Feri Amsari Ditanya Sosok Ideal ‘Wapres Baru’ Pengganti Gibran, Begini Jawabannya!
DEMOCRAZY News
13 November 2026 9:00 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, ikut menanggapi wacana mengenai sosok yang berpotensi menggantikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kursi orang nomor dua di Indonesia.
Saat ditanya mengenai siapa calon wakil presiden pengganti Gibran, Feri mengingatkan bahwa proses ketatanegaraan tidak bisa dilakukan secara serampangan atau seolah-olah dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
Ia bahkan menegaskan bahwa hukum tata negara tidak bisa disamakan dengan praktik perdukunan yang dapat memberikan jawaban secara instan.
“Hukum tata negara kan bukan hukum perdukunan ya,” ujar Feri, Jumat (13/11/2026).
Momentum Membongkar Dugaan Kecurangan
Dalam kesempatan tersebut, Feri juga menyinggung momentum yang menurutnya telah hilang untuk mengungkap berbagai dugaan kecurangan yang sebelumnya menjadi perdebatan publik.
Baca Juga
Ia menyayangkan kesempatan untuk membongkar persoalan tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal, termasuk menyampaikan pendapat mengenai berbagai persoalan yang mengiringi dinamika politik saat ini.
“Ya karena Wakil Presiden itu betulan analoginya cocok dengan ban serep. Siapa yang pantas menjadi ban serep baru,” katanya.
Singgung Kapolri dan Dugaan Makar
Tidak hanya membicarakan posisi wakil presiden, Feri juga menyinggung persoalan Kapolri dan dugaan makar yang belakangan menjadi perbincangan.
Ia mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan bahwa dugaan penyadapan secara otomatis dapat dikategorikan sebagai tindakan makar.
Baca Juga
Feri bahkan melontarkan sindiran mengenai kemungkinan dirinya ikut dituduh terlibat makar karena menjadi salah satu pihak yang mengalami penyadapan.
“Jangan-jangan Feri Amsari terlibat makar, kan lucu ya. Karena dia kan juga disadap gitu. Lah, saya yang disadap kok, saya yang diturakan,” ungkapnya.
Pengelolaan Otonomi Daerah juga Disoal
Di sisi lain, Feri mengaku prihatin dengan kondisi konsep otonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Kata dia, semangat desentralisasi justru menghadapi persoalan sejak munculnya Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan salah satu produk legislasi pada masa pemerintahan sebelumnya.
“Saya jujur saja sangat kasihan dengan konsep konstitusional otonomi daerah kita. Terutama sejak Undang-Undang Ciptakerja yang dibuat oleh ayahnya Mas Gibran muncul,” jelasnya.
Feri juga merespons kecenderungan pemerintah pusat mengambil alih kewenangan yang semestinya dapat dikelola pemerintah daerah.
Bahkan, ia mencontohkan persoalan perparkiran yang menurut pengamatannya turut memperlihatkan besarnya kewenangan pemerintah pusat berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
“Tapi anehnya untuk parkir darat pun kalau kita amati undang-undang cipta kerja, pemerintah pusat tuh bisa ambil alih, loh,” jelasnya.
Ia kemudian mempertanyakan kecenderungan tersebut yang dianggap terlalu besar dalam menarik kewenangan ke pemerintah pusat.
“Jadi ini kok jadi terlalu rakus atau betul-betul kurang duit gitu ya,” sindirnya.
Ingatkan Beratnya Tugas Wakil Presiden
Feri juga mengingatkan bahwa jabatan wakil presiden bukan posisi yang bisa dijalankan hanya dengan mengandalkan popularitas atau penampilan di hadapan publik.
Menurutnya, tugas seorang wakil presiden memiliki tanggung jawab besar sehingga harus dijalankan sesuai kedudukan dan kewenangan konstitusionalnya.
“Kerja Wapres pakai undang-undang banyak, sih. Banyak dan berat loh sebenarnya, ya,” tegasnya.
Ia bahkan menyindir bahwa seorang wakil presiden tidak seharusnya hanya tampil dengan senyum tanpa memahami beratnya tanggung jawab jabatan tersebut.
“Berat itu nggak bisa senyum-senyum aja, ya. Dia ndak boleh merasa presiden,” lanjut Feri.
Analisis Politikberita politikbursa cawapresdemocrazydemocrazy.idferi amsarigibran mundurhukum tata negaraistana negaraIsu Nasionalmpr ripengganti gibranPolitik Indonesiaprabowo subiantouu md3
Artikel terkait lainnya
