Ada Pesan Terselubung? Mengulik Sosok ‘Tamu Tak Diundang’ Prabowo!

DEMOCRAZY.ID – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut Indonesia kedatangan “tamu tak diundang” yang kerap mengambil kekayaan bangsa menjadi perbincangan publik.

Dalam pidatonya, Prabowo tidak menjelaskan secara spesifik siapa pihak yang dimaksud.

Pengamat politik Syahganda Nainggolan menilai istilah “tamu tak diundang” yang disampaikan Presiden mengarah pada kelompok oligarki yang dinilai lebih mengutamakan kepentingan pribadi.

Prabowo: “Ada Tamu Tak Tahu Diri, sudah nggak diundang katanya mau dagang, lama-lama ngerampok!”

Presiden Prabowo Subianto menyinggung adanya pihak atau tamu yang datang ke Indonesia dengan dalih berdagang. Namun dalam perjalanannya, pihak tersebut malah merampok kekayaan… pic.twitter.com/R6Gvhs1fBC

Baca Juga

Bakal Guncang Kasus Ijazah Jokowi, Refly Harun Siapkan Kejutan Lewat ‘Pasal 35’: Lebih Dahsyat!

— t°Jabar (@tijabar) July 12, 2026

Menurut Ketua Dewan Direktur Great Institute itu, pihak yang dimaksud bisa saja merupakan pengusaha di sektor batu bara yang dinilai tidak mematuhi kewajiban memenuhi kebutuhan batu bara dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) untuk mendukung pasokan listrik PLN.

“Presiden melihat itu banyak orang-orang (pengusaha) yang sebenarnya tadinya bukan orang Indonesia. Beberapa jadi WNI, menguasai batu bara kita. Atau pemain asingnya yang datang. Sebagai tamu istilah Prabowo,” kata Syahganda, dikutip dari kanal YouTube Bambang Widjojanto, Kamis (16/7/2026).

Baca Juga

Keaslian Ijazah Makin Diragukan? Dokter Tifa: Jangankan Alumni, Jokowi Diundang ke Dies Natalis UGM Aja Enggak Pernah!

Meski menyampaikan analisis tersebut, Syahganda tidak menyebut nama atau pihak tertentu yang dimaksud.

Ia juga menilai Presiden Prabowo perlu bertindak tegas apabila ditemukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.

“Sebelum dua tahun dia harus bersihkan benar. Karena rakyat sudah gelisah,” ujarnya.

Selain itu, Syahganda meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia lebih cermat mengawasi pemenuhan kewajiban pasokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri.

Baca Juga

Kapolri Mendadak ‘Bisu’ Disentil Mahfud MD Soal Kasus Febrie, Sinyal Takut atau Memang Terpojok?

Menurutnya, pemerintah harus memastikan seluruh perusahaan batu bara mematuhi ketentuan DMO.

“Jangan PLN saja yang dituding. PLN kan hanya sebagai eksekutif pelaksana. Dia kan enggak punya batu bara,” tambahnya.

TAGS2

Baca Juga

Pakar Reza Indragiri Bongkar Dugaan ‘Balas Dendam’ Polri di Kasus Febrie Adriansyah: Pola Lama Terulang Lagi!