjar Kartasasmita mengungkap cerita pertemuan 14 menteri Kabinet Pembangunan VII pada 20 Mei 1998.
Pertemuan yang digelar di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu sering disebut sebagai salah satu momen yang membuat Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto mundur dari jabatannya pada 21 Mei 1998 atau sehari setelah pertemuan.
Ginandjar menepis anggapan bahwa pertemuan itu menghasilkan keputusan bahwa ke-14 menteri mundur berjamaah dari kabinet Soeharto.
Menurut Ginandjar, pada pertemuan itu, para menteri membahas kekacauan Jakarta akibat kerusuhan dan gelombang demonstrasi.
Hasil perundingan lalu meminta Presiden segera mengambil jalan keluar agar negara tidak kolaps, yang dituangkan dalam sebuah surat dan sedianya akan disampaikan kepada Soeharto.
Baca Juga
Bahkan kata Ginandjar, dalam surat tersebut, keempat belas menteri tidak menyatakan menolak bergabung dalam Komite Reformasi atau Kabinet Reformasi hasil reshuffle dan tidak meminta Soeharto mundur.
“Jadi memang pendirian para menteri ini, ya, sebaiknya Pak Harto mencari jalan keluar. Kita tidak bilang mundur, kan, mencari jalan keluar saja, mencari jalan untuk bisa menyelesaikan masalah itu,” kata Ginandjar dalam siniar Gaspol! Kompas.com, dikutip pada Kamis (14/5/2026).
Eks Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) Kabinet Pembangunan VII ini menuturkan, berbagai masukan yang disampaikan dari hasil perundingan sejatinya bertujuan untuk menyelamatkan Soeharto.
Para menteri juga mempertimbangkan masalah serupa yang terjadi dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada tahun 1986.
Marcos kala itu digulingkan dari jabatannya melalui revolusi rakyat karena ekonomi memburuk, korupsi merajalela, hingga pelanggaran HAM berat.
Ia dan keluarganya kemudian harus melarikan dan mengasingkan diri ke Hawaii, Amerika Serikat (AS).
“Kita enggak mau terjadi, beliau (Soeharto) diperlakukan seperti Marcos gitu oleh rakyat. Dan kita kan enggak bisa, tahu kalau rakyat itu enggak bisa dikendalikan. Jadi kita sejujur-jujurnya ingin menyelamatkan Pak Harto,” ucap Ginandjar.
Ginandjar tidak memungkiri, mempertahankan kekuasaan saat itu sangat tidak mungkin.
Sebab, legitimasi Soeharto kian turun, utamanya ketika pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Harmoko memintanya untuk mundur.
Terlebih, barisan mahasiswa yang berdemonstrasi sudah mendekat ke Jalan Cendana, kediaman Soeharto dan keluarga.
Barisan mahasiswa dan buruh itu tidak mungkin dipukul mundur, jika tidak ingin menyebabkan kekacauan yang lebih besar.
“Bagaimana bisa bikin mahasiswa mundur? Enggak ada, kecuali ditembakin, ditembak malah makin ramai. Di UI kan baru terjadi baru beberapa waktu sebelumnya ada mahasiswa ditembak. Jadi kita kan tidak ingin terjadi begitu,” beber Ginandjar.
Baca Juga
“Nanti yang terjadi kan konflik antar tentara, yang menjaga beliau karena tugasnya menjaga beliau, dengan masyarakat,” imbuhnya.
Namun sejatinya, surat dari keempat belas menteri kemungkinan tidak pernah sampai.
Ia hanya mengingat sempat menelepon anak Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana alias Tutut dan Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) merangkap Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Panglima ABRI) Wiranto terkait hasil perundingan 14 menteri.
Kemungkinan kata Ginandjar, Soeharto sudah mendengar hasil perundingan dari situ.
Kemudian, ketika Wakil Presiden kala itu, B.J. Habibie hendak bertemu Soeharto malam itu untuk menyampaikan berita yang sama, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Saadilah Mursjid menyatakan kabar tersebut sudah tidak relevan.
Pasalnya, Soeharto sudah membulatkan tekad untuk mengumumkan pengunduran diri keesokan harinya.
“Jadi sebelum surat itu dikirim, beliau sudah mundur. Jadi beliau (Pak Habibie) sudah kita kirim surat. Dikirim surat, telepon melalui ajudan Presiden waktu itu. (Mensesneg bilang) ‘Enggak usah lagi, Pak, karena Bapak Presiden meminta Pak Habibie besok datang jam 7 pagi. Beliau akan menyerahkan tanggung jawab kepada Pak Habibie,” kata Ginandjar.
Sumber: Kompas
Artikel terkait lainnya
