Wantimpres Rocky Gerung Minta Gibran ‘Taati’ Putusan MK dan MA Soal Ijazah: Ikuti Aja!

DEMOCRAZY.ID – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rocky Gerung, memberikan tanggapan menohok terkait wacana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang hendak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengenai keabsahan ijazahnya.

Rocky menyarankan agar Gibran mematuhi dan mengikuti keputusan yang telah dikeluarkan oleh sejumlah lembaga peradilan tinggi di Indonesia, seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

“Tidak ada tanggapan Wantimpres, Wantimpres mengerti apa yang terjadi. Oleh karena itu ikuti aja. Kalau udah diputuskan, ya diputuskan, mengikuti saja,” ujar Rocky saat ditemui di acara peresmian Polisi Peduli Pengangguran di Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/11/2026).

Menurut pengamat politik ini, seluruh prosedur dan jalur hukum sudah bergulir hingga menghasilkan kesimpulan akhir.

Ia menegaskan tidak boleh ada tindakan maupun saran yang menabrak aturan hukum yang berlaku.

Baca Juga

Rustam Effendi Minta Jokowi Sekeluarga ‘Diasingkan’ ke Pulau Terpencil di Ujung Laut Bebas

“Ya apa yang mau dilakukan tuh. Semua jalur tersedia dan semua jalur sudah menyimpulkan. Tidak boleh ada saran yang melampaui apa yang sudah ada dalam aturan. Aturan dalam Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung,” tegasnya.

Untuk diketahui, dalam amar putusannya, MK menilai belum ada bukti yang cukup kuat terkait keabsahan Surat Keterangan Kesetaraan ijazah SMA sederajat milik Gibran.

Senada dengan hal tersebut, MA juga telah mengeluarkan keputusan yang menolak keabsahan surat keterangan tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi memiliki jalur hukum untuk membuktikan keabsahan ijazahnya di pengadilan.

Baca Juga

Gibran Resmi Mundur, Menko Yusril Tiba-Tiba Singgung Kasus ‘Pemalsuan Dokumen’

Hal ini merespons terbitnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Gibran.

Sebelumnya, Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, juga menegaskan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi memiliki jalur hukum untuk membuktikan keabsahan ijazahnya di pengadilan.

“Diktum putusannya menyatakan batal dan tidak sah, lalu memerintahkan tergugat Dirjen Dikdasmen mencabut surat keputusan tersebut. Putusan itu bersifat ex tunc, artinya pembatalan berlaku sejak surat itu dikeluarkan pada 2019,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Pakar hukum tata negara ini menambahkan, putusan MA juga mempertimbangkan penggunaan ijazah tersebut sebagai syarat pencalonan Gibran pada Pemilu 2024.

Baca Juga

Bantah Alasan Mundur Karena Ijazah, Gibran: Dokumen Pendidikan Saya Lengkap!

Karena pihak tergugat dalam perkara di MA adalah Dirjen Dikdasmen dan Gibran bukan sebagai pihak tergugat intervensi, maka Gibran tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

“Gibran tidak bisa mengajukan banding atau PK karena bukan pihak dalam perkara. Nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan segera mengeksekusi pencabutan surat tersebut dalam waktu dekat,” terangnya.

Yusril menegaskan bahwa pembuktian keabsahan ijazah harus melalui mekanisme resmi di pengadilan, bukan di luar peradilan.

Sebab, ruang pembuktian hukum bagi Gibran kini telah tertutup seiring finalnya putusan pengadilan.

Baca Juga

Kandidat Wapres Baru! Bocoran Calon Pengganti Gibran, Ada 2 Nama dari Internal Gerindra