DEMOCRAZY.ID – Di balik riuhnya perdebatan mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo yang kembali memanas di ruang publik, muncul sebuah analisis yang menghentak.
Politisi PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, melihat ada sesuatu yang jauh lebih strategis di balik “drama” tahunan ini.
Ia menduga, polemik ijazah hanyalah sebuah tirai atau screen yang sengaja dipasang untuk menutupi skandal-skandal raksasa yang seharusnya menjadi sorotan utama.
Guntur Romli menyoroti betapa isu ijazah memiliki pola yang berulang dan selalu muncul di saat-saat krusial.
Menurutnya, isu ini adalah jenis informasi yang mudah memicu emosi massa, sehingga efektif digunakan untuk mengalihkan energi publik dari pembahasan kasus-kasus korupsi yang sedang jalan di tempat.
Kasus ijazah ini diduga kuat hanyalah ‘umpan’ pengalihan isu.
Publik dipaksa bertengkar soal dokumen masa lalu, sementara di depan mata kita ada dugaan skandal korupsi besar yang seolah sengaja dibiarkan senyap tanpa penyelesaian, tegas Guntur Romli dalam sebuah diskusi kritis baru-baru ini.
Analisis tajam Guntur Romli ini merujuk pada beberapa laporan besar yang hingga kini belum menemui titik terang di lembaga penegak hukum.
Ia mempertanyakan mengapa energi publik tidak diarahkan untuk mengawal laporan-laporan berat, seperti dugaan korupsi yang pernah dilaporkan oleh aktivis mahasiswa hingga temuan-temuan ekonomi makro yang melibatkan kerugian negara triliunan rupiah.
Beberapa poin krusial yang disorot meliputi:
Guntur Romli mengajak masyarakat untuk menjadi konsumen informasi yang cerdas.
Isu ijazah memang “seksi” untuk dibahas di media sosial, namun ia mengingatkan bahwa membiarkan diri terjebak dalam isu tersebut berarti membiarkan para pelaku skandal besar melenggang bebas.
Kita tidak boleh menjadi bangsa yang mudah terdistraksi.
Jika kita terus-menerus memberikan panggung pada isu ijazah yang sudah berulang kali diklarifikasi, maka kita memberikan karpet merah bagi para koruptor untuk terus bersembunyi di balik keriuhan tersebut.
Pada akhirnya, analisis ini menjadi alarm bagi para penegak hukum, terutama KPK, untuk membuktikan independensinya.
Apakah mereka akan terus membiarkan isu-isu remeh mendominasi ruang publik, atau berani membedah skandal besar yang sesungguhnya?
Publik kini ditantang: tetap asyik menonton drama “ijazah”, atau mulai berani menuntut transparansi atas aliran dana dan kebijakan yang merugikan rakyat.
Jangan sampai tirai yang dipasang berhasil menutupi gajah yang sedang berpesta di balik ruang gelap kekuasaan.
Sumber: Akurat